Sekretariat ASEAN dan Kantor Dubes akan Pindah ke Balikpapan, KSP: Sudah Ready Infrastrukturnya

TRIBUNKALTIM.CO - Beginilah penjelasan KSP soal Kantor Sekretariat ASEAN dan kantor para Dubes Asing akan pindah ke Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur. 

Mengenai pemindahan Ibu Kota Negara ( IKN) lokasinya ditentukan dari Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. 

Namun tersiar kabar, para negara asing akan membuka kantor dubes lebih memilih di Kota Balikpapan yang juga dekat dengan lokasi IKN. 

Termasuk Sekretariat ASEAN info yang beredar akan pilih tempat di Balikpapan saja, apa benar demikian adanya? 

Baca juga: Ada IKN Nusantara, Pertumbuhan Penduduk di Balikpapan Masih Normal

Baca juga: Gepak Kuning Dukung Pembangunan IKN Nusantara, Berharap Badan Otorita Bisa Sinergi dengan Pemda

Baca juga: IKN Nusantara Jadikan Indonesia di Jalur Perdagangan Dunia, Aliran Investasi dan Inovasi Teknologi

Informasi yang menyebutkan sejumlah kedubes yang akan buka kantor di Balikpapan, adalah:

Antara lain Malaysia, Amerika Serikat, Thailand, India, Korea Selatan, Prancis, Swiss, Uni Emirat Arab (UEA), Arab Saudi, Jepang, Belanda, Uni Eropa dan Inggris.

Selain itu, Kantor Sekretariat ASEAN juga dikabarkan pindah ke Balikpapan, bukan IKN.

Menanggapi informasi tersebut, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Wandy Tuturoong mengaku belum secara langsung membaca pernyataan dari para kedubes asing.

Baca juga: Inti Pusat Pemerintahan IKN Nusantara di Kaltim, Perlu Dekat Pangkalan Udara

Sehingga dirinya menduga niatan membuka kantor di Balikpapan bersifat sementara.

"Saya menduga untuk sementara ya. Tapi saya belum baca langsung pernyataan mereka. Kalau alasannya, karena Balikpapan memang sudah ready infrastrukturnya," ujar Wandy saat dikonfirmasi Kompas.com, Senin (11/4/2022).

Wandy menjelaskan, jarak wilayah Kantor Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN dengan Kota Balikpapan hanya sekitar 30 hingga 40 menit apabila jalan tol yang menghubungkan kedua kawasan telah tersambung.

Alasan lain, lanjut Wandy, kemungkinan supaya mudah berkoordinasi atau untuk hunian.

"Sementara para diplomatnya yang ditugaskan di IKN. Toh pemindahannya setahu saya akan bertahap untuk perwakilan negara asing dan organisasi internasional," ungkap Wandy.

Baca juga: Emak-emak Kebayoran Siap Diajak ke IKN Nusantara: Hidup di Jakarta Semakin Susah

Dia menuturkan, dahulu Balikpapan memang sudah didesain untuk lokasi tinggal para ekspatriat.

Sebab pada beberapa dekade lalu Indonesia masih booming memproduksi minyak mentah.

Saat disinggung soal kepastian kedubes mana saja yang akan berkantor di Balikpapan, Wandy belum dapat menegaskan.

Pasalnya saat ini Peraturan Presiden (Perpres) Tentang Rencana Induk Tata Ruang IKN baru akan terbit.

Baca juga: Pembangunan IKN Nusantara Proyek Superprioritas dan Perlu Kerja Extraordinary

"Mereka (kedubes asing) juga belum tahu di bagian mana IKN mereka akan ditempatkan. Jadi sebenarnya mereka juga masih menunggu. Demikain perkiraannya," kata Wandy.

"Kalau untuk sementara mungkin boleh saja. Tapi nanti pada saat infrastruktur dan zona untuk kedubes asing sudah ready di IKN mereka toh harus pindah juga," tambah Wandy.

Balikpapan Penyangga IKN Nusantara

Berita sebelumnya. Menjelang pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, maka Pemerintah Kota Balikpapan telah mengkaji.

Yakni dalam hal kapasitas pertumbuhan penduduk hingga lima tahun ke depan. Kota Balikpapan, klaim sebagai penyangga Ibu Kota Negara RI di Penajam Paser Utara. 

Demikian disampaikan oleh Kepala Bappeda Litbang Balikpapan, Agus Budi Prasetyo, mengatakan Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, hanya mampu menampung 1 juta penduduk hingga tahun 2026.

Hal tersebut membuat Pemerintah Kota Balikpapan harus memutar cara untuk menekan jumlah penduduk, mengantisipasi adanya arus migrasi setelah Ibu Kota Negara pindah ke Kalimantan Timur.

Baca juga: Kabar Kedubes Asing Pilih Berkantor di Balikpapan, KSP: Jika Infrastruktur Siap, harus di IKN

"Saat ini jumlah penduduk di Balikpapan 720 ribu jiwa. Jika ada Ibu Kota Negara, kemungkinan penduduk masuk ke Kaltim berkisar di angka 1,5 juta jiwa. Ini perlu kajian khusus," ujarnya, Rabu (10/11/2021).

Dalam Webinar Tribun Kaltim bertajuk "Memboyong Ibu Kota Negara di Tengah Pandemi Covid-19", Agus meminta agar hal tersebut menjadi perhatian khusus.

Terutama dalam mempersiapkan daya dukung dan daya tampung Kota Balikpapan sebagai Kota Penyangga dalam pemindahan Ibu Kota Negara baru.

Apalagi Kota Balikpapan memiliki komitmen tata ruang. Dark seluruh luas Kota Minyak, 52 persen wajib dipertahankan sebagai area hutan lindung.

Sedangkan 48 persen sisanya bisa menjadi kawasan budidaya atau menjadi kawasan yang dapat dihuni dan ditinggali oleh masyarakat pada umumnya.

Di dalam tata ruang tersebut sudah melalui pemetaan, terdapat dua hutan besar yakni hutan lindung sungai wain dan hutan lindung manggar.

Keduanya merupakan paru-paru atau jantung Kota Balikpapan terhadap pemenuhan pasokan sumber air bersih di Kota Minyak, julukan Kota Balikpapan.

Apabila kedua kawasan hutan lindung itu terganggu, maka dikhawatirkan dalam jangka waktu lima tahun ke depan Kota Balikpapan akan kesulitan dalam air bersih.

Selain itu, kajian lain menyebutkan bahwasannya tanah Balikpapan memiliki potensi batubara 60 persen dengan kualitas baik.

Namun, masyatakat Kota Balikpapan bersama pemerintah sepakat dan komit untuk tidak ada penambangan batubara di Kota Balikpapan.

"Ketika Ibu Kota Negara pindah ke Kalimantan Timur, kita berharap komitmen tata ruang Kota Balikpapan tidak akan terganggu," tegasnya. (*)

Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Beredar Info Sejumlah Kedubes Pilih Pindah Kantor di Balikpapan Ketimbang IKN, Ini Kata KSP."