Politisi PDIP Bongkar Pemda Jawa Banyak Uang tapi Takut Lockdown, Najwa Shihab Tanya Kemana Uangnya?

TRIBUNKALTIM.CO - Politisi PDIP, Charles Honoris membongkar kondisi keuangan pemerintah daerah di Jawa kaitannya dalam penangan Covid-19.

Kata Wakil Ketua Komisi IX DPR itu menyebut pemerintah daerah ( Pemda) sejatinya memiliki banyak uang alias anggaran, namun entah mengapa mereka takut melakukan lockdown.

Pernyataan itu langsung dikejar Najwa Shihab di program Mata Najwa, Rabu (30/7/2021) kemarin.

Ya, Najwa Shihab bertanya kemana uangnya?

Anggota parlemen fraksi PDIP itu juga sepakat bahwa Jawa harus di-lockdown untuk menekan penularan Covid-19 yang kian meroket.

Langkah dan strategi tersebut adalah yang paling ideal melihat kondisi penyebaran Covid-19 semakin tinggi.

Seharusnya Pemda di pulau Jawa tak berdalih bahwa mereka tak memiliki anggaran untuk melakukan lockdown.

Lantaran pos anggaran masih terbuka dan masih minim digunakan sampai saat ini.

Serapan anggaran yang diberikan kementerian ke Pemda di Jawa saja masih sangat kecil.

Informasi selengkapnya ada dalam artikel ini.

Baca juga: Indonesia Disebut Media Asing Lakukan Lockdown Mulai 30 Juni, IDI Sarankan Selama 2 Minggu

Dilansir TribunWow.com, Charles membantah jika kini pemerintah kehabisan uang untuk melakukan lockdown.

Dalam acara Mata Najwa, Rabu (30/6/2021), Charles pun membantah pernyataan sejumlah kepala daerah yang mengaku tak punya cukup uang untuk lockdown demi mengurangi penyebaran Covid-19

Charles menyebut cara paling ideal untuk mencegah penyebaran Covid-19 adalah dengan menutup Pulau Jawa.

"Bagi saya sebetulnya yang paling ideal adalah membatasi pergerakan keluar masuk dari Pulau Jawa," ucap Charles.

"Supaya penularan Covid tidak merambah ke zona yang masih hijau."

"Jangan sampai wilayah yang saat ini masih zona hijau nanti menjadi merah karena pembatasannya tidak cukup," lanjutnya.

Baca juga: Tidak Semua Orang Suka Makan Ceker, Ini Khasiat Ceker Bagi Kesehatan Tubuh, Bisa Meredam Kecemasan

Terkait hal itu, presenter Najwa Shihab lantas menyinggung soal ketersediaan dana untuk lockdown Pulau Jawa.

Pasalnya, kata Najwa, banyak kepala daerah yang batal melakukan lockdown karena tak punya cukup anggaran.

"Saya tidak pernah bisa menerima bahwa kita tidak punya anggaran untuk menghentikan Covid-19 di Indonesia," jelas Charles.

"Yang pertama UUD alinea 4 mengamanatkan negara untuk melindungi segenap bangsa."

"Jadi negara harus memiliki prioritas untuk melindungi nyawa dan keselamatan masyarakat Indonesia."

Untuk memerjelas pernyataannya, Charles bahkan menunjukkan data penyerapan dana Covid-19 di sejumlah daerah besar.

Menurut Charles, daerah masih memiliki banyak dana namun belum digunakan untuk penanganan Covid-19.

"Kalau kita telaah dari anggaran dari berbagai kementerian termasuk di daerah," terang Charles.

"Ini penyerapannya rendah sekali, dari 46,5 triliun yang direalokasi di daerah, untuk penanganan Covid penyerapannya sampai Juni 2021 ini baru 23 persen."

"Ini tidak sesuai harapan, provinsi besar juga sama. Jawa Timur penyerapannya cuma 13,9 persen, Jawa Tengah cuma 9,3 persen, Jawa Barat 14 persen, DKI 2,6 persen."

"Jadi artinya uangnya ada kok, tapi tidak digunakan," tandasnya.

Baca juga: NEWS VIDEO WHO Desak Indonesia Lockdown? Ada Serbuan Varian Delta?

WHO Minta Indonesia Lockdown Hoaks

Indonesia mengalami lonjakan kasus baru Covid-19.

