Menteri PUPR: Tanda Tangan Lelang Infrastruktur IKN Nusantara Akhir Agustus, Langsung Konstruksi

TRIBUNKALTIM.CO - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ( PUPR ), Basuki Hadimuljono mengatakan tanda tangan lelang proyek infrastruktur IKN Nusantara Kalimantan Timur ( Kaltim ) dilakukan akhir Agustus 2022.

Setelah tanda tangan lelang proyek infrastruktur IKN Nusantara Kaltim langsung dilanjutkan dengan konstruksi.

Menurut Basuki Hadimuljono tidak ada masalah dengan anggaran.

Sebelumnya, tanda tangan lelang ini sempat terkendala lantaran anggaran belum masuk Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran ( DIPA ). 

Kabar terbaru Menteri Basuki Hadimuljono mengatakan penandatanganan lelang untuk proyek infrastruktur di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, akan dilakukan akhir Agustus 2022.

Dan setelah penandatanganan lelang proyek infrastruktur IKN akan langsung dimulai konstruksi pembangunan fisik.

Jumat (12/8/2022) Basuki Hadimuljono mengatakan, “Tanda tangan kontrak (akhir Agustus). Habis itu langsung konstruksi.” 

Menteri PUPR memastikan tidak ada masalah ketersediaan anggaran dari pemerintah untuk memulai pembangunan fisik tahun ini.

Baca juga: Tangkap Peluang IKN Nusantara, PPU Siapkan 12 Ribu Hektare Lahan Kawasan Industri

Lalu bagaimana dengan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati?

Menurut Basuki, secara prinsip Menkeu, Sri Mulyani sudah menyetujui anggaran untuk pembangunan IKN secara fisik.

Namun, menurut Basuki, Menkeu dan jajaran eselon I Kementerian Keuangan sedang menelaah lebih lanjut usulan anggaran dari Kementerian PUPR untuk masuk dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

"Untuk DIPA-nya saya pikir Menteri Keuangan sudah oke.

Lagi ditelaah, biasanya dengan eselon I nya, biasanya untuk masuk di dalam dokumen DIPA.

Tidak masalah," katanya seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com. 

Adapun sejumlah proyek infrastruktur yang pembangunannya ditargetkan segera dimulai, antara lain, proyek untuk pematangan lahan (land development), jalan tol, jalan, jalan nasional, jalan logistik, dan rumah susun pekerja.

Selain itu, pemerintah juga akan segera menyiapkan lelang untuk pembangunan proyek Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Negara atau (KIPP).

Baca juga: Warga Kukar yang Masuk Wilayah IKN Nusantara Kesulitan Urus Legalitas Tanah, Pemkab Temui ATR/BPN RI

"(Istana) baru mau tender. Land development-nya sudah, tol-nya sudah tender, kemudian yang logistik sudah.

Rumah susun untuk para pekerja juga mudah-mudahan akhir bulan ini sudah ada penetapan pemenang," kata Basuki.

Menteri PUPR optimistis dapat menyerap anggaran pembangunan IKN pada tahun ini yang sebesar Rp 5,4 triliun secara optimal.

"Dulu kita bisa lebih, Rp 7 triliun sekian. Tapi karena ini baru bisa mau September, kita kurangi Rp 5,4 triliun.

Kalau tidak, ada sisa DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) kan malu juga, minta banyak tidak bisa serap,” katanya.

Di sisi lain, Basuki juga belum bisa memastikan apakah Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menghadiri langsung peletakan batu pertama (groundbreaking) proyek di IKN, sebagaimana berita yang beredar saat ini.

Menurut Basuki, Presiden Jokowi kurang begitu menyukai seremoni groundbreaking.

Presiden Jokowi, kata Basuki, lebih menyukai untuk meninjau proyek fisik yang pembangunannya sudah berjalan.

"Ada groundbreaking atau tidak kami masih belum tahu. Kalau groundbreaking kan Presiden, Presiden tidak suka groundbreaking.

Meninjau yang sudah jalan, iya. Tapi kalau untuk mulai, beliau tidak.

Baca juga: Tak Ganggu Bekantan, Terowongan Bawah Laut IKN Nusantara Masuk Lelang di 2023

Karena beliau beberapa kali di Tol Bocimi (Bogor-Ciawi-Sukabumi), groundbreaking ternyata sudah empat kali, tidak jalan-jalan,” katanya.

Proyek-proyek di IKN Nusantara yang Sudah Masuk tahap Lelang

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berharap anggaran awal pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sudah bisa diproses pada Agustus 2022 ini.

Dikutip TribunKaltim.co dari kontan.co.id, Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S. Atmawidjaja mengatakan, hingga saat ini anggaran pembangunan IKN belum diberikan Kementerian Keuangan ke daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) Kementerian PUPR karena masih dalam proses administrasi DIPA.

Meski begitu, ia menilai proses ini akan selesai di Agustus ini. “Dalam proses administrasi DIPA,” ujar Endra, Rabu (10/8).

Endra menyebut, total anggaran yang dibutuhkan Kementerian PUPR untuk pembangunan IKN pada tahun 2022 sebanyak Rp 5,4 triliun sesuai Surat Menteri PUPR ke Menteri Keuangan tanggal 4 Juli 2022.

Endra menyatakan, posisi saat ini yang sudah selesai lelangnya adalah land development.

Meski telah selesai dilelang, tetapi belum bisa kontrak karena anggaran belum tertuang dalam DIPA resmi.

Ia menambahkan, dalam waktu dekat lelang yang akan selesai juga adalah pembangunan jalan dan jembatan menuju Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) dan di dalam kawasan KIPP.

"Posisi kita kan siap untuk bergerak begitu anggarannya tersedia dalam DIPA.

Tentunya semakin cepat, semakin baik agar penyerapan di akhir tahun bisa optimal.

Sampai akhir tahun kan tinggal 4 bulan saja, perlu kerja keras untuk menyerap anggaran yang tersedia,” kata Endra.

Untuk diketahui, terdapat sejumlah tender proyek IKN yang tengah dilakukan, di antaranya:

- Pembangunan kalan kerja/logistik IKN, paket pembangunan jalan lingkar Sepaku segmen 4 dengan nilai harga perkiraan sendiri (HPS) senilai Rp 193,5 miliar.

Tercatat ada 167 peserta yang mengikuti tender tersebut.

Dari jumlah itu, ada 5 peserta tender yang memenuhi evaluasi kualifikasi, pembuktian kualifikasi, evaluasi administrasi, dan evaluasi teknis yakni PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Pembangunan Perumahan, PT Modern Widya Tehnical, dan PT Hutama Karya Wilayah IV.

- Jalan Tol IKN Segmen Kkt Kariangau - Sp. Tempadung dengan nilai HPS senilai Rp 2 triliun.

Tercatat, ada 194 peserta yang mengikuti tender tersebut.

Dari jumlah itu, 3 peserta tender yang memenuhi evaluasi kualifikasi, pembuktian kualifikasi, evaluasi administrasi, dan evaluasi teknis, yakni PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Hutama Karya Wilayah IV, dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk.

- Tender proyek Jalan Tol IKN Segmen Sp. Tempadung - Jembatan Pulau Balang dengan nilai HPS senilai Rp 2,2 triliun.

Tercatat ada 217 peserta yang mengikuti tender tersebut.

Dari jumlah itu, ada 3 peserta tender yang memenuhi evaluasi kualifikasi, pembuktian kualifikasi, evaluasi administrasi, dan evaluasi teknis, yakni PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Hutama Karya Wilayah IV, dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.

- Tender pembangunan jalan di dalam KIPP: Pembangunan Jalan Sumbu Kebangsaan Sisi Barat dengan HPS senilai Rp 709,9 miliar.

Tercatat, ada 85 peserta yang mengikuti tender tersebut.

Dari jumlah itu, ada 6 peserta tender yang telah memenuhi evaluasi kualifikasi dan pembuktian kualifikasi, yakni PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Pembangunan Perumahan, PT Jaya Konstruksi Manggala, PT Modern Widya Tehnical, dan PT Yasa Patria Perkasa.

- Tender Jalan Tol IKN Segmen Karangjoang - KKT Kariangau dengan HPS senilai Rp 3,5 triliun.

Tercatat ada 132 peserta yang mengikuti tender tersebut.

Dari jumlah itu, ada 3 peserta tender yang telah memenuhi evaluasi kualifikasi dan pembuktian kualifikasi yakni PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Waskita Karya (Persero) Tbk, dan PT Hutama Karya Wilayah IV.

Baca juga: IKN Nusantara Jadi Penyelamat Jakarta dari Ancaman Tenggelam di 2050 Mendatang

(*)

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.