Imparsial Suarakan Nada Minor Penanganan KKB Papua, Kritisi Rencana Kunker Panglima TNI Yudo Margono

TRIBUNKALTIM.CO - Simak informasi seputar kelompok kriminal bersenjata alias KKB Papua terkini.

Imparsial suarakan nada minor penanganan KKB Papua oleh TNI.

Sebagai informasi Panglima TNI, Yudo Margono bakal mengunjungi Papua, Indonesia.

Namun rencana kunker Panglima TNI Yudo Margono tersebut dikritisi Direktur Imparsial, Gufron Mabruri.

Ya, rencana Panglima TNI Laksamana Yudo Margono berkunjung ke wilayah rawan KKB Papua ramai jadi sorotan.

Karena ini merupakan langkah pertama Laksamana Yudo Margono untuk mengatasi aksi teror KKB Papua yang tak kunjung padam.

Masyarakat tengah menantikan kebijakan apa yang bakal diambil Yudo selaku Panglima TNI setelah melakukan kunjungan tersebut.

Selengkapnya ada dalam artikel ini.

Baca juga: Panglima TNI Yudo Margono Bidik Daerah Rawan KKB Papua dalam Tinjauan Perdananya, Bukan Tanpa Alasan

Menurut Gufron, kunjungan itu harus dibarengi dengan evaluasi kebijakan dan operasi keamanan di Papua.

"Kalau enggak ada evaluasi dan koreksi, ya itu hanya jadi kunjungan simbolis saja dan enggak akan berdampak fundamental terhadap kebijakan keamanan di Papua," kata Gufron saat dihubungi, Senin (2/1/2023).

Seperti dilansir dari Kompas.com dalam artikel 'Panglima Akan Kunjungi Papua, Imparsial: Kalau Tak Ada Evaluasi, Hanya jadi Kunjungan Simbolis'.

Gufron mengatakan, kunjungan Panglima TNI itu akan berdampak jika ditujukan untuk mengevaluasi kebijakan keamanan.

"Evaluasi yang sifatnya komprehensif. Misalnya dari aspek kebijakan, legalitas, jumlah pasukan, operasi, akuntabilitas, dan sebagainya. Semua itu harus dievaluasi," ujar Gufron.

Baca juga: Panglima TNI Yudo Margono Bidik Daerah Rawan KKB Papua dalam Tinjauan Perdananya, Bukan Tanpa Alasan

 Ia menambahkan, evaluasi juga harus dilakukan agar pendekatan humanis yang selama ini didengungkan TNI tidak hanya dipandang sebagai pernyataan simbolis.

"Kalau pendekatan itu ingin benar-benar diwujudkan, saya kira itu enggak bisa dilakukan, kecuali dimulai dengan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pengamanan di Papua," kata Gufron.