Disebut-sebut, Virus Corona varian delta menjadi penyebab melonjaknya kasus Covid-19 di Tanah Air, serupa dengan yang terjadi di India.

Terbaru, muncul pesan berantai yang diduga dari Organisasi Kesehatan Dunia ( WHO) mendesak agar Indonesia segera memberlakukan lockdown.

Diketahui, Pemerintah Indonesia yang dipimpin Presiden Joko Widodo ( Jokowi) tak pernah memasukkan lockdown ke dalam opsi pengendalian pandemi Covid-19.

Di awal pandemi, Jokowi memberlakukan skema Pembatasan Sosial Berskala Besar alias PSBB.

PSBB kemudian direvisi menjadi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM.

Jokowi berpendapat, opsi lockdown akan mematikan perekonomian masyarakat.

Beberapa epidemiolog pun pernah menyarankan agar Indonesia memberlakukan lockdown.

Lonjakan Covid-19 di Indonesia menjadi sorotan dunia.

Opsi lockdown pun kembali mengemuka.

Benarkah Organisasi Kesehatan Dunia ( WHO) juga menyarankan hal serupa?

Bukan hanya kasus Covid-19 yang terus melonjak tinggi, kematian anak akibat virus corona di Indonesia pun menjadi yang tertinggi di dunia.

Melihat hal tersebut, belakangan ini beredar kabar bahwa Indonesia masuk negara A1 High Risk Covid-19 (berisiko berat).

Kabarnya, kategori A1 High Risk diberikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Bahkan WHO juga meminta agar Indonesia segera melakukan lockdown demi mengurangi jumlah kasus Covid-19.

Dalam pesan berantai tertulis bahwa ada 7 poin usulan WHO yang mana pada poin kedua meminta Indonesia untuk menerapkan lockdown.

"Implementasi PHSM di seluruh negeri, bahkan saat vaksin sedang berjalan, sangat penting.

PHSM bekerja bahkan dalam konteks mencegah varian of concern (VOC) seperti ditunjukkan di India dan negara-negara lain yang menghadapi lonjakan kasus," tulis laporan itu.

"Ketika ada tanda-tanda lonjakan kasus dan mengingat beberapa VOC memiliki transmisibilitas yang jauh lebih tinggi, penyesuaian PHSM yang tepat waktu sangat penting.

Termasuk penggunaan tindakan tegas (seperti gerakan pembatasan atau penguncian) secepat mungkin," lanjutnya.

Menanggapi hal tersebut Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kemenkes RI, dr. Siti Nadia Tarmizi akhirnya angkat bicara.

"Kami sudah memverifikasi informasi tersebut kepada WHO dan mendapatkan keterangan bahwa WHO tidak pernah membuat klasifikasi negara dengan predikat A1 dan kode lainnya.

Situasi masing-masing negara dilaporkan dalam laporan situasional yang diterbitkan WHO setiap minggu dan dapat diakses publik," tegas Nadia, dikutip dari laman resmi Kemenkes, Sabtu (26/6/2021).

Nadia menambahkan bahwa secara umum, sejak 11 Maret 2020, kondisi pandemi diumumkan oleh WHO sebagai pernyataan bahwa seluruh dunia berkategori risiko tinggi (high risk) penyebaran Covid-19.

"Terkait aturan tentang travel band penumpang asal negara tertentu biasanya dipraktikkan Health Quarantine atau Kantor Kesehatan Pelabuhan atau pemerintah negara tujuan."

"Dan ini sudah merupakan praktik umum dalam International Health Regulations sejak 2005."

"Jadi, keputusan itu adalah hak masing-masing negara sama seperti saat ini tidak menerima WNA dari India, Pakistan, bahkan kemarin sempat juga dari Inggris," ujar dr. Nadia.

Jadi, kabar bahwa WHO meminta Indonesia lockdown karena termasuk negara A1 high risk merupakan sebuah kabar bohong atau hoax.

(*)

Editor: Muhammad Fachri Ramadhani

Artikel ini telah tayang di TribunWow.com dengan judul Kepala Daerah Ngaku Tak Punya Dana untuk Lockdown, Politisi PDIP: Uangnya Ada, tapi Gak Dipakai, https://wow.tribunnews.com/2021/07/01/kepala-daerah-ngaku-tak-punya-dana-untuk-lockdown-politisi-pdip-uangnya-ada-tapi-gak-dipakai?page=all.