Panggil PT Bayan, DPRD Kaltim Akan Godok Pansus dan Revisi Perda CSR 

TRIBUNKALTIM.CO,SAMARINDA- PT Bayan Resources memenuhi panggilan DPRD Kaltim, bertanya terkait penyaluran dana bantuan pendidikan yang keluar daerah dari pemilik perusahaan.

Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dilakukan di Lantai 3 Gedung D DPRD Kaltim dimotori Komisi IV sengan mengundang Komisi III, Forum CSR Kemensos dan pihak PT Bayan Resources.

Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi mengungkapkan pihaknya meminta klarifikasi, dari pihak PT Bayan Resources.

Serta telah disampaikan yang diberikan ialah dana pribadi pemilik.

Namun begitu, pihaknya memberikan catatan agar bisa disampaikan terkait dana abadi ke tiga perguruan tinggi ternama di Indonesia ini masyarakat Kaltim juga meminta haknya. 

"Karena perusahan tersebut beroperasi di Kaltim supaya ada sumbangsihnya bagi daerah kita, jangan sampai kita ditinggalkan luka saja," tegasnya.

Baca juga: Wakil Ketua I DPRD Kukar Soroti Aktivitas Tambang Illegal yang tak Sumbangkan CSR ke Daerah

Baca juga: Respon Isran Noor soal CSR Perusahaan di Kaltim, Ratusan Miliar Bisa Bangun Rumah Layak Huni

Baca juga: Soal Dana CSR Mengalir ke PT di Luar Kaltim, PT Bayan Resources Beri Klarifikasi: Itu Dana Pribadi

Tak hanya itu, pihaknya juga akan membentuk Pansus untuk menindaklanjuti persoalan CSR ini. 

Pansus Evaluasi CSR, juga akan melakukan revisi terhadap Perda nomor 3 tahun 2013 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas serta program kemitraan dan bina lingkungan.

"Perda tersebut dibuat 2013 ini perlu pembaharuan sesuai dengan aturan dipusat berubah juga turunannya diubah juga. Kami akan mengundang seluruh forum CSR juga. Akan dibahas secara teknis dalam perda nanti tentang perhitungan dan lainnya," bebernya.

Rapat sendiri pihak perusahaan banyak menjelaskan terkait PPM dalam RDP. Namun belum membawa data keseluruhan terkait berapa CSR yang telah di salurkan.

Meski persoalan yang mencuat di permukaan sendiri ialah dana pribadi yang disalurkan oleh pemilik perusahan.

"Mereka tadi belum ada datanya (untuk CSR-nya)," tutupnya.

Sementara itu, Sekretaris Komisi III DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahri mengatakan apa yang telah diperbuat PT Bayan Resources diberbagai bidang dari dana CSR, pihaknya selama beroperasi di Kaltim sudah cukup banyak.

Meski begitu pihaknya juga mengatakan bahwa bisa saja kebetulan PT Bayan Resources ini, sebagai pihak yang mengundang perhatian dan menjadi sorotan karena adanya dana abadi pemilik yang tersalur ke perguruan tinggi luar Kaltim.

"Mungkin saja, ada perusahaan level sama dengan PT Bayan Resources tidak jelas csr dan PPM-nya cuman tidak viral," sebutnya.

"Nanti perlu ada evaluasi total terkait CSR dan PPM. Nah PPM ke Kaltim tadi disampaikan pihak perusahaan Rp 30 miliar pertahun," sebut Syarkowi.

Selain itu Syarkowi menekannya realisasi CSR dan PPM agar terbuka dan dapat dilaporkan ke Gubernur serta pihaknya agar bisa mengetahui apa kontribusi perusahaan yang ada di Kaltim.

"Meski bantu pribadi, saya sampaikan, secara etika, karena berusahanya di Kaltim, bantuan pribadi paling tidak ada juga di Kaltim, kan menimbulkan kecemburuan," jelasnya.

Terakhir Syarkowi juga menegaskan bahwa harus ada komunikasi yang terus terjalin antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Baca juga: Dana CSR Rp 200 M Lari ke Luar Daerah, Forum CSR Kaltim Sebut Bisa Biayai Sertifikasi Jutaan Orang

Meski izin PKP2B dikeluarkan pemerintah pusat, jangan sampai tidak berkomunikasi dengan pemerintah di daerah tempat perusahaan bekerja.

"PKP2B dikeluarkan pusat, laporan ke daerah hanya sunnah saja, tetapi sunnah ini harusnya wajib (juga)," pungkasnya. (*)

Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel