Pemkot Balikpapan Beber Kendala soal Sertifikasi Aset Tanah

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Korwil IV KPK, Rustian, usai melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Kota Balikpapan.

Dalam kunjungan kerjanya selama tujuh hari ke depan, KPK mendorong agar aset milik negara bisa memiliki kekuatan hukum tetap.

Menurut Rustian, hal tersebut sangat penting agar aset terbebas dari sengketa lahan yang bisa merugikan pemerintah.

Baca juga: TERKUAK 3 Pertanyaan Komnas HAM yang Tak Bisa Dijawab KPK Soal Polemik Tes Wawasan Kebangsaan

"Kita minta pemkot Balikpapan berkordinasi lebih intens untuk percepatan sertifikasi aset tanah," ujarnya kepada TribunKaltim.co di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur pada Selasa (29/6/2021).

Sebagai informasi, permintaan percepatan sertifikasi aset tanah sudah dilakukan sejak tahun 2019 lalu.

Yang mana ada sekira 476 lahan yang belum disertifikasi dengan status sudah clean and clear atau jelas merupakan milik pemerintah.

Namun, masih ada 7 titik lahan yang berstatus sengketa, sehingga pemerintah belum bisa melanjutkan proses sertifikasi lahan.

Adapun, pemerintah Kota Balikpapan hanya menargetkan 150 aset yang renananya disertifikatkan di tahun 2021.

"Saya rasa ini sangat kurang. Seharusnya 469 aset yang belum bersertifikat itu bisa terselesaikan tahun ini, karena dokumennya sudah jelas," tuturnya lagi.

Menurut Rustian, pemerintah setempat tinggal melakukan pengukuran terhadap 469 titik lahan yang akan disertifikatkan.

Kegiatan pengukuran itu pun bisa dipercepat. Ia memperkirakan proses pengukuran terselesaikan dalam waktu tiga bulan.

Baca juga: Pemerintah Tegaskan Tak Ada Penarikan Sertifikat Tanah, Jika Ada Petugas BPN Minta Jangan Dilayani

Apalagi dengan adanya percepatan ini, diharapkan pada tahun 2021 proses sertifikasi aset dapat diselesaikan.

"Jadi tolong diingatkan, pokoknya di 2021 semua lahan di milik Pemkot harus sudah disertifikatkan. Jadi ini percepatan," terangnya.

KPK dalam hal ini siap mendampingi proses sertifikasi terhadap aset milik pemerintah Kota Balikpapan.

Sebab, termasuk dalam program pencegahan korupsi terintegrasi yang ditetapkan pemerintah.

Berita tentang Balikpapan