Berita Kutim Terkini

Ketua Pansus RPJMD Minta Optimisme Pemkab Kutim dalam Peningkatan PAD Kutai Timur

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur atau DPRD Kutim, menggelar rapat paripurna terkait penyampaian.

Penulis: Syifaul Mirfaqo | Editor: Budi Susilo
TRIBUNKALTIM.CO/SYIFAUL MIRFAQO
Kegiatan rapat paripurna ke-36 DPRD Kutai Timur yang berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Kutim, Provinsi Kalimantan Timur pada Selasa (31/8/2021). TRIBUNKALTIM.CO/SYIFA'UL MIRFAQO 

TRIBUNKALTIM.CO, SANGATTA - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur atau DPRD Kutim, menggelar rapat paripurna terkait penyampaian Laporan Hasil Kerja Panitia Khusus (Pansus).

Rapat Paripurna ke-36 tersebut membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026 dan pengesahannya.

Bertempat di Ruang Sidang Utama Gedung Sekretariat DPRD Kutai Timur, Ketua DPRD Kutai Timur Joni menjadi pemimpin jalannya rapat.

Seluruh fraksi yang ada dalam dewan sepakat untuk menyetujui Raperda RPJMD Kabupaten Kutai Timur tahun 2021-2026 agar disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Baca juga: Fraksi Golkar Dukung Pembahasan Final Pemandangan Umum Terhadap Raperda RPJMD Kutim 2021-2026

Ketua Pansus RPJMD tahun 2021-2026, Agusriansyah Ridwan bahwa terdapat 12 poin yang menjadi rekomendasi dari hasil kerja Pansus.

Salah satunya terkait dengan optimisme pemerintah dalam peningkatan Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Timur.

Dengan cara meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Termaksud bagaimana kita betul-betul lima tahun kedepan ini visi-misi Bupati terkait tahapan realisasinya itu yang kita cermati. Misalnya di persoalan infrastruktur, kita menginginkan ada grand desainnya," ujar Agusriansyah Ridwan saat diwawancarai TribunKaltim.co usai rapat, Selasa (31/8/2021).

Baca juga: Pemkab Kutim Sampaikan Nota Penjelasan RPJMD 2021-2026, Ada 6 Poin Isu Strategis Pembangunan

Lebih lanjut, ia menerangkan, pemerintah perlu data konkrit, semisal ada beberapa ruas jalan yang butuh pemeliharaan dan berapa yang membutuhkan pembangunan.

Terutama infrastruktur antar kecamatan yang belum selesai agar dapat dipastikan dengan melalui penghitungan yang baik.

Detail pendataan ini nantinya agar penggaran setiap tahun pembangunan di Kutai Timur sudah memiliki grand design agar estimasi kebutuhan anggarannya bisa diperkirakan.

Apalagi dengan adanya detail ini pembangunan ruas jalan yang menjadi tangung jawab Kabupaten bisa diselesaikan dalam jangka waktu beberapa tahun ke depan.

Baca juga: Fraksi Golkar Dukung Raperda RPJMD Kutim Tahun 2021-2026

"Terlebih dalam pembangunan infrastruktur jalan ada tiga tanggung jawab yakni, Pusat, provinsi dan kabupaten," ujarnya.

Upaya tersebut harus dirancang dengan matang untuk mendorong agar komunikasi dan kordinasi antara pemerintah pusat, provinsi dan daerah dapat dimaksimalkan sehingga bisa berjalan dengan simultan. (*)

Sumber: Tribun Kaltim
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved