DPR RI Ingin Pemerintah Segera Atasi Kelangkaan Minyak Goreng, Larang Ekspor CPO

TRIBUNKALTM.CO, JAKARTA - Belakangan ini, masyarakat di berbagai daerah di Indonesia dibuat kebingungan untuk mendapatkan pasokan minyak goreng. 

Seperti di antaranya, seperti dalam reportase TribunKaltim.co, di Balikpapan, Kalimantan Timur, masyarakat rela antre demi mendapatkan harga minyak goreng dengan harga yang standar. 

Pasokan minyak goreng seakan menghilang, sukar dicari konsumen, sekalinya ada, harga yang sangat tinggi sekali. 

"Minyak goreng seperti Sunco, Bimoli dan lain-lain sudah kosong. Kemarin sudah diserbu banyak warga dan sekarang belum ada stok ulang," ujar pegawai Hero Swalayan di Balikpapan.

Baca juga: Stok Minyak Goreng Ludes dalam Hitungan Jam, Warga Balikpapan Harapkan Pembelian Bisa Merata

Baca juga: Minyak Goreng di Balikpapan Langka, Distributor Nakal Bisa Kena Sanksi

Baca juga: Alfamidi Gunung Sari Balikpapan Dipadati Pemburu Minyak Goreng, 96 Liter Ludes dalam Sejam

Fenomena minyak goreng yang mahal tersebut, ditanggapi pihak Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 

Disampaikan oleh Anggota Komisi VI DPR RI, Nusron Wahid, menyatakan, sekarang waktunya pemerintah untuk mengambil suatu kebijakan yang bisa menghentikan kepanikan di masyarakat akibat kelangkaan minyak goreng.

Caranya dengan memberlakukan larangan ekspor CPO untuk sementara sampai kondisi stabil.

Ibarat perang melawan pengusaha nakal, lanjut Nusron, negara tidak boleh kalah. Untuk itu harus gunakan senjata pamungkas.

Baca juga: Stok Minyak Goreng 240 Liter di Penajam, Habis Dibeli Warga dalam Sekejap

"Stop dan larang ekspor CPO sampai situasi stabil. Namanya perang ketika "dibom" yaa pasti banyak korban. Tidak hanya manusia yaa ada hewan, anak kecil ikut mati. Tapi menang dulu," beber Nusron pada Selasa (7/3/2022).

Hal yang sama terjadi di dunia sawit, pasti akan ada korban termasuk dari petani sawit kecil dll. Tapi yang penting, tambah Nusron, harga stabil dulu. Setelah itu baru ditata ulang.

"Biar ada efek jera bagi pengusaha. Sambil evaluasi HGU bagi pengusaha yang nakal," tegas Wakil Ketua Umum PBNU ini.

Larangan Ekspor CPO

Anggota Komisi VI DPR Nusron Wahid mendesak pemerintah dalam hal ini Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi untuk segera mengambil kebijakan larangan ekspor CPO guna menstabilkan kepanikan di masyarakat akibat kelangkaan minyak goreng.

Kata dia, sekarang saatnya Menteri Perdagangan harus menujukkan taringnya. Larang ekspor CPO untuk sementara sampai harga stabil.

Pasti akan ketahuan siapa pengusaha yang tidak taat terhadap penerapan domestic market obligation (DMO) dan DPO.