Tak Bisa Beli Lahan Baru, Warga Desa Bumi Harapan, Bakal Terusir dari IKN Nusantara

TRIBUNKALTIM.CO - Proses pembebasan lahan untuk Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara, Kalimantan Timur, menuai polemik.

Sejumlah warga yang lahannya masuk Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Negara (IKN) di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, mengaku kecewa karena harga ganti rugi lahan terlalu kecil.

Bagi mereka, nilai ganti rugi sejumlah itu tak cukup untuk membeli lahan baru yang harganya sudah meroket di sekitar kawasan itu.

Dengan demikian, para warga ini terancam terusir dari KIPP IKN Nusantara karena tak sanggup membeli lahan di lokasi yang berdekatan dengan tanah awal mereka.

Dilansir dari Kompas.com, Dahlia, misalnya, mengaku mendapat informasi bahwa nilai ganti rugi lahan hanya berkisar Rp 115.000 sampai Rp 300.000 per meter.

Luas lahan milik Dahlia yang berukuran 15 meterx48 meter masuk kawasan KIPP di lokasi Desa Bumi Harapan.

“Nilai segitu (harga ganti rugi) enggak cukup kami beli lahan baru di Sepaku yang harga sudah melonjak per meternya sudah Rp 3,4 juta,” kata dia, Jumat (10/2/2023).

Lahan milik Dahlia sudah diukur petugas sejak akhir tahun lalu.

Namun, hingga kini dirinya belum mendapat kepastian nilai ganti ruginya.

Baca juga: Menteri ESDM Beri Tugas Khusus ke Dirjen Gatrik Soal Listrik di IKN