Lipsus Masyarakat Adat di IKN
Tim Transisi IKN Janji Tanah Masyarakat Adat di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan akan Dibicarakan
Terkait tanah warga di sekitar KIPP IKN Prof Masjaya juga memberi catatan saat rapat tersebut karena sebagai tim ahli dari Benua Etam.
Penulis: Mohammad Fairoussaniy | Editor: Adhinata Kusuma
Kedua yaitu konsolidasi perencanaan program yang akan menjadi kunci sukses dalam pelaksanaan pembangunan IKN ke depan.
Kolaborasi yang diterangkan Kepala Otorita yaitubtidak hanya dari kementerian/lembaga, kolaborasi juga dilakukan dengan elemen stakeholders (swasta dan masyarakat).
Lalu komunikasi secara internal dan eksternal Tim Transisi sehingga dapat meluruskan informasi tidak baik terkait IKN guna membangun kepercayaan publik.
"Karena segmen pertama pembangunan tahun 2024 nanti harus selesai khususnya pembangunan istana negara, itu yang jadi penekanannya, sehingga dibutuhkan keseriusan, pembagian tugas masing-masing bidang juga telah ada m di dalam SK tersebut, tim ahli bagian dari penekanan arahan Mensesneg dan Kepala Otorita, "beber Prof Masjaya.
Ditanya langkah-langkah yang akan dilakukan tim transisi khususnya di tim ahli yang mana terdapat dirinya di tubuh tim ahli, Prof Masjaya menyebut masih bakal melakukan komunikasi.
"Saya akan berkoordinasi dengan pak Gubernur (Isran Noor) selaku penasehat agar segera melakukan berbagai langkah-langkah, sehingga percepatan pembangunan dan pemindahan IKN bisa terlaksana dengan bagus," lanjutnya.
Disinggung juga apakah bakal ada rencana ke depan mengunjungi masyarakat adat yang ada di daerah Kecamatan Sepaku terutama terdekat dengan KIPP, Prof Masjaya menegaskan nantinya akan melanjutkan komunikasi terkait tanah masyarakat.
Apalagi, kini sudah ada Badan Otorita serta tim transisi yang telah terbentuk.
"Iya, semua komponen masyarakat kita akan membicarakan, selama ini yang saya tahu masyarakat Kaltim sangat mendukung pemindahan IKN, tentu setelah adanya Badan Otorita kita harus koordinasi, kolaborasi, komunikasi dan komunikatif," jelasnya.
"Masing-masing Dirjen dan Deputi bagian dari tim transisi yang membidangi semisal Bappenas, PUPR, Pertanahan, dan segi Hukum juga, sehingga semua menjadi elemen yang berkolaborasi bersinergi untuk mengatasi persoalan-persoalan dan keluhan ditengah masyarakat," kata Prof Masjaya. (Mohammad Fairoussaniy)