Ketum PGI Tegaskan Dukung Penuh Perpindahan IKN Nusantara di Kaltim

TRIBUNKALTIM.CO,BALIKPAPAN- Majelis Pekerja Lengkap Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (MPL PGI) ,menggelar konferensi sidang dengan menghasilkan beberapa ketentuan, di Hotel Menara Bahtera kota Balikpapan Kalimantan Timur, Senin (30/1/2023).

Didampingi Sekretaris Umum PGI, Jacky Manuputty, Ketua Sinode GKE (Gereja Host), Simpon Lion, Ketua Panitia Sidang MPL PGI, Yudea F Anai, Ketua Sinode Gereja Toraja (Ketua Panitia Pesan Sidang MPL PGI), Alfred Anggui, Sekretaris Panitia Pesan Sidang MPL PGI, Marlin Lomi.

Ketua Umum PGI, Gomar Gultom memberikan dukungan sepenuhnya atas perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara ke Kalimantan Timur.

"Kita melihat, ini sebagai bentuk komitmen bangsa untuk mempercepat pemerataan pembangunan, yang selama ini terpusat di Pulau Jawa," ujarnya saat press konferensi.

Baca juga: Ketua PGI Beri Pesan Peserta Sidang MPL PGI Agar tak Terjebak Politik Identitas

Baca juga: KWI dan PGI Usung Tema Hari Natal 2022, Ketahui Pesan dan Makna, Lengkap Link Twibbon serta Ucapan

Menurut Gomar, tentu daerah-daerah sekitar IKN, akan menjadi lebih diperhatikan dengan adanya akses pembangunan yang merata.

Ia juga berharap, agar hak dari penduduk adat lokal disekitar wilayah IKN tidak terabaikan, dari adanya pembangunan IKN ini.

"Masyarakat sekitar harus yang pertama menikmati perpindahan IKN ini, jangan sebaliknya," tegas Gomar.

Berkaca dari beberapa tempat lain misalnya masyarakat Aborigin di Australia yang tergusur, atau Indian di Amerika yang tergusur, atau orang Betawi di Jakarta yang juga tergusur.

"Kita tidak menghendaki hal demikian bisa terjadi," tandasnya.

Oleh karenanya, Gomar menambahkan, pembangunan IKN ini kiranya lebih memperhatikan hak-hak masyarakat adat setempat.

Selain itu, dalam kesempatan yang sama, ia mengimbau agar PGI tidak terjebak dalam politik identitas.

Baca juga: Target Raih Lima Emas, Ketua Pengcab PGI Lepas Kontingen Golf Balikpapan ke Porprov Kaltim

Jika ingin menjadi bangsa yang lebih baik, kata Gomar, mestinya memilih berdasarkan komitmen yang terbukti melalui track record.

Hal ini juga merupakan sebagai pengembangan politik identitas, yang dilakukan oleh pihak lain.

"Mari kita memilih dengan hati nurani, yang tidak didasarkan pada kepentingan dalam jangka pendek, serta tidak melihat money politik," ucapnya. (*)