Cak Imin Beri Penjelasan soal Usulan Tunda Pemilu hingga Singgung IKN, Sentilan Wapres Maruf Amin

TRIBUNKALTIM.CO - Wakil Presiden, Maruf Amin sempat memberikan sentilan kepada Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa ( PKB ), Muhaimin Iskandar terkait usulan penundaan Pemilu yang sudah ditolak.

Disentil Wapres Maruf Amin, Muhaimin Iskandar yang akrab disapa Cak Imin ini pun memberikan penjelasan terkait usulan penundaan Pemilu yang pernah dilontarkannya.

Dalam penjelasannya, Cak Imin juga sempat menyinggung pembangunan Ibu Kota Negara ( IKN ) di Kalimantan Timur ( Kaltim ) sebagai salah satu pertimbangan.

Diketahui, Wakil Presiden, Maruf Amin dan Muhaimin Iskandar hadir di acara puncak peringatan hari lahir ke-62 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) di Museum Nasional, Jakarta, Senin (18/4/2022).

 Di acara Harlah ke-62 PMII ini, Muhaimin Iskandar atau yang biasa disapa Cak Imin menyampaikan sambutannya sebagai Ketua Majelis Pembina Nasional PMII. 

Dalam sambutannya, Cak Imin juga menanggapi pernyataan Ketua Umum Pengurus Besar PMII Abdullah Syukri yang menyatakan PMII menolak penundaan Pemilu 2024 di depan Maruf Amin dan Muhaimin Iskandar.

Pernyataan Ketua Umum Pengurus Besar PMII Abdullah Syukri ini berbeda dengan usulan penundaan Pemilu yang sempat diucapkan Cak Imin dan sejumlah petinggi partai lainnya. 

Baca juga: CATATAN Komisi V DPR RI Untuk Pemerintah Soal IKN Nusantara, tak Cuma Pembangunan Infrastruktur

Hingga Wapres Maruf Amin pun melontarkan candaan menyentil Cak Imin.

Maruf Amin mengatakan Muhaimin Iskandar masih bersemangat meski usulannya menunda Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 ditolak.

Pernyataan ini disampaikan Maruf Amin saat berpidato dalam acara Harlah PMII tersebut. 

"Pertambahan usia PMII di tahun ini, hendaknya diiringi dengan penguatan serta pelestarian nilai dasar pergerakan organisasi, apalagi tadi pidato ketua pembinanya masih semangat walaupun usulnya ditolak," kata Maruf Amin disambut oleh tawa hadirin seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com. 

Sebelum Maruf Amin berpidato, Muhaimin Iskandar yang menjabat sebagai Ketua Majelis Pembina Nasional PMII mendapat kesempatan menyampaikan sambutan.

Dalam sambutannya itu, Muhaimin Iskandar merespons pernyataan .

"Saya sebelum naik panggung ditegur Kiai Maruf (Wakil Presiden Ma'ruf Amin), tadi Ketua Umum PMII menolak pemilu ditunda, ini yang mau pidato yang mengusulkan pemilu ditunda.

Namanya usul masa enggak boleh? Memang negara demokrasi enggak boleh usul? Ya kalau PMII nolak, ya enggak apa," kata Muhaimin Iskandar.

Baca juga: Cak Imin, Airlangga dan Zulkifli Gigit Jari, Jokowi Tolak Ide Penundaan Pemilu 2024

Pria yang akrab disapa Cak Imin itu pun menjelaskan bahwa alasannya mengusulkan penundaan Pemilu 2024 adalah agar pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Maruf Amin dapat menyelesaikan program yang tertunda akibat pandemi Covid-19.

"Dua tahun stuck enggak ngapa-ngapain tho? Kita pertemuan susah, anggaran di DPR habis untuk ngurusi pandemi, IKN belum tergarap sama sekali gara-gara dua tahun.

Ya wajar kalau ada usulan itu," ujar pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPR itu.

Namun, ia kembali menekankan bahwa bila usulannya ditolak merupakan hal yang wajar karena itu merupakan bagian dari demokrasi.

