Ibu Kota Negara
CATATAN Komisi V DPR RI Untuk Pemerintah Soal IKN Nusantara, tak Cuma Pembangunan Infrastruktur
Komisi V DPR RI, yang bersama dengan sejumlah pihak berkunjung ke IKN Nusantara, Senin 18 April 2022.
lihat foto
TRIBUNKALTIM.CO - Komisi V DPR RI, yang bersama dengan sejumlah pihak berkunjung ke IKN Nusantara, Senin 18 April 2022.
Kunjungan Komisi V DPR RI ke lokasi IKN tersebut bersama dengan KemenPUPR, Kepala Badan Otorita IKN, Kementerian Perhubungan, Kementerian Desa, BMKG dan Basarnas.
Serta perwakilan pejabat Kaltim ada Kadis PUPR Kaltim dan Plt Bupati PPU.
Setelah mengunjungi lokasi IKN, Komisi V DPR RI memberikan sejumlah catatan kepada Pemerintah.
Baca juga: Status Lahan di IKN Bikin Resah Warga, Saran Pakar untuk Pemerintah agar Terhindar dari Konflik
Dilansir dari TribunKaltim.co, anggota Komisi V DPR RI, Irwan mengungkapkan apresisasi dan rasa syukurnya dipercaya oleh Ketua Komisi V DPR RI memimpin kunjungan kerja reses ke IKN.
Di awal keterangannya, Irwan mengatakan, "Alhamdulillah kunjungan ke titik nol bersama mitra kerja kami dari KemenPUPR, Kepala Badan Otorita IKN, Kemenhub, Kemendes, BMKG, Basarnas serta Kadis PUPR Kaltim dan Bupati PPU."
Menurut anggota Komisi V DPR, Irwan yang memimpin kunker reses tersebut, ada beberapa hal yang harus dibereskan pemerintah di calon lahan IKN.
"Ada lima catatan penting yang harus menjadi perhatian pemerintah terkait IKN," kata Irwan, Selasa (19/4/2022) seperti dikutip TribunKaltim.co dari Tribunnews.com di artikel yang berjudul Ini Lima Catatan Komisi V DPR ke Pemerintah Usai Tinjau Lahan Calon IKN di Kaltim.
Pertama, kata Irwan, diperlukan perencanaan skema pembangunan yang komprehensif dan terintegrasi dengan memperhatikan pembangunan daerah sekitar, sebagai penyangga IKN dan pembangunan wilayah terdekat, dalam hal ini kawasan timur Indonesia.
"Kedua, peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur pendukung konektivitas seperti jalan dan jembatan, serta dukungan ketersediaan sarana dan prasarana dasar seperti instalasi pengolahan air bersih, sanitasi, dan perumahan," ujarnya.
Baca juga: Daftar Kritik Amien Rais untuk Jokowi, Minta Luhut Resign, Tidak Tunda Pemilu hingga Hentikan IKN
Ketiga, dukungan terhadap pembangunan infrastruktur di IKN harus mempunyai korelasi langsung dengan jaringan transportasi, termasuk integrasi antar moda dan rencana pengembangannya.
"Baik itu pergerakan di dalam kota maupun pergerakan konektivitas regional atau antarkota atau wilayah," ucap Ketua DPD Partai Demokrat Kaltim itu.
Keempat, pemanfaatan teknologi yang optimal dalam mendukung IKN Nusantara menjadi smart city yang ramah lingkungan, terlebih IKN dimaksudkan juga sebagai role model kota di Asia.
Kelima, pentingnya koordinasi dan sinergi lintas sektoral dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan, termasuk koordinasi terhadap dampak sosial kemasyarakatan dan lingkungan dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di IKN.
"Komisi V DPR RI akan mengawal pembangunan IKN agar bisa dilaksanakan sesuai yang telah direncanakan," kata Irwan yang juga sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Demokrat itu.
