Breaking News:

Natal dan Tahun Baru

PPKM Level 3 Seluruh Indonesia Batal Diterapkan, Simak Bocoran Aturan saat Libur Natal & Tahun Baru

Pemerintah batal menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 di seluruh wilayah Indonesia saat libur Natal dan Tahun Baru

Editor: Ikbal Nurkarim
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Ilustrasi Petugas gabungan memberhentikan pengendara yang melanggar protokol kesehatan untuk mengikuti sidang Tindak Pidana Ringan (Tipiring) di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan, Banten, Senin (2/8/2021). Pemerintah akhirnya membatalkan penerapan PPKM level 3 seluruh Indonesia jelang Natal dan Tahun Baru. 

TRIBUNKALTIM.CO - Pemerintah resmi membatalkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3.

Rencananya aturan PPKM seluruh Indonesia diterapkan pada 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022.

Terbaru, pemerintah batal menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 di seluruh wilayah Indonesia saat libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Penerapan level PPKM selama Nataru akan tetap mengikuti asesmen situasi pandemi saat ini.

Meski begitu, pemerintah akan menerapkan beberapa pengetatan.

Baca juga: PPKM Batal! Ini Aturan Setelah Pemerintah Batal Terapkan PPKM Level 3 di Semua Wilayah saat Nataru

Baca juga: PPKM Level 3 Serentak Tidak Jadi Diterapkan, Satgas Covid-19 Nunukan Minta Prokes Tetap Diperketat

Baca juga: PPKM Level 3 Saat Libur Natal dan Tahun Baru 2022 Batal Diterapkan, Lengkap Syarat Naik Pesawat

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan pemerintah akan konsentrasi dalam pengendalian Covid-19 saat libur Nataru.

Hal itu dilakukan agar capaian penanganan Covid-19 yang sudah cukup baik bisa dijaga.

Dikutip dari Tribunnews.com dengan judul artikel Bocoran Aturan saat Libur Nataru setelah PPKM Level 3 Serentak Batal Diterapkan, Airlangga lalu menyebut sejumlah aturan yang akan diterapkan pemerintah saat libur Nataru.

"Bapak Presiden memberikan arahan agar semua kegiatan di Nataru dilakukan pembatasan (misalkan maksimal 50 persen)," ujarnya dalam konferensi pers virtual, Senin (6/12/2021), dikutip dari keterangan di laman Kemenko Perekonomian.

Ia menyebut, akan diterbitkan Inmendagri khusus yang akan mengikuti level sesuai WHO.

Halaman
123
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved