Berita Paser Terkini

Protes Kenaikan Harga BBM, Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Lakukan Aksi di Depan Kantor DPRD Paser

Keputusan pemerintah untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi rupanya menuai protes dari berbagai elemen masyarakat

Penulis: Syaifullah Ibrahim | Editor: Samir Paturusi
TRIBUNKALTIM.CO/SYAIFULLAH IBRAHIM
Aliansi Mahasiswa dan masyarakat Kabupaten Paser saat melakukan aksi protes kenaikan harga BBM di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Selasa (6/9/2022).TRIBUNKALTIM.CO/SYAIFULLAH IBRAHIM 

TRIBUNKALTIM.CO, TANA PASER- Keputusan pemerintah untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi rupanya menuai protes dari berbagai elemen masyarakat.

Sebagai bentuk protes kenaikan harga BBM, Aliansi Mahasiswa Himpunan Mahasiswa Islam (HmI) Cabang Paser, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Cabang Paser, bersama aliansi masyarakat melakukan aksi demonstrasi di Depan Kantor DPRD Paser, Selasa (6/9/2022).

Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Rano menyampaikan kenaikan harga BBM saat ini, tentunya akan berdampak pada masyarakat secara luas terutama pada masyarakat miskin bahkan bisa meluas ke masyarakat ekonomi menengah.

"Titik aksi kami mulai di depan SPBU Jalan Jenderal Sudirman Tanah Grogot, kemudian ke gedung DPRD Paser. Protes kenaikan BBM saat ini adalah upaya kita semua untuk menuntut kinerja pemerintah agar bisa memberi solusi dan langkah yang konstruktif terhadap dampak yang dialami
masyarakat Paser," tegasnya.

Baca juga: Presiden Jokowi Berada di Istana Bogor saat Demo BBM Hari Ini, Kasetpres: Agenda sudah Terjadwal

Baca juga: Demo Tolak Kenaikan BBM, Ratusan Mahasiswa Kutai Kartanegara Geruduk Kantor DPRD Kukar

Baca juga: Imbas Harga BBM Naik di Kutim, Tarif Angkot di Sangatta Meningkat Jadi Rp 7 Ribu

Kenaikan harga BBM, kata Rano akan berimbas pada melonjaknya harga barang, sementara pendapatan masyarakat saat ini belum ada kepastian.

"Kami minta DPRD Paser sebagai penyambung lidah masyarakat, untuk bisa mendorong Pemda untuk berkerja memikirkan nasib rakyatnya, dan memberi peluang kerja seluas luasnya bagi masyarakat Paser," luapnya.

Tidak hanya itu, Rano menambahkan DPRD Paser yang terpilih dari tangan rakyat harus bisa bersikap inklusif dan sensitif terhadap masyarakat.

"Itu harus di implementasikan DPRD kepada masyarakat yang terdampak kesulitan, jangan tunggu mereka mengadukan nasibnya," singgungnya.

Langkah taktis yang harus dilakukan, DPRD Paser harus bisa mengawasi dan mendorong bantuan pusat, baik bantuan untuk orang miskin maupun bantuan pekerja formal dan informal.

Agar nantinya, tambah Rano ketika bantian sudah disalurkan maka bisa tepat sasaran, dan berkeadilan. Kemudian data Dinsos Paser saat ini harus diumumkan update terbarunya ke publik.

"DPRD Kabupaten Paser harus bisa mendorong semua pihak terkait pengawasan distribusi BBM bersubsidi tepat sasaran dan tidak tebang pilih dalam penegakan hukumnya," tegasnya.

Dikatakan, sebelum naiknya harga BBM subsidi, dampak ekonomi dan lingkungan yang buruk bisa memicu kriminalitas.

"Seperti pencurian, perampokan, termasuk eksploitasi perempuan dan anak menjadi komoditas ekonomi, apakah kita tetap akan tutup mata telinga, dalam hal ini DPRD harus turun tangan," imbuh Rano.

Ia beranggapan, DPRD Paser harus sadar dan bisa menilai keterdesakan dan kebermanfaatan skala prioritas mana yang urgensi bermanfaat untuk di bangun.

Seperti halnya yang dilakukan Pemda Paser saat ini, dengan melakukan pembangunan Tepian Siring Kandilo.

"Pembangunan Siring belum dikatakan urgen apalagi dengan anggaran yang cukup besar, harusnya bisa
dimanfaatkan untuk peningkatan jalan untuk urat nadi ekonomi masyarakat desa terpencil," bebernya.

Dari beberapa tuntutan tersebut, kata Rano penting untuk diperhatikan bahwa mahasiswa dan masyarakat, akan terus mengawasi dan menilai tupoksi langkah kebijakan strategis pemerintah
dan DPRD Paser.

Baca juga: Demo Tolak Kenaikan BBM akan Terus Berlanjut Hingga Jokowi Turunkan Harga BBM

"Dari tuntutan yang kami sampaikan itu adalah dasar dari aksi aliansi yang telah kami lakukan, baik mengenai dampak kenaikan harga BBM hingga mengerucut pada isu daerah," tutupnya.

Saat demonstrasi, massa aksi sempat membakar ban di depan Kantor DPRD Paser,  namun tidak berselang lama dipadamkan oleh aparat kepolisian Polres Paser beserta prajurit Kodim 0904/PSR yang tengah melakukan pengamanan di lokasi. (*)

Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel

 

Sumber: Tribun Kaltim
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved