Kejari Samarinda Panggil 9 Tertunggak Iuran BPJS Ketenagakerjaan, Termasuk Perusahaan Media

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Kejaksaan Negeri (Kejari) Samarinda panggil sembilan perusahaan yang menunggak iuran BPJS Ketenagakerjaan, termasuk salah satunya ada perusahaan media.

Pemanggilan ini akan dilakukan, lantaran Kejari sudah menerima Surat Kuasa Khusus (SKK) penagihan piutang.

Kepala Seksi (Kasi) Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejari Samarinda, Rian Permana menjelaskan penyerahan SKK tersebut telah diterima sejak bulan Juni lalu. 

Tidak lama setelah penandatanganan MoU yang diperpanjang antara BPJS Ketenagakerjaan Samarinda pada 8 Juni 2021. 

Baca juga: Temuan Tunggakan Iuran Perusahaan Media, BPJS Ketenagakerjaan dan Kejari Samarinda Angkat Bicara

"Tidak lama (setelah perpanjangan MoU), beberapa hari kemudian (dibulan Juni 2021), kami terima surat kuasa penagihan tunggakan sejumlah perusahaan," tegas Rian Permana, Rabu (28/7/2021) hari ini. 

Diungkapnya, ada sembilan perusahaan yang melakukan penunggakan iuran.

"Sampai saat ini baru ada sembilan," sebutnya. 

Selang satu bulan barulah Korps Adhyaksa baru menindaklanjuti SKK penagihan tunggakan tersebut.

Baca juga: BPJS Ketenagakerjaan Samarinda Telah Terbitkan Surat Kuasa Khusus Penagihan Piutang ke Kejari

Hal ini bukan karena lambannya penanganan, namun beberapa staf yang menangani ada yang terpapar Covid-19.

Tidak lama setelah kami menerima surat kuasa, banyak anggota yang positif (Covid-19), prosesnya sempat tertunda.

"Dan sekarang ini baru pulih, jadi baru dilanjutkan prosesnya," jelas Rian Permana. 

Menilik lebih jauh, sembilan daftar nama perusahaan yang telah masuk "incaran", pihaknya juga mengakui tidak menutup bakal bertambah.

Pasalnya pemberian surat kuasa penagihan dikabarkan akan diberikan pihak BPJS Ketenagakerjaan secara berkala. 

Baca juga: BPJS Ketenagakerjaan Serahkan Santunan Kepada Ahli Waris Peserta Nakes yang Gugur Karena Covid-19

Saat ditanyakan kembali terkait permulaan langkah yang akan dilakukan jajarannya dalam melaksanakan surat kuasa itu, Rian Permana, mengungkap akan lebih dulu mengedepankan langkah persuasif. 

"Pertama pasti kami akan panggil lebih dulu. Kami undang, kami lihat dari perusahaan yang menunggak ini ada itikat baik nggak untuk melunasinya," jelasnya. 

"Pemanggilan nantinya akan kami lakukan secara bertahap, jika yang bersangkutan tidak hadir pada panggilan pertama. Kalau sampai berkali-kali juga tidak diindahkan, nanti kami akan mengambil langkah yang lebih tegas. Kami layangkan somasi," imbuh Rian Permana menjawab. 

Kemungkinan buruk jika keadaan tidak diduga terjadi, sanksi tentunya akan dijatuhkan.

Baca juga: Peringati Hari Buruh di Era Pandemi, BPJS Ketenagakerjaan Beri Bantuan 18.000 Sembako pada Pekerja

Seperti pencabutan pelayanan publik pada perusahaan yang tertagih. 

Dirinya berharap penanganan ini segera tuntas.

"Seperti izin perusahaan dan terkait pengadaan tenaga kerjanya," singkatnya. 

"Yang pasti kami menginginkan penanganan sesegera mungkin. Lebih cepat lebih baik. Makanya kami terus kejar proses penanganan tahap satunya yang saat ini sudah berproses," sambung Rian Permana.

Kejari tak Melakukan Penyitaan

Menyinggung terkait penyitaan aset milik perusahaan yang tertunggak iuran BPJS Ketenagakerjaan, Rian Permana mengatakan.

Bahwa pihaknya tidak mempunyai kuasa melakukan penyitaan aset-aset berharga perusahaan sebagai jaminan melunasi piutang.

"Disini kami hanya menerima kuasa penagihan. Kalau ada penyitaan itu dari pihak sana (BPJS Ketenagakerjaan) yang akan melakukan," tegasnya.

Sementara itu, diketahui  dari sembilan daftar perusahaan yang telah diserahkan.

Baca juga: BPJS Ketenagakerjaan Samarinda Sebut Tunggakkan Iuran Perusahaan Lebih Rp 3 Miliar

Satu di antaranya ialah perusahaan media di Kota Samarinda yang turut melakukan penunggakan bayaran iuran BPJS. 

Tetapi saat disinggung mengenai angka tunggakan perusahaan tersebut, Rian Permana tak bisa merincikan secara detail. 

"Iya, ada (perusahaan media). Kisarannya yang terkecil mulai dari puluhan juta sampai ratusan juta, yang paling tinggi tidak lebih dari Rp 300 juta," tutupnya. (*)