Begini Respon AHY Saat Ditanya Dugaan Aliran Uang Korupsi dari Bupati Nonaktif Abdul Gafur Masud 

TRIBUNKALTIM.CO, JAKARTA - Beberapa bulan lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan terhadap Bupati Penajam Paser Utara, Abdul Gafur Masud. 

Hal itu dalam kasus dugaan korupsi yang berkaitan dengan sangkut paut proyek barang dan jasa di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur. 

Tidak lama tertangkap KPK, bupati termuda itu langsung menyandang status tersangka.

Aliran uang dugaan korupsi Bupati nonaktif Penajam Paser Utara, Abdul Gafur Masud memang kini jadi perbincangan publik.

Baca juga: KPK Duga Ada Permainan Lelang Proyek di PPU dan Bupati AGM Otak Pengaturan Siapa Pemenang Tender

Baca juga: 5 Koruptor Termuda di Indonesia, Nur Afifah Balqis yang Tadah Uang Suap Bupati AGM di Posisi Pertama

Baca juga: Abdul Gafur Masud Diduga Minta Uang ke Kontraktor Lewat SKPD PPU, KPK Periksa Direktur Perumda

Ditanya mengenai hal tersebut, Ketum umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) enggan komentar.

KPK diketahui sebelumnya menyita uang dugaan korupsi.

Penyitaan uang itu terkait kegiatan pengadaan barang dan jasa serta perizinan di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur Tahun 2021-2022.

Uang tersebut diduga masuk ke kantong DPP Partai Demokrat.

Baca juga: BABAK Baru Kasus Suap Bupati PPU Abdul Gafur Masud, KPK Dalami Dugaan Aliran Suap ke Partai Demokrat

Dalam kunjungannya ke kantor DPP Partai Nasdem di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (29/3/2022), AHY tidak menggubris perihal dugaan tersebut.

Tidak Ada Itu

Namun Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny Kabur Harman yang ikut dalam lawatan tersebut, membantah pengakuan Abdul Ghofur Masud terkait dugaan uang korupsi yang masuk ke dalam kantong DPP Partai Demokrat.

"Tidak ada itu," jawab singkat Benny kepada wartawan, Selasa (29/3/2022).

Tudingan uang itu sebagai mahar politik disebut oleh Kepala Departemen Komunikasi dan Informatika DPP Partai Demokrat pimpinan Moeldoko Saiful Huda Ems.

Dia menduga Gafur ke Jakarta untuk membawa upeti terkait pemilihan Ketua DPD Partai Demokrat Kalimantan Timur.

Baca juga: Jadi Tersangka Suap, Bupati PPU Abdul Gafur Masud tak Sampaikan Maaf, Pesan AGM untuk Warga Penajam

KPK sendiri tidak mau meremehkan tudingan Saiful. Komisi antikorupsi bakal memanggil petinggi dan pengurus Partai Demokrat untuk mengonfirmasi tudingan itu ke depannya.