Breaking News:

Berita Penajam Terkini

Sejak PPU Ditetapkan sebagai Calon IKN, Banyak Warga Urus Sertifikat Tanah

Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) Ade Chandra Wijaya mengungkapkan sejak diumumkan Kabupaten PPU menjadi calo

Penulis: Dian Mulia Sari | Editor: Rahmad Taufiq
TRIBUNKALTIM.CO/DIAN MULIA SARI
Kepala ATR/BPN PPU, Ade Chandra. Ia mengungkapkan sejak diumumkan Kabupaten PPU menjadi calon Ibu Kota Negara (IKN) yang baru, masyarakat banyak melakukan pengurusan sertifikat tanah. TRIBUNKALTIM.CO/DIAN MULIA SARI 

TRIBUNKALTIM.CO, PENAJAM - Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) Ade Chandra Wijaya mengungkapkan sejak diumumkan Kabupaten PPU menjadi calon Ibu Kota Negara (IKN) yang baru, masyarakat banyak melakukan pengurusan sertifikat tanah.

"Sejak ditetapkan IKN oleh Pak Jokowi, banyak masyarakat Kabupaten PPU yang mengurus sertifikat tanah, hal ini nggak terlepas dari penetapan ibu kota negara di sebagian wilayah Kecamatan PPU," ujar Ade Chandra, Minggu (26/9/2021).

Presiden Joko Widodo telah menetapkan sebagian wilayah Kabupaten PPU dan Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai ibu kota negara yang baru pada akhir 2019 silam.

Pasca ditetapkan sebagai IKN, Ade Chandra menyebutkan layanan sertifikasi tanah terus mengalami lonjakan yang signifikan.

Pasalnya, pada tahun 2019 lalu sebanyak 4,000 sertifikat tanah telah dilayani.

Baca juga: Kukar Mampu Penuhi Kebutuhan Pangan IKN, Bupati dan Pangdam Panen Raya di Tenggarong Seberang

Baca juga: Sebagai Daerah Penyangga IKN, Program Penggemukan Sapi Potong di Kutai Barat Terus Ditingkatkan 

Baca juga: Menyoal Biaya Pembangunan IKN di Kaltim, Kemenkeu: Belum Ada Kementerian yang Serahkan Aset

Bahkan tahun 2020 ini jumlah warga yang mengurus sertifikat tanah lebih banyak dibanding tahun lalu.

"Tahun ini akan lebih banyak, karena saat ini baru bulan September sudah mencapai 4.000 sertifikat tanah yang sudah diterbitkan. Itu yang diluar program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)," kata dia.

Dia meminta masyarakat, khususnya warga PPU untuk melakukan pengurusan sertifikat tanah.

Hal itu meminimalisir permasalahan di kemudian hari.

Disebutkan Ade, dalam menerbitkan sertifikat tanah, masyarakat akan dibebankan biaya.

Halaman
12
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved