Penyiapan Hutan Adat di Kawasan Ibu Kota Negara juga Jadi Atensi Masyarakat Paser

TRIBUNKALTIM.CO, PENAJAM - Masyarakat adat Paser di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), minta kepala Otorita IKN Nusantara, agar menyiapkan hutan adat Paser di kawasan IKN.

Hal tersebut disampaikan Ketua Lembaga Adat Paser (LAP) PPU, Musa kepada Tribunkaltim.Co.

Penyiapan hutan adat tersebut, menurut Musa sangat diperlukan untuk eksistensi masyarakat adat yang mendiami daerah itu.

"Kami minta Kepala Otorita IKN, Bambang Susantono dan Wakil Kepala Otorita IKN Nusantara Dhony Rahajoe untuk memerhatikan nasib masyarakat lokal," jelasnya Selasa (15/3/2022).

Selain penyiapan hutan adat, masyarakat adat Paser juga berharap tokoh lokal bisa diakomodir dalam struktur Otorita IKN Nusantara.

Baca juga: Masyarakat Adat Paser di PPU Sambut Baik Penetapan Kepala Badan Otorita IKN

Baca juga: Masyarakat Harap Pembangunan Ibu Kota Negara tak Lepas dari Unsur Adat Paser

Baca juga: Urgensi Pembangunan Rumah Adat Paser di PPU, Sarana Mengenal Budaya Kaltim Bagian Selatan

“Kenapa demikian, supaya ada jembatan komunikasi antara masyarakat lokal dengan kepala Otorita,” lanjutnya.

Di sisi lain, masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan Sepaku sebagai pusat IKN, juga memerlukan perhatian lebih, terkait dengan kepemilikan lahan.

Hal itu lantaran, banyak suku Paser pemilik lahan wilayah inti IKN, maupun di sekitarnya, sebagai penduduk asli belum memiliki sertifikat tanah.

Kekhawatiran itu ditengarai kehadiran IKN bakal membuat mereka kehilangan lahan, yang selama ini digarap.

"Kami memerlukan perhatian dari pemerintah daerah dan pusat, tolong dibantu warga kita yang belum memiliki sertifikat tanah," terangnya.

Lebih lanjut, dikatakan Musa, sebelumnya juga pihaknya telah meminta dibangunkan istana kesultanan Paser serta perguruan tinggi di IKN.

Baca juga: Ketua Adat Paser Balik Harap Kepala Otorita IKN Tetap Harus Akui Hak Masyarakat Paser

"Ini sudah disampaikan ke bapak Presiden Joko Widodo, mudah-mudahan kepala Otorita IKN dapat merealisasikan aspirasi ini,” imbuhnya.

Diketahui, pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Kecamatan Sepaku, PPU dan sebagian wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, sangat disambut baik oleh masyarakat.

Namun disisi lain, juga menimbulkan kekhawatiran tersendiri, warga lokal khawatir akan kalah bersaing dengan warga pendatang nantinya, terutama dalam hal keterlibatan.

Karena itu, pimpinan Otorita IKN Nusantara yang baru saja dilantik oleh Presiden Joko Widodo pekan lalu, sangat diharapkan untuk membuat program peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) bagi masyarakat lokal.