Breaking News:

Berita Kaltara Terkini

Sekprov Kaltara Suriansyah Buka Peluang Atur Skala Upah Buruh dalam Perda

Sekrpov Kaltara Suriansyah, membuka peluang pihaknya akan mengatur penerapan struktur skala upah (SUSU) dalam peraturan daerah

Penulis: Maulana Ilhami Fawdi | Editor: Budi Susilo
TRIBUNKALTIM.CO/MAULANA ILHAMI
Ketua DPW FBI Kaltara, Haposan Situmorang, ungkapkan, dimungkinkannya Pemprov Kaltara dan DPRD Kaltara membentuk Perda mengenai struktur skala upah harus dilihat lebih dalam, Kamis (25/11/2021). 

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG SELOR - Sekrpov Kaltara Suriansyah, membuka peluang pihaknya akan mengatur penerapan struktur skala upah (SUSU) dalam peraturan daerah atau Perda.

Hal tersebut ia sampaikan, saat beraudiensi dengan perwakilan buruh dan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Buruh dan Mahasiswa Bersatu di Ruang Rapat Kantor Gubernur Kaltara, Kamis (25/11/2021).

Aturan penerapan SUSU disuarakan oleh buruh lantaran masih ada perusahaan yang membayarkan upah pekerjanya berdasarkan upah minimum semata.

Praktek pembayaran upah minimum seperti ini, menurut perwakilan buruh, masih kerap terjadi pada perusahaan yang bergerak di sektor perkebunan.

Baca juga: UMP Kaltara 2022 Naik Rp 15.934, FKUI Akui Tak Keberatan

Baca juga: UMP Kaltara 2022 Naik Rp 15.934, Kadis Haerumuddin: Pak Gubernur Sudah Tanda Tangan

Baca juga: UMP Kaltara Naik Rp 15.934, Buruh Kecewa Minta Ini ke Gubernur Zainal Arifin Paliwang

Padahal, berdasarkan aturan yang ada, upah minimum hanya dibayarkan bagi pekerja yang masa jabatannya di bawah satu tahun.

Adapun bagi pekerja lainnya yang masa kerjanya di atas satu tahun, maka pengupahan menggunakan skema SUSU tersebut.

Menurut Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Buruh Indonesia (DPW FBI) Kaltara, Haposan Situmorang, dimungkinkannya Pemprov Kaltara dan DPRD Kaltara membentuk Perda mengenai struktur skala upah harus dilihat lebih dalam.

Haposan menilai, yang terpenting dalam penerapan struktur skala upah ialah pengawasan kepada pihak perusahaan.

Baca juga: UMP Kaltara 2021 Sebesar Rp 3.000.804, Pjs Gubernur: Kita Mengikuti SE Menaker pada Masa Pandemi

Lantaran masih banyak pihak perusahaan yang terbukti masih melanggar kewajiban, yakni membayarkan upah pekerja dengan upah minimum, kendati masa kerja pekerja tersebut telah melewati satu tahun.

"Kalau Perda ini harus diperhatikan dulu apa yang mau dibahas, kami harap juga aturan di daerah nanti betul-betul diawasi," kata Haposan Situmorang.

"Harus betul-betul diawasi dengan baik, kalau tidak diawasi untuk apa buat Perda?" katanya.

Ia juga meminta pihak pemerintah melakukan perbaikan pengawasan pengupahan, menurutnya masalah tersebut kerap berlarut tanpa penanganan yang berarti.

Baca juga: UMP Kaltara 2022, Disnakertrans Pastikan Naik

"Kita berharap penyampaian hari ini jadi perbaikan mereka, karena permasalahan ini kalau tidak dituntaskan ini akan menumpuk terus," ujarnya.

"Dan kami di sini menganggap Disnakertrans sebagai pembina kami, karena itu apa yang kami sampaikan juga bentuk memperbaiki kinerja mereka," tuturnya. (*)

Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved