Warga Muara Jawa Mengadu ke DPRD Kukar, Keluhkan Soal Infrastruktur Jalan, Naker Lokal hingga Jargas

TRIBUNKALTIM.CO, TENGGARONG - Warga Kecamatan Muara Jawa mengadu ke DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) terkait kondisi yang cukup memprihatinkan di wilayahnya.

Warga memaparkan segala keluhan yang ada di satu kecamatan penghasil minyak dan gas dan batu bara di Kukar tersebut.

Didampingi anggota DPRD Kukar Dapil Pesisir, Achmad Jais mengungkapkan, warga Kecamatan Muara Jawa mengeluhkan berbagai masalah yang terjadi di wilayah tersebut, sehingga warga menginginkan adanya perhatian untuk daerah itu.

Jais menuturkan, dirinya selaku legislatif dapil pesisir, salah satunya di wilayah Muara Jawa juga turut mendampingi warga Muara Jawa yang menyampaikan keluhan kepada Komisi III DPRD Kukar yang dipimpin Ketua Komisi III Andi Faisal, pada Senin (23/5/2022) kemarin.

Dikatakan Jais, terdapat enam tuntutan atau keluhan warga Muara Jawa, diantaranya menginginkan adanya pemerataan pembangunan infrastruktur jalan di kecamatan Muara Jawa. Pasalnya, saat ini jalan yang ada di kecamatan tersebut, sebagian besar rusak, hanya sebagian kecil yang sudah disemenisasi.

Baca juga: Gelar Razia Miras saat Ramadhan, Polsek Muara Jawa Amankan 28 Botol Minuman Keras dari Dua Toko

Baca juga: Lowongan Kerja Kaltim: Lowker PT Telkom Penempatan di Balikpapan, Grogot, Penajam, Muara Jawa dll

Baca juga: Pesan Seno Aji dalam Musrenbang Kecamatan, Muara Jawa Tingkatkan SDM Menyambut IKN

"Kalau kita lihat sekarang, lebih banyak jalan rusaknya daripada yang sudah disemenisasi," ujarnya. Selasa (24/5/2022).

Kemudian kata dia, tuntutan selanjutnya yakni meminta adanya perhatian serius terkait masalah banjir, karena di Muara Jawa masih sering banjir diakibatkan belum maksimalnya saluran air pembuangan, sehingga saat terjadi hujan, air menggenang dan menyebabkan banjir.

"Dulu itu ada sungai alam di sana, tapi zamannya perusahaan Total yang sekarang berubah jadi Pertamina Hulu Mahakam (PHM) menutup sungai alam itu dan diganti dengan saluran drainase yang lebih kecil," tuturnya.

Ia menjelaskan, pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) kemarin, dihadiri juga beberapa perusahaan yang beroperasi di Wilayah Pesisir, seperti PHM dan PHSS.

Namun, utusan yang dikirim oleh pihak perusahaan bukanlah pejabat yang bisa mengambil keputusan, sehingga masih belum adanya kejelasan perihal tuntutan warga Muara Jawa tersebut.

"Pejabat dari perusahaan yang dihadirkan bukan orang yang bisa memutuskan atau mengambil kebijakan," ungkapnya.

Baca juga: Jumarin Thripada, Anggota DPRD Kukar Fraksi Gerindra Tutup Usia, Almarhum Dimakamkan di Muara Jawa

Bahkan ucap Jais, warga Muara Jawa juga menyinggung soal banyaknya tenaga kerja yang direkrut perusahaan berasal dari luar Kukar, khususnya Kecamatan Muara Jawa.

Menurut dia, seharusnya perusahaan dalam melakukan rekruitmen harus lebih memberdayakan tenaga kerja lokal dibanding dari luar daerah.

"Mereka yang dipekerjakan dari luar datang kesini ikut pelatihan juga. Saya percaya SDM lokal kita bisa bersaing dengan SDM luar, kita juga banyak kok punya SDM yang S1, kalau di ikutkan pelatihan saya yakin SDM kita mampu juga. Jadi harus lebih diperhatikan lah warga lokal yang ada di wikayah perusahaan itu," jelasnya.

Tak hanya itu tutur Jais, warga Muara Juga menuntut adanya ketersediaan air bersih di kecamatan Muara Jawa. Pasalnya, saat ini ketersediaan air bersih di wilayah itu masih kurang, Bahkan warga sampai rela membeli per tandon dengan swasta atau perusahaan dengan harga yang lebih mahal.