Kadin PPU Sebut Peluang Pengusaha Lokal di IKN Nusantara Terbuka Lebar

TRIBUNKALTIM.CO,PENAJAM- Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) akan melakukan koordinasi dengan pengusaha di daerah ini, untuk membuka peluang usaha di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Karena pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara akan membuka peluang usaha yang cukup besar.

Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Rudiansyah, Kamis (26/1/2023) mengatakan pemindahan IKN Nusantara menjadi peluang bagi pengusaha khususnya pengusaha lokal.

Ia menyatakan, rencananya pihaknya akan silaturahmi dengan kepala Badan Otorita IKN agar pengusaha lokal ini mendapat kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur IKN.

Baca juga: Hutama Karya Lirik Proyek Istana Wapres dan Rumah Susun ASN di IKN Nusantara

Baca juga: Tak Hanya Reduksi Banjir di IKN Nusantara, Bendungan Sepaku Semoi Jadi Spot Wisata

Rudiansyah menekankan, pemerintah pusat sepatutnya memberikan peluang bagi pengusaha lokal untuk berpartisipasi di pengerjaan proyek IKN.

“Kami mendukung 100 persen pemindahan IKN dan kami berharap ke depan pengusaha lokasi tidak jadi penonton,” tuturnya.

Pemerintah daerah dan pusat juga harus mempersiapkan kebutuhan sandang dan pangan bagi jutaan warga yang akan pindah di IKN Nusantara nantinya.

Bukan hanya itu lanjutnya,  pemerintah juga harus mengantisipasi potensi terjadinya kesenjangan sosial.

Ia menyatakan, Kadin bersama Yayasan Borneo Benuo Taka telah melakukan survei warga Benuo Taka yang belum memiliki hunian atau rumah sendiri mencapai 5.000 orang.

Permasalahan tersebut harus dicarikan solusinya oleh pemerintah. Karena, diperkirakan antara 10 sampai 20 tahun ke depan akan memperkuat potensi terjadinya kesenjangan sosial di IKN Nusantara.

Baca juga: Kunjungan Jokowi ke IKN Nusantara, Kementrian PUPR Siapkan 700 Ha Lahan Investor

“Kami sudah diskusi di internal Kadin, bahwa pemerintah harus mengantisipasi potensi kesenjangan sosial itu.

Bisa saja nanti pemerintah daerah menyediakan lahan dan pemerintah provinsi dan pusat yang membangunkan rumah supaya nantinya di IKN tidak terjadi kesenjangan terlampau besar,” terangnya. (*)