Program Pengendalian Banjir di Samarinda Dirumuskan dalam 13 Kegiatan di Lokasi Berbeda hingga 2024

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Wilayah Sungai (BWS) wilayah IV mengungkapkan penanganan di wilayah hulu bagi persoalan banjir di Kota Samarinda.

Kepala BWS wilayah IV, Harya Muldianto mengaku telah memberikan usulan dan rekomendasi kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda terkait upaya penanganan tersebut untuk tahun 2022.

Harya mengatakan, dalam penanganan banjir di Kota Samarinda, khususnya yang bersinggungan dengan Sungai Karang Mumus (SKM), terdapat permasalahan di wilayah tengah dan hulu.

“Sementara yang kita tangani itu yang di wilayah tengah dan hulu, terutama yang di hulu, maka mungkin nanti ada pembagian porsi penanganan di setiap bagiannya yang akan ditentukan pemerintah kota,” kata Harya saat ditemui di Balaikota, Kamis (30/9/2021).

Adapun wilayah tengah Sungai Karang Mumus disebutkan dari wilayah Vorvo hingga Jalan Perniagaan.

Baca juga: Banyak Endapan Sampah, Komisi III Minta Drainase di Berbas Tengah Dinormalisasi untuk Cegah Banjir

Baca juga: Proyek RS Korpri Dipastikan Aman dari Banjir, Dinas PUPR Sebut akan Tinggikan Bangunan 1,2 Meter

Baca juga: Berbas Tengah Jadi Kawasan Rawan Banjir di Bontang, Pembangunan Drainase Diduga Jadi Penyebabnya

Sedangkan aliran sungai daerah hulu adalah yang mengalir dari kawasan Bendungan Benanga.

Diketahui, saat ini Kementerian PUPR melalui BWS sendiri sedang melakukan pekerjaan penurapan di Sungai Karang Mumus segmen Pasar Segiri.

Untuk tahap selanjutnya BWS akan melanjutkan pengerjaan tersebut hingga kawasan Gang Nibung jembatan Ruhui Rahayu.

“Untuk tahun ini sementara kita kerjakan di kawasan Pasar Segiri, tahun depan kita akan naik lagi melanjutkan dari kawasan Gang Nibung hingga Ruhui Rahayu,” tambahnya.

“Kalau untuk wilayah tengah hingga hulu SKM ini bagaimana mengembalikan kemampuan sungai sesuai desain yang kita rencanakan, mulai dari kedalaman, lebar hingga tinggi tebingnya,” ucap Harya.

Menurutnya, hal itu perlu diperhatikan agar debit air yang masuk tidak terhambat yang akhirnya meluap hingga kawasan permukiman masyarakat.

Dalam pengerjaan normalisasi Sungai Karang Mumus segmen Pasar Segiri hingga Ruhui Rahayu saat ini dilakukan dengan kerjasama antara tiga pihak, BWS bertanggung jawab untuk membangun turap di sepanjang bantaran sungai.

Sedangkan Pemerintah Provinsi Kaltim melakukan normalisasi alur sungai, dan Pemkot Samarinda bertugas untuk menyelesaikan dampak sosial dan pemukiman warga di sepanjang bantaran sungai.

Sementara itu Pemkot Samarinda menentukan titik pengendalian banjir di kawasan hulu Kota Samarinda yang akan dibangun mulai tahun 2022.

Baca juga: Tahun Depan Pemkot Samarinda Bangun Dua Bendali di Kawasan Hulu untuk Cegah Banjir

Rencana pengendalian banjir itu adalah dengan membangun kolam retensi atau bendungan pengendali (Bendali) banjir yang diawali di dua lokasi.