Ibu Kota Negara
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Akui Kecewa Pembangunan SDM di IKN Nusantara Belum Jadi Prioritas
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian mengaku kecewa lantaran pembangunan SDM di IKN Nusantara belum menjadi prioritas.
Penulis: Miftah Aulia Anggraini |
lihat foto
TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian mengaku kecewa lantaran pembangunan SDM di IKN Nusantara belum menjadi prioritas.
Hal tersebut diungkapkanya dalam Webinar Nasional Spirit Nasional yang diselenggarakan dalam rangka HUT ke-19 Tribun Kaltim, Rabu (20/4/2022).
Hetifah menjelaskan, dalam program anggaran Satgas Pembangunan IKN Nusantara, masih difokuskan pada pembangunan fisik. Namun, tidak ada fokus dalam pembangunan SDM.
Menurutnya, potensi terciptanya lapangan kerja di Kalimantan Timur imbas pembangunan IKN Nusantara saat ini tidak didukung dengan sarana pembelajaran yang sepadan.
"Tantangan sangat besar memastikan masyarakat Kaltim jadi tuan rumah di tanahnya sendiri. Seluruh stakeholeder bisa mengawal dengan roadmap, bukan hanya di kawasan inti IKN tapi juga sekitarnya," kata Hetifah.
Baca juga: Pemkab Kutai Kartanegara Beberkan Kondisi Wilayah Kukar dalam Persiapan Sambut IKN
Baca juga: Profil Bendungan Sepaku Semoi, Awalnya untuk Balikpapan, Kini Penopang Kebutuhan Air Bersih IKN
Politisi Partai Golkar itu sejatinya memberi respons positif terhadap niat pemerintah untuk memindahkan Ibu Kota Negara ke Benua Etam (sebutan Kalimantan Timur).
Sebab, banyak keuntungan yang bisa didapatkan oleh setiap daerah di Kalimantan Timur, terutama dari sisi ekonomi dan percepatan pembangunan SDM. Namun, lanjut Hetifah, hal ini harus disiapkan secara matang.
"Saya ingin pembangunan SDM di Kaltim jadi prioritas," ucapnya penuh harap.
Hetifah mengungkapkan, dampak ekonomi dari pembangunan IKN Nusantara tidak mungkin terserap maksimal jika tidak diiringi dengan peningkatan produktivitas, inovasi, dan teknologi.
Pemerintah tidak bisa mengesampingkan aspek pendidikan, terutama pada dua daerah yang berkaitan langsung dengan IKN Nusantara, yakni Penajam Paser Utara (PPU) dan Kutai Kartanegara.
Baca juga: Bappenas Ungkap Perkembangan Terkini Pembangunan IKN Nusantara, 6 Aturan Terbit Bulan Ini
Pemerintah pusat harusnya ikut andil dan bertanggung jawab terhadap pembangunan SDM di wilayah IKN Nusantara. Sebab, pemindahan ibu kota negara bukan untuk menciptakan kesenjangan baru.
"Pemerintah Provinsi Kaltim juga harus solid mengantisipasi hal ini. Sebab saat ini semuanya masih bisnis namun belum dikoneksikan. Pemerintah harus support itu," ucapnya. (*)
Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
