Breaking News:

Berita Kubar Terkini

Perusahaan Pelaku Pencemaran Sungai Kedang Pahu Belum Disanksi, DLH Kubar Masih Tunggu SK Bupati

Kasus pencemaran sungai kedang pahu (anak sungai mahakam) yang terjadi beberapa waktu lalu akibat ulah perusahaan tambang batu bara PT Gunung Bara Uta

Penulis: Zainul | Editor: Rahmad Taufiq
TRIBUNKALTIM.CO/ZAINUL MARSYAFI
Makkulau, Kabid Penataan dan Peningkatan Kapasitas Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Kutai Barat. Ia mengaku belum menerima surat rekomendasi bupati terkait pemberian sanksi administrasi tersebut. TRIBUNKALTIM.CO/ZAINUL MARSYAFI 

TRIBUNKALTIM.CO, SENDAWAR - Kasus pencemaran Sungai Kedang Pahu (anak Sungai Mahakam) yang terjadi beberapa waktu lalu akibat ulah perusahaan tambang batubara PT Gunung Bara Utama (GBU) yang melakukan aktivitas pengerjaan lahan di wilayah Kabupaten Kutai Barat masih terkesan mengambang. 

Padahal Sungai Kedang Pahu tersebut merupakan sumber kebutuhan air sehari-hari oleh warga yang tinggal di beberapa kampung di Kecamatan Damai, Kutai Barat. 

Pemberian sanksi kepada perusahaan tambang, PT Gunung Bara Utama (GBU) yang sempat dijanjikan namun hingga kini  belum dilaksanakan.

Makkulau, Kabid Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kutai Barat mengaku belum menerima surat rekomendasi bupati terkait pemberian sanksi administrasi tersebut.

"Dari perusahaan kan kemarin minta adanya SK Bupati. Nah, sampai sekarang ini, belum ada kita (DLH) terima. Jadi belum bisa serahkan ke perusahaan tersebut," ujar Makkulau.

Baca juga: Sanksi Administrasi Pelaku Pencemaran Sungai Kedang Pahu Kutai Barat

Baca juga: Sungai Kedang Pahu Kubar Tercemar, Perusahaan Belum Beri Air Bersih, Ini Kata Camat Damai 

Baca juga: DLH Kubar Simpulkan Sungai Kedang Pahu Tercemar akibat Kegiatan Batubara, Wabup Beri Sanksi Tegas 

Dia mengatakan, jika surat tersebut sudah diterima oleh pihak DLH Kubar, maka tidak ada alasan bagi DLH Kubar untuk tidak menyampaikan kepada perusahaan.

Sebab, pemberian sanksi ini sebagai peringatan juga bagi perusahaan agar tetap menjaga lingkungan sekitar.

"Tidak ada alasan bagi kami untuk menahan surat itu di sini, jika memang sudah ada. Tapi memang sampai sekarang belum ada. Staf DLH juga sudah ke sana (Sekretariat Daerah) untuk menanyakan surat tersebut. Sebab infonya sudah jadi," jelasnya.

Dia menjelaskan dari upaya DLH dalam menelusuri surat tersebut, ternyata sampai sekarang ini masih berproses dan paling lambat pekan depan kemungkinan surat tersebut akan diserahkan ke DLH.

"Sudah jadi suratnya, tapi sekarang masih berproses. Masih menunggu tanda tangan wakil bupati dan juga bupati. Karena pak wabup sedang berada di luar daerah. Kemungkinan pekan depan baru selesai suratnya. Setelah kami terima, akan langsung kita serahkan kepada perusahaan," ujarnya.

Diketahui sebelumnya, perusahaan GBU telah terbukti menyebabkan pencemaran di aliran Sungai Kedang Pahu, Kecamatan Damai beberapa waktu lalu.

Pencemaran tersebut berasal dari kegiatan pembersihan lahan yang meluber akibat curah hujan yang sangat tinggi sehingga menyebabkan aliran sungai menjadi keruh dan berlumpur. 

Oleh karena keteledoran dari pihak perusahaan setelah peninjauan lapangan yang dilakukan DLH Kubar.

Baca juga: Sungai Kedang Pahu Kutai Barat Tercemar karena Pertambangan Batu Bara

Hal ini pun disampaikan kepada pemerintah daerah yang kemudian memberikan sanksi administrasi kepada perusahaan yang bergerak di bidang tambang batubara tersebut. (*)

Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved