Berita DPRD Samarinda
Komisi II DPRD Samarinda Sarankan Pemkot, Libatkan Influencer untuk Sosialisasi e-Parking
Penerapan e-Parking di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, yang mulai dicanangkan sejak pemerintahan Walikota Andi Harun
lihat foto
TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Penerapan e-Parking di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, yang mulai dicanangkan sejak pemerintahan Walikota Andi Harun, dinilai perlu sosialiasi yang lebih.
Anggota dewan dari Komisi II DPRD Samarinda, Novi Marlinda Putri, mengatakan pemkot bisa melibatkan kalangan muda untuk mensosialisasikan program penerapan e-parking ini agar cepat lebih banyak diketahui oleh masyarakat.
Sosialisasinya mungkin butik melibatkan unsur lain seperti Influencer, anak-anak muda yang sekarang lagi hits.
"Karena saya yakin masyarakat banyak yang belum tahu bagaimana caranya," terang Novi kepada TribunKaltim.co pada Kamis (18/11/2021).
Baca juga: Komisi II DPRD Samarinda Sarankan Pemkot Lebih Inovatif dan Kreatif agar PKL Mau Jualan di Pasar
Baca juga: Komisi II DPRD Samarinda Minta Pemkot Awasi Aktivitas Pedagang Tepian Mahakam Secara Intensif
Baca juga: Komisi IV DPRD Samarinda Dorong Revisi Perda Perlindungan Anak
Di sisi lain anggota dewan fraksi PAN itu menilai secara konsep terobosan E-Parking ini telah cukup baik dan inovatif.
Namun jika minim sosialisasi, maka penerapan nya di kalangan masyarakat akan menjadi tidak efektif.
Pastinya akan terhambat kalau tidak ada sosialisasinya, kalau anak muda dengan kebiasaan berkumpulnya itu bisa jadi potensi yang diberdayakan.
"Untuk memperkenalkan sistem perparkiran ini," ucap Novi lebih lanjut.
Baca juga: Efektivitas Pelebaran Drainase untuk Atasi Banjir, Ketua Komisi III DPRD Samarinda; Tunggu Hasilnya
Upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Samarinda dari sektor perparkiran sendiri dianggap cukup penting mengingat pertambahan jumlah kendaraan setiap tahunnya.
Namun anggota legislatif dari Dapil Sungai Kunjang tersebut menjelaskan bahwa berdasarkan laporan pendapatan parkir Pemkot Samarinda dari tahun sebelumnya dinilai masih jauh dari perhitungan.
"Dengan kasat mata saja sudah kelihatan, jumlah kendaraan bertambah terus dari tahun ke tahun, dengan laporan pendapatan yang ada sebelumnya kita akui ada kebocoran PAD," pungkas Novi. (*)
