Wawancara Eksklusif

EKSKLUSIF Kini jadi Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Masud Cerita Pernah Digeser dari Ketua Komisi

Makmur HAPK memilih melawan, sedangkan Hasanuddin Masud mengaku hanya menjalankan perintah Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar.

Penulis: Tribun Kaltim | Editor: Adhinata Kusuma
TANGKAPAN LAYAR YOUTUBE TRIBUN KALTIM OFFICIAL
TALKSHOW - Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud saat berbincang dalam talkshow Tribun Kaltim Series dengan tema "Hasanuddin Menyalin Sejarah", di Youtube Tribun Kaltim Official, 27 September 2022 lalu. 

TRIBUNKALTIM.CO - Pergantian Ketua DPRD Kaltim dari Makmur HAPK kepada Hasanuddin Masud menyisakan polemik.

Makmur HAPK memilih melawan, sedangkan Hasanuddin Masud mengaku hanya menjalankan perintah Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar.

Hasanuddin Masud menyatakan keputusan pergantian ada di tangan DPP Partai Golkar.

“Saya waktu itu diperintah untuk geser dari Ketua Komisi 3 menjadi anggota biasa, memang partai menentukan itu. Kita hargai DPP, kita hargai fraksi, kita hargai DPD 1, dan memang harus seperti itulah berpartai. Kalau enggak, kita bikin partai sendiri saja,” kataya dalam talkshow Tribun Kaltim Series dengan tema "Hasanuddin Menyalin Sejarah", di Youtube Tribun Kaltim Official, 27 September 2022 lalu.

Lalu bagaimana kondisi Golkar Kaltim saat ini, simak petikan wawancara ekslusif Tribun Kaltim dengan Hasanuudin Masud berikut ini.

Sejak kapan Bapak menerima kabar penggantian Ketua DPRD?

Itu satu tahun lalu sudah didengungkan di internal Golkar. Ini kan keputusan bukan di kita, semua keputusan diambil di fraksi Golkar.

Baca juga: EKSKLUSIF - Polemik Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Masud: SK Menteri tak Keluar jika Melanggar Aturan

Baca juga: EKSKLUSIF Tak Hadiri Pelantikan Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Masud Tepis ada Gap dengan Isran Noor

Apakah sejak awal sudah ‘skenario’ dua setengah tahun Pak Makmur, lalu dilanjutkan Bapak?

Ngga. Itu hanya tatib kita, boleh itu evaluasi oleh fraksi terhadap ketua dan itu juga keputusan kembali di DPP bukan di kita. Keputusan diambil di DPP lewat mahkamah partai di sana keputusan SK harus ditandatangani Ketua Umum.

Tidak ada rekomendasi dari DPD 1 ke DPP untuk pergantian itu ?

Tidak ada. Tapi kita mengirim nama-nama, dievaluasi oleh DPP, lalu direkomendasikan untuk Golkar Kaltim ke depan

Mengapa mengambil jalan mengganti Ketua DPRD di tengah periode?

Aturan kita ada di tata tertib, boleh ada pergantian pergeseran AKD itu dua setengah tahun. Tapi tidak mesti dua setengah tahun. anytime bisa kalau ada evaluasi, itu kan secara teknis ya.

Jadi bukan bahwa SK 2019 sampai 2024 terus tidak boleh diganti. Bisa saja kalau tidak secara regulasi mungkin sakit ya kan, atau meninggal dunia, halangan tidak tetap dan ya perintah partai.

Halaman
1234
Sumber: Tribun Kaltim
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved