Alokasi Dana Kampung di Berau Naik Rp 25 Miliar, tapi Dana Desa Malah Turun Rp 35 Miliar

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG REDEB - Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) Berau, Ilyas Natsir menuturkan terdapat kenaikan Alokasi Dana Kampung (ADK) sebesar Rp 25 miliar.

Namun, juga terdapat kabar buruk, yakni Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN mengalami penurunan anggaran senilai Rp 35 miliar untuk satu kabupaten, Berau pada awalnya menerima Dana Desa sebesar Rp 122 miliar, sekarang menjadi Rp 87,83 miliar.

"Dana ADK mengalami kenaikan tahun ini, tetapi Dana Desa menurun," jelasnya.

Alasan penurunan anggaran Dana Desa ini, ia mengaku tidak mengetahui secara pasti. Sebab, mekanisme penentuan jumlah anggaran tersebut merupakan kebijakan dan kewenangan pemerintah pusat.

"Penurunan itu tidak hanya di Berau saja. Di kabupaten/kota lain juga mengalami hal yang sama. Yang jelas turun," tuturnya.

Baca juga: Mantan Komisioner KPK Sebut Korupsi DD dan ADK di Berau Karena Kurang Pengawasan

Baca juga: Kejari Berau Tetapkan Satu Tersangka Kasus Dugaan Korupsi ADK dan ADD

Ia menambahkan, saat ini pemerintah kampung tengah menyusun rencana anggaran.

Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan seperti penyalahgunaan anggaran, dia mengimbau agar pemerintah kampung menyusun anggaran dengan baik dan transparan.

Ketika rencana anggaran telah selesai disusun, harus diusahakan untuk dikerjakan dengan baik sesuai kesepakatan yang ada.

"Jangan ditambah-tambah. Apalagi sampai menyisihkan keuntungan untuk kebutuhan pribadi dan golongan. Karena dana itu untuk kesejahteraan masyarakat bukan untuk kepentingan pribadi," ucapnya. 

Kepala Kampung Merancang Ilir Minta Kenaikan ADK

Kepala Kampung Merancang Ilir, Zulfikar meminta kenaikan Alokasi Dana Kampung (ADK), dikarenakan selama empat tahun setiap Musrenbang tidak pernah ada usulan dari kampungnya yang pernah direalisasikan.

Dia menghindari pertanyaan dari warga kampung yang menanyakan bagaimana perkembangan usulan kampung pada saat Musrenbang.

Baca juga: Terseret Kasus Dugaan Korupsi ADK dan DD, Kepala Kampung Giring-Giring di Berau Ditahan

Ia berharap, jangan sampai Musrenbang hanya menjadi ajang seremonial semata.

“Selama empat tahun saya menjabat menjadi kepala Kampung Merancang Ilir, dari empat tahun Musrenbang tidak ada satu pun yang pernah direalisasikan. Jadi tahun ini kami tidak mengajukan usulan apapun dikarenakan hal tersebut,” ungkapnya kepada TribunKaltim.co, Rabu (23/2/2022) kemarin.

Ia hanya meminta penambahan ADK.

Zulfikar menilai hal ini dikarenakan agar lebih dapat memenuhi usulan dari warga Kampung Merancang Ilir ketimbang dimasukkan dalam usulan dalam Musrenbang Kecamatan.

“Karena kan kondisi yang dirasakan kampung dan pemerintah kabupaten kan berbeda. Tidak bisa dipungkiri,” tuturnya.

Baca juga: Sebulan Menjabat, Kepala Kampung Giring-giring Berau jadi Tersangka Penyelewengan ADK

Untuk dana ADK, dia mengaku sudah memiliki porsi-porsinya tersendiri. Ia mengatakan selama ini usulan dari warga hanya sebatas seremonial.

“Makanya dalam Musrenbang kecamatan tahun ini saya tidak mengajukan usulan. Karena ketika saya pulang kampung dan ditanya warga saya tentang usulan apa yang telah dikabulkan, ternyata tidak ada yang terkabul,” ujarnya.

Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.