Demokrat Sebut IKN dan Infrastruktur Lain Perlu Ditinjau Ulang, Aksi Tolak Harga BBM Naik Digaungkan

TRIBUNKALTIM.CO - Partai Demokrat menyuarakan aksi tolak kenaikan harga bahan bakar minyak ( BBM ).

Menurut Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani, Pemerintah dapat melakukan upaya realokasi anggaran Ibu Kota Nusantara ( IKN ) Kaltim dan infrastruktur lain demi menekan kebocoran APBN. 

Ia tak sependapat dengan argumentasi beban APBN terlalu berat, masih banyak jalan yang bisa ditempuh jika benar-benar pro rakyat, seperti realokasi anggaran IKN Nusantara Kaltim dan infrastruktur lain. 

Pernyataan ini disampaikan Kamhar Lakumani dalam pesan yang diterima Tribunnews.com (grup TribunKaltim.co), Rabu (7/9/2022). 

Kamhar Lakumani mengatakan para kader yang duduk di kursi parlemen diminta menyuarakan penolakan kebijakan kenaikan harga BBM tersebut.

Ia mengatakan, "Juga di 514 Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten/Kota diminta untuk melakukan aksi penolakan kenaikan BBM ini."

Namun demikian menurut Kamhar Lakumani, para kader tak perlu menangis dalam menyampaikan argumentasi penolakan kenaikan BBM.

"Sebagaimana aksi sandiwara elite-elite partai PDIP pada saat merespons kenaikan BBM di masa pemerintahan SBY yang lalu.

Baca juga: Alasan Masyarakat Bisa Makin Menderita, PKS Kukar Tolak Kenaikan Harga BBM

Ternyata, saat ini ketika berkuasa bisa memahami kenaikan BBM padahal tak ada situasi yang benar-benar mendesak jika pemerintah benar-benar peduli dengan rakyatnya," kata Kamhar Lakumani seperti dikutip TribunKaltim.co dari Tribunnews.com di artikel yang berjudul Demokrat Bebaskan Kadernya Ikut Aksi Tolak Kenaikan Harga BBM.

Untuk itu, Kamhar Lakumani menyebut seluruh kader Demokrat dibebaskan untuk ikut serta bersama rakyat melakukan unjuk rasa menolak kenaikan BBM ini.

"Bila perlu mengajak keluarga TNI, keluarga Polri, keluarga PNS/ASN dan partai-partai lain untuk ikut turun ke jalan dalam aksi damai," kata dia.

Dia berpendapat argumentasi beban APBN yang terlalu berat, sebenarnya masih banyak jalan yang bisa ditempuh jika benar-benar pro rakyat.

Hal itu bisa dilakukan melalui relokasi penggunaan anggaran untuk meninjau ulang IKN dan infrastruktur yang tak prioritas, termasuk juga dengan jalan menekan tingkat kebocoran APBN.

"Tapi pemerintah mengambil jalan pintas dan jalan mudah untuk memenuhi segala ambisinya dengan memberikan beban kepada rakyat.

Menaikkan harga BBM untuk menekan beban APBN ini langkah paling instan dan paling mudah, tapi sekaligus juga menunjukkan pemerintah tak kreatif tak punya hati," pungkas dia.

Sebelumnya, diketahui, pemerintah memastikan soal naiknya harga bahan bakar minyak (BBM) per Sabtu (3/9/2022).

Baca juga: Tolak Kenaikan Harga BBM, Kaum Buruh Ancam Mogok Kerja Nasional, Said Iqbal Siap Tanggung Jawab

Jokowi sebenarnya ingin harga BBM di dalam negeri tetap terjangkau dengan memberikan subsidi APBN.

"Tetapi anggaran subsidi dan kompensasi BBM tahun 2022 telah meningkat 3 kali lipat dari Rp 152,5 triliun menjadi Rp 502,4 triliun dan akan meningkat terus," kata Jokowi.

Presiden Jokowi, subsidi BBM akan dialihkan untuk bantuan yang lebih tepat sasaran.

"Bantuan langsung tunai (BLT) BBM sebesar Rp 12,4 triliun yang diberikan kepada 20,65 juta keluarga yang kurang mampu sebesar Rp 150 ribu per bulan dan mulai diberikan bulan September selama 4 bulan," katanya

Sementara itu, Menteri ESDM Arifim Tasrif mengatakan kenaikan tersebut berlaku hari ini.

"Ini berlaku satu jam sejak saat penyesuaian harga saat ini, jadi akan berlaku pukul 14.30 WIB. Terima kasih," kata Arifin.

Arifin merinci BBM apa saja yang mengalami penyesuaian harga.

"Antara lain Pertalite, dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10 ribu per liter," kata Arifin.

Baca juga: Pemerintah Dinilai Lebih Peduli IKN dan Kereta Cepat, Pilih Naikkan Harga BBM, Bansos tak Sebanding

Kemudian, lanjut Arifin, yakni BBM jenis Solar Subsidi dari Rp5.150 menjadi Rp6.800 per liter.

Tak hanya BBM bersubsidi, Arifin mengatakan BBM nonsubsidi juga mengalami penyesuaian harga.

"Pertamax nonsubsidi dari Rp12.500 per liter, menjadi Rp14.500 per liter," kata Arifin.

Aksi PKS Walkout 

Dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com, Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI, Mulyanto memamerkan sikap anggota fraksinya yang walk out dari Sidang Rapat Paripurna Hari Ulang Tahun DPR RI, Selasa (6/9/2022).

Hal itu disampaikan Mulyanto saat menemui massa aksi demonstrasi dari elemen mahasiswa yang menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Saat diperkenankan naik ke atas mobil komando, Mulyanto mengatakan bahwa pihaknya baru saja mengikuti sidang paripurna yang dihadiri oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.

"Apa yang kami sampaikan di dalam. Kami baru saja menyatakan, PKS menolak kenaikan BBM," ujar Mulyanto, Selasa.

Selain itu, lanjut Mulyanto, pihaknya bahkan langsung meninggalkan sidang paripurna tersebut untuk menemui massa aksi yang didominasi oleh Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

Mulyanto mengeklaim apa yang dilakukan oleh Fraksi PKS di DPR RI adalah bentuk dukungan terhadap aksi penolakan kenaikan harga BBM.

"Bukan hanya itu saja, PKS bahkan walk out dari forum paripurna dan langsung menuju kesini," kata Muryanto.

"Itulah bentuk pembelaan PKS terhadap aspirasi masyarakat. Demikian," sambungnya.

Meski begitu, Fraksi PKS tak menemui massa aksi dari elemen buruh yang juga menggelar aksi demonstrasi menolak kenaikan harga BBM sebelum kedatangan para mahasiswa.

Untuk diketahui, Massa aksi dari berbagai elemen mahasiswa berdatangan ke depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (6/9/2022).

Mereka hendak berdemonstrasi menolak kenaikan harga BBM oleh pemerintah yang berlaku sejak Sabtu (3/9/2022).

Aksi yang digelar oleh kelompok mahasiswa itu berlangsung setelah serikat buruh selesai menggelar demonstrasi di lokasi yang sama.

Adapun demo ini merupakan respons atas naiknya harga tiga jenis BBM sejak Sabtu (3/9/2022) pukul 14.30 WIB.

Rinciannya, harga Pertalite naik dari Rp 7.650 menjadi Rp 10.000 per liter, Solar naik dari Rp 5.150 menjadi 6.800 per liter, dan Pertamax naik dari Rp 12.500 menjadi Rp 14.500 per liter.

Presiden Joko Widodo mengatakan, pemerintah telah berupaya sekuat tenaga untuk melindungi rakyat dari gejolak harga minyak dunia.

Namun, anggaran subsidi dan kompensasi BBM tahun 2022 telah meningkat tiga kali lipat dari Rp 152,5 triliun menjadi Rp 502,4 triliun.

Angka ini diperkirakan akan terus mengalami kenaikan. Oleh karenanya, pemerintah memutuskan mengalihkan subsidi tersebut ke masyarakat yang kurang mampu melalui sejumlah bantuan sosial.

"Ini adalah pilihan terakhir pemerintah yaitu mengalihkan subsidi BBM sehingga harga beberapa jenis BBM yang selama ini mendapat subsidi akan mengalami penyesuaian," kata Jokowi.

Baca juga: Kontraktor Raksasa Dapat 2 Proyek di IKN Nusantara, Termasuk Rumah Susun Pekerja

(*)

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.