Berita DPRD Samarinda

Komisi II DPRD Samarinda Ingin Pemkot Lakukan Komunikasi dengan PKL yang Ditertibkan

Komisi II DPRD Samarinda gelar dengar pendapat dengan Pedagang Kaki Lima Kawasan Tepian di Ruang Rapat Utama DPRD Kota Samarinda, Senin (3/10/2022).

Penulis: Sarikatunnisa | Editor: Aris
TRIBUNKALTIM.CO/SARIKATUNNISA
Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Fuad Ingin Pemkot Melakukan Komunikasi Kepada PKL Yang Ditertibkan. (TRIBUNKALTIM.CO/SARIKATUNNISA) 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Komisi II DPRD Samarinda gelar dengar pendapat dengan Pedagang Kaki Lima Kawasan Tepian di Ruang Rapat Utama DPRD Kota Samarinda, Senin (3/10/2022).

Hal ini terkait dengan penertiban PKL di kawasan Tepian Mahakam, sehingga acara itu dihadiri juga perwakilan Pemerintah Kota Samarinda sebagai pihak yang melaksanakan penertiban.

Ketua Komisi II DPRD Samarinda Fuad Fahrudin melihat kebijakan yang diambil oleh Pemkot Samarinda tidak relevan.

Sebab ia melihat masalah utamanya bukan pada PKL tetapi Juru Parkir (Jukir) liar.

Baca juga: Guru Tuntut Insentif, Walikota Samarinda Andi Harun: Demi Allah Saya tak Akan Hapus

"Komisi Ini sebenarnya kalau kita melihat tidak ada hubungannya dengan PKL, jukirnya yang bermasalah yang ditindak seharusnya Jukirnya," ujar Fuad Fahrudin usai dengar pendapat dengan PKL, Senin (3/9/2022).

Sehingga Komisi II memberi rekomendasi kepada Pemkot Samarinda untuk kembali melakukan ruang komunikasi.

Ia juga mengaku menyayangkan sikap Pemkot yang tidak melakukan pembinaan terlebih dahulu kepada para PKL.

Baca juga: Ratusan Guru di Samarinda Demo, Tolak Surat Edaran Penyelarasan Insentif Guru dan Tenaga Pendidik

"Maka dari itu kami dari Komisi II setelah mendengar penjelasan dari Pemerintah Kota menyimpulkan dan merekomendasikan untuk ini perlu adanya pemanggilan kembali karena menurut informasi mereka tidak diberikan ruang untuk melakukan komunikasi tapi langsung ditindak seperti itu," ujarnya.

Lebih dalam ia mengatakan jika alasan penertiban adalah karena Ruang Terbuka Hijau (RTH), seharusnya pemerintah melakukan penertiban secara menyeluruh.

"Kemudian juga terkait dengan pembahasan penutupan tersebut kalau masalah RTH kita setuju semua karena Pemerintah Kota ingin melakukan penataan secara menyeluruh tapi jangan sampai hal ini dilakukan hanya di titik-titik tertentu," katanya. (*)

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Sumber: Tribun Kaltim
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved