Breaking News:

Ibu Kota Negara

PPK Pengadaan Tanah Jalan Tol Balsam Balikpapan Samarinda, Beber Opsi Ganti Rugi Lahan

PPK Pengadaan Tanah Jalan Tol Balikpapan-Samarinda menanggapi persoalan pemblokiran Jalan di Seksi 5.

Penulis: Miftah Aulia Anggraini | Editor: Budi Susilo
TRIBUNKALTIM.CO/DWI ARDIANTO
Ilustrasi Warga RT 37 Kelurahan Manggar saat memblokade jalan Tol Balikpapan-Samarinda menuntut ganti rugi lahan beberapa waktu lalu. 

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - PPK Pengadaan Tanah Jalan Tol Balikpapan-Samarinda menanggapi persoalan pemblokiran Jalan di Seksi 5.

Sebagaimana diketahui, terdapat permasalahan sengketa kepemilikan hak atas tanah antara Warga RT.37 Kelurahan Manggar, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur.

Secara fisik warga RT 37 yang berada di KM 6 Jalan Tol Balsam memang menguasai tanah di lokasi dengan beberapa Sertifikat yang berada di objek yang sama.

Terhadap masalah persengketaan itu, maka sesuai dengan Regulasi dibidang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Baca juga: Warga RT 37 Manggar Bakal ke DPRD Balikpapan, Mengadu soal Lahan Sengketa Tol Balsam

Baca juga: Tanggapi Sengketa Lahan Tol Balsam, Kepala BPN Balikpapan Sebut Lakukan Konsinyasi di Pengadilan

Baca juga: Eks Kepala BPN Balikpapan tak Ketahui Perkembangan Ganti Rugi Lahan Tol Balsam Seksi 5

Mengacu pada Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Pengadaan Tanah).

Maka uang ganti rugi atas pembebasan lahan akan di titipkan di Pengadilan Negeri (Konsinyasi) berdasarkan Hasil Inventarisasi & Identifikasi Panitia Pengadaan Tanah.

"Hal itu dikarenakan dengan alasan masih dipersengketakan kepemilikannya," ujar PPK Pengadaan Tanah Jalan Tol Balsam, Rabiyatul Adawiyah.

Baca juga: PPK Pengadaan Tanah Jalan Tol Balsam Beber 2 Opsi yang Bisa Ditempuh Warga RT 37 Manggar

Sebelum dilakukan konsinyasi, PPK Pengadaan Tanah Jalan Tol Balsam bersama Panitia Pengadaan Tanah telah terlebih dahulu memfasilitasi para pihak.

Yakni untuk menyelesaikan persengketaan dengan cara perdamaian, agar dapat dilakukan pembayaran ganti rugi secara langsung tanpa harus dilakukan proses Konsinyasi.

Halaman
123
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved