Komisi III DPRD Samarinda Minta Izin tak Diberikan Karena Pengembangan Perumahan Rugikan Warga

TRIBUNKALTIM.CO,SAMARINDA- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Samarinda, menyegel kegiatan pengembangan perumahan elite di Jalan MT Haryono Samarinda Kalimantan Timur pada Rabu (25/1/2023).

Pasalnya berdasarkan dikatakan bahwa pengembang perumahan tersebut tidak memenuhi izin.

Diperparah dengan dampak pembukaan lahan ketika hujan menghasilkan lumpur berimbas ke pemukiman warga di Jalan M Said.

Menanggapi hal ini Wakil Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Samri Shaputra mengaku akan berada di pihak warga.

Apalagi kata Samri kegiatan tersebut telah terbukti melanggar dan merugikan masyarakat.

Baca juga: Dinas PUPR Samarinda Segel Pengembangan Perumahan Karena tak Miliki Izin

Baca juga: Pemkot Samarinda Segel Area Eks Lapangan Bola Vorvo, Bakal Dibuat Mini Soccer

Menurutnya meskipun pengembang perumahan telah nanti telah mengantongi izin, tetapi untuk persoalan ini perlu mempertimbangkan dampak lingkungannya kepada masyarakat.

“Kalau masyarakat tidak menghendaki itu, bisa dicabut dan tidak boleh ada kegiatan,” ujarnya.

Sehingga ia menyarankan agar setiap kegiatan pembangunan di Kota Samarinda, perlu melakukan kajian.

Termasuk komunikasi kepada masyarakat setempat yang akan merasakan dampak kegiatan.

Baca juga: Kecewa Polisi tak Kunjung Tindak Pertambangan Ilegal, Puluhan Petani di Makroman Segel Alat Berat

Ha itu ia katakan agar pelaku usaha tak melulu berlindung di balik izin.

“Biar izin dari Presiden, jika masyarakat tidak menghendaki tidak bisa,” ucapnya. (*)