BPJS Ketenagakerjaan Dukung Arahan Wapres untuk Percepatan Mal Pelayanan Publik

TRIBUNKALTIM.CO - Pemerintah terus berupaya untuk mempercepat penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) di seluruh penjuru Indonesia.

Salah satu upayanya adalah dengan menggandeng sejumlah kementerian, lembaga, BUMN, dan badan hukum publik untuk berkomitmen menyediakan layanan di MPP.

Sebanyak 17 instansi, termasuk BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek), sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman Percepatan Penyelenggaraan MPP pada Selasa (28/6/2022) lalu.

Hadir langsung pada acara tersebut Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin beserta Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md sebagai Menteri PAN-RB ad interim.

Baca juga: BPJS Ketenagakerjaan Gelar Rapat Koordinasi Perlindungan Pekerja Jasa Konstruksi Proyek IKN

Direktur Utama BPJamsostek dalam keterangannya mengatakan, pihaknya akan turut serta berkolaborasi serta berkomitmen membantu mempercepat pembangunan MPP terealisasi di seluruh penjuru tanah air.

"BPJamsostek merupakan salah satu bagian dari lembaga negara yang menyelenggarakan pelayanan publik, konsen kami sejalan dengan harapan pemerintah yakni menghadirkan pelayanan yang lebih lengkap, lebih mudah, lebih cepat," jelas Anggoro.

Dirinya melanjutkan, dengan adanya MPP di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia, akan mempermudah pekerja mendapatkan informasi jaminan sosial ketenagakerjaan, mendaftar menjadi peserta hingga melakukan pengajuan klaim.

Sementara itu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam arahannya pada kegiatan tersebut mengatakan, pemerintah bertanggung jawab penuh dalam menyediakan pelayanan publik yang berkualitas kepada warga negara sejak kelahirannya sampai kematiannya.

"Pengurusan akta kelahiran, pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, pajak hingga surat kematian harus dapat diakses oleh masyarakat secara praktis dan sederhana," tegas Ma'ruf Amin.

Baca juga: Wapres Serahkan Manfaat Program dan Beasiswa BPJamsostek Rp 2,2 Miliar kepada Pekerja dan Keluarga

Ma'ruf Amin menambahkan, MPP diselenggarakan dalam rangka untuk membantu memperbaiki kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dan meningkatkan investasi di daerah.

Oleh karena itu, dirinya mengatakan MPP seyogianya segera terbangun di seluruh daerah di Indonesia.

"Pada 2024 kita telah mencanangkan 100 persen MPP sudah dibangun di seluruh Indonesia. Selain target kuantitatif, kualitas MPP juga tidak boleh luput dari perhatian. MPP yang telah berjalan harus terus dievaluasi efektivitasnya maupun kesiapannya untuk menjadi MPP digital," tambahnya.

Sejalan dengan arahan yang disampaikan Wapres, Menteri PAN-RB ad interim Mahfud Md dalam paparannya mengatakan, pelayanan publik melalui MPP mengalami peningkatan sejak awal kebijakan ini diadaptasi di Indonesia yakni tahun 2017 silam.

"Pada awal pelaksanaan kebijakan MPP ditetapkan 4 MPP percontohan, DKI, Batam Surabaya dan Banyuwangi. Penyelenggaraan pelayanan publik melalui MPP mengalami peningkatan, dengan jumlah MPP yang beroperasi hingga juni 2022 sebanyak 59 MPP, jika dilihat penyebarannya berdasarkan provinsi masih terdapat 11 provinsi yang masih belum memiliki MPP, jika dilihat dari sebaran kabupaten kota masih 449 kabupaten kota yg belum memiliki MPP," jelas Mahfud Md.

Baca juga: Sukses Percepat Layanan Lewat Digitalisasi, Pengelolaan Arsip BPJamsostek Raih Penghargaan ANRI

Di lain kesempatan, Kepala Kantor BPJamsostek Cabang Balikpapan I Nyoman Hary Sujana mengatakan, pihaknya berharap dengan hadirnya Mal Pelayanan Publik ini pemerintah dapat memberikan pelayanan yang lebih lengkap, lebih mudah, dan lebih cepat.