Berita Nunukan Terkini

DPRD Nunukan Usul Pembebasan Hutan Lindung Desa Sei Limau, Warga jadi Dilematis

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan atau DPRD Nunukan, mengusulkan pembebasan kawasan hutan lindung.

Editor: Budi Susilo
TRIBUNKALTIM.CO/FEBRIANUS FELIS
Anggota DPRD Nunukan, Andre Pratama, mengusulkan pembebasan kawasan hutan lindung di Desa Sungai Limau, Kecamatan Sebatik Tengah, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. 

TRIBUNKALTIM.CO, NUNUKAN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan atau DPRD Nunukan, mengusulkan pembebasan kawasan hutan lindung di Desa Sungai Limau, Kecamatan Sebatik Tengah, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara.

Hal itu disampaikan oleh Anggota DPRD Nunukan, Andre Pratama melalui seminar dan konsultasi publik penyusunan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah, pada 19 Oktober lalu.

Saat dimintai keterangannya, Anggota Komisi I DPRD Nunukan itu, menyampaikan warga di RT 004 dan RT 008, Desa Sei Limau itu sudah bermukim sejak tahun 1980.

Bahkan, sejak dulu sebagian besar warga di desa itu sudah melakukan kegiatan pertanian dan perkebunan.

Baca juga: DPRD Nunukan Minta Pemkab Lunasi Hutang, Wabup Hanafiah: Itu Bukan Disengaja

Baca juga: Spesialnya Rapat Paripurna di DPRD Nunukan, Tutup Pandangan Fraksi Pakai Pantun

Baca juga: DPRD Nunukan Minta Bupati Asmin Laura Fokus Wujudkan Janji Kampanye, Tingkatkan Ekonomi Kala Pandemi

"Pada tahun 2007 dan 2008 Pemda bangun jalan di sana, mas full adress. Tidak mungkin jalan dibangun di dalam kawasan hutan lindung," kata Andre Pratama kepada TribunKaltara.com, Minggu (24/10/2021), pukul 11.30 Wita.

Lalu, kata Andre pada tahun 2014, ada peta hutan lindung baru, yang didalamnya merupakan kawasan RT 004 dan 008 Desa Sei Limau.

Menurutnya, sangat tidak masuk akal kedua RT itu berada dalam kawasan hutan lindung.

"Masyarakat sudah puluhan tahun tinggal di situ. Di sana ada aset daerah berupa jalan kabupaten yang dibangun. Itukan puluhan miliar anggarannya," ucapnya.

Baca juga: Ekonomi Daerah Turun Signifikan hingga -0,96%, Ketua DPRD Nunukan Sampaikan 6 Catatan untuk Pemda

Dia mengaku, revisi RT/RW menjadi kesempatan bagi pemerintah daerah untuk mengusulkan agar dua RT yang masuk dalam kawasan hutan lindung itu dibebaskan.

Inti dari revisi RT/RW adalah bagaimana mensejahterakan rakyat. Bagaimana masyarakat di sana sejahtera.

Kalau masih dalam kawasan hutan lindung. Bantuan dari desa termasuk Alokasi Dana Desa.

"Atau bantuan dari pemerintah tidak akan sampai ke sana kalau masih dalam kawasan hutan lindung," ujarnya.

Baca juga: Warga Perbatasan RI-Malaysia Kesulitan LPG Bersubsidi, DPRD Nunukan Minta Pemkab Awasi Ketat

Lanjut Andre,"Kalau dibilang justifikasi teknis ya inilah. Ada bantuan pupuk, pestisida, dan bibit dari Dinas Pertanian tidak bisa tembus ke sana," tambahnya.

Bahkan kata Andre, lantaran tak mendapat bantuan dari pemerintah, masyarakat jadi dilema.

Ingin mengagunkan sertifikat tanah ke bank untuk modal bertani dan berkenan juga tidak bisa, sebab statusnya kawasan hutan lindung.

"Bagaimana mau diagunkan kalau masih dalam kawasan hutan lindung. Melalui revisi inilah, kita harapkan itu diajukan," ujarnya.

Baca juga: Wakil Ketua II DPRD Nunukan Burhanuddin Tanggapi Atas Pelantikan Saleh yang Gantikan Irwan Sabri

"Tergantung tim dari Provinsi nanti. Kehadiran pemerintah tidak bisa dirasakan warga kalau masih begini terus," ungkapnya. (*)

Sumber: Tribun kaltara
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved