Tim Bayangan Bentukan Nadiem Makarim Tuai Polemik, Anggota DPR Mengaku Tidak Pernah Dikomunikasikan

TRIBUNKALTIM.CO - Shadow tim atau tim bayangan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) menuai polemik.

Mendapat apresiasi di United Nation Transforming Education Summit di markas besar PBB, New York, Amerika Serikat pekan lalu, tim bayangan Mendikbud Ristek Nadiem Makarim yang berjumlah 400 orang tersebut justru dipertanyakan parlemen di Senayan.

Anggota Komisi X dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Zainuddin Maliki mengatakan pihaknya tidak pernah mengetahui keberadaan 400 orang tim khusus ini karena tidak pernah disampaikan oleh Mendikbud dalam raker.

"Ada 400 orang itu jumlah yang banyak lho tapi tidak pernah dikomunikasikan," ujarnya.

Zainuddin mengharapkan Mendikbud lebih transparan dalam menjalankan program pemerintah. Ia juga menilai besarnya alokasi anggaran untuk pembuatan platform digital ini tidak terlalu dibutuhkan saat ini.

"Digitalisasi pendidikan ini kan sudah banyak dikeluhkan oleh siswa, karena yang mereka inginkan pendidikan tatap muka," tegasnya.

Ia menambahkan Komisi X DPR RI akan melakukan pengawasan pada pembentukan tim ini. Khususnya pada penggunaan anggaran agar tidak terjadi penyimpangan.

"Apakah dibalik ini ada penyimpangan kita akan melakukan pengawasan," ujarnya.

Untuk diketahui, kewenangan pimpinan tim bayangan ini setara dengan pejabat eselon 1.

Penelusuran Tribun di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kemendikbud Ristek diketahui untuk mempekerjakan 55 orang jasa konsultan platform Guru Pembelajaran dianggarkan Rp 27.3 miliar. Tender ini dimenangkan oleh PT Telkom dengan Harga Perkiraan Sementara (HPS) Rp23,7 Miliar.

Selain itu PT Telkom juga memenangkan tender pada jasa konsultan pengembangan platform Guru Profil dan pengembangan kompetensi senilai Rp 17 miliar.

Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Sodik Mudjahid menilai 400 orang tim Nadiem Makarim tidak memiliki kinerja yang spesial.

Sebab sejumlah produk digitalisasi yang diklaim hasil kerja dari tim khusus ini seperti Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPLah) Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) sudah ada sebelum Nadiem menjabat sebagai menteri.

"Jika memang hanya melanjutkan berarti tim ini tidak istimewa dan satu lagi kita akan melihat anggarannya jangan sampai ada dobel anggaran," ujarnya.

Baca juga: Megawati Khawatir Kondisi Indonesia Saat Dirinya Tiada Nanti, Permintaan ke Nadiem

Baca juga: 4 Menteri yang Kena Marah Presiden Jokowi karena Banyak Impor, Nadiem Makarim hingga Erick Thohir

Pada penggunaan anggaran, Sodik juga membuka kemungkinan akan dibentuknya Panitia Kerja (Panja) untuk memperjelas pembentukan tim khusus menteri ini.