Wawancara Eksklusif
EKSKLUSIF Kini jadi Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Masud Cerita Pernah Digeser dari Ketua Komisi
Makmur HAPK memilih melawan, sedangkan Hasanuddin Masud mengaku hanya menjalankan perintah Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar.
Penulis: Tribun Kaltim | Editor: Adhinata Kusuma
Nah saya juga karena diperintahkan oleh partai. Jadi saya kira saya nothing to lose.
Dari tiga hal yang menyebabkan seorang ketua bisa diganti, apa yang ada pada Pak Makmur?
Itu internal ya, karena sensitiflah kalau di kami. Tentu ada hal apakah masalah-masalah apa kita tidak tahu banyak, tentu ada alasan yang dianggap urgent sehingga DPP melakukan pergantian.
Berarti murni sebenarnya keputusan DPP?
Ya. Saya kira itu, tapi kalau mau bicara lebih jauh lagi ya, nanti kita ketemu face to face lah ya.
Bagaimana tanggapan Bapak dengan sikap Pak Makmur HAPK yang melawan ‘perintah’ DPP Golkar namun masih menjadi kader?
Ya, itu hak pribadi beliau. Tentu ada pertimbangan ya, kalau saya pribadi kalau memang perintah ya kita laksanakan.
Saya waktu itu diperintah untuk geser dari Ketua Komisi III menjadi anggota biasa, memang partai menentukan itu. Mungkin kinerja kita kurang ya kita evaluasi diri.
Kita hargai DPP, kita hargai fraksi, kita hargai DPD 1, dan memang harus seperti itulah berpartai. Kalau enggak, kita bikin partai sendiri saja.
Artinya itu hak Pak Makmur mengajukan gugatan?
Boleh, itu hak pak Makmur nanti dinilaikan. Ada yang menilai, bukan kita
Bagaimana sebenarnya kondisi internal Golkar terutama di DPD 1 Kaltim?
Baik, di 12 orang ini baik, bahkan pak Makmur juga sudah mulai ada tempat juga di sini sudah punya ruangan sendiri ya kan cuma saya nggak tahu di luar.
Bahkan kita menginginkan ke depan Golkar akan bertambah jumlah kursinya. Bukan 12 kursi lagi kita punya target bisa sampai lebih daripada 12 kursi.
Berapa pak kalau kita bicara 2024?