Cak Imin juga menegaskan bahwa dirinya tidak ngotot untuk menunda Pemilu 2024, tetapi sekadar mengusulkannya.

"Saya enggak ngotot, saya hanya menyatakan itu usulan. Kalau PMII nolak ya sami'na wa atho'na, ya gitu aja.

Apalagi Pak Presiden sudah jelas sikapnya seperti itu, namanya juga usaha," ujar Cak Imin.

Berubah sikap Cak Imin merupakan salah satu tokoh politik yang mengusulkan penundaan Pemilu 2024.

Baca juga: Status Lahan di IKN Bikin Resah Warga, Saran Pakar untuk Pemerintah agar Terhindar dari Konflik

Selain Cak Imin, tokoh lain yang menyuarakan itu adalah Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan.

Namun, belakangan tokoh-tokoh tersebut berbalik arah dan mendukung agar Pemilu tetap diselenggarakan pada tahun 2024.

Perubahan sikap itu disampaikan pengurus ketiga partai saat merespons pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa Pemilu 2024 akan dilaksanakan pada 14 Februari 2022 seperti yang disepakati oleh pemerintah, DPR, dan penyelenggara pemilu.

"Partai Golkar sangat mendukung keputusan pemerintahan Presiden Joko Widodo yang akan menggelar pemilu sesuai jadwal yang disepakati dengan DPR, pada 14 Februari 2024 mendatang,” kata Wakil Ketua Umum Partai Golkar Nurul Arifin dalam siaran pers, Senin (11/4/2022).

Nurul pun mengeklaim, selama ini Golkar tidak pernah bersikap mendukung penundaan pemilu.

Menurut Nurul, Golkar memandang berbagai wacana di masyarakat tentang penundaan pemilu sebagai kebebasan rakyat dan berpendapat.

Hal ini termasuk usulan sejumlah petani sawit kepada Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto agar masa jabatan Presiden Joko Widodo diperpanjang merupakan aspirasi rakyat.

Bagi Golkar, kata Nurul, wacana dan aspirasi dari rakyat itu diterima dan dihormati oleh Golkar sebagai bentuk masukan.

"Namun, hal itu tidak pernah menjadi agenda Golkar secara resmi untuk mengusulkan adanya perpanjangan masa jabatan presiden atau penundaan pemilu," kata dia.

Sama seperti Golkar, Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno juga mengapresiasi pernyataan Jokowi yang menegaskan Pemilu 2024 digelar pada 14 Februari 2024.

Eddy mengatakan, pernyataan Jokowi tersebut menghapus berbagai asumsi mengenai wacana penundaan Pemilu 2024 yang berkembang dalam beberapa waktu terakhir.

"Dengan demikian berbagai diskursus terkait topik penundaan Pemilu sudah sepatutnya dihentikan dan kita fokus pada persiapan dan penganggaran Pemilu 2024, agar Pemilu 2024 bisa terlaksana tanpa hambatan, mengingat tahapan pemilu akan dimulai bulan Juni yang akan datang," kata Eddy.

Eddy menuturkan, pernyataan Jokowi tersebut merupakan bentuk komtimennya untuk taat pada konstitusi.

"Selaras dengan itu, kami di PAN juga memiliki komitmen yang sama untuk tunduk dan patuh pada konstitusi serta bersama-sama merawat dan menjaga demokrasi kita," ujar Eddy.

Adapun Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menyebutkan, Cak Imin hanya menyampaikan aspirasi yang mengusulkan menunda Pemilu 2024.

Namun, Jazilul menegaskan, PKB tetap mengikuti keputusan DPR, pemerintah, dan penyelenggara pemilu bahwa Pemilu 2024 dilaksanakan pada 14 Februari 2024.

"Apa yang disampaikan Gus Muhaimin terkait penundaan, bukan berarti mendelegitimasi apa yang menjadi keputusan Komisi II bersama pemerintah," kata Jazilul dalam acara Gaspol! Kompas.com, Selasa (12/4/2022).

Baca juga: Spesifikasi Hunian ASN TNI Polri di IKN, Rusun bagi Eselon 2 ke Bawah, Rumah Tapak untuk Pejabat

(*)

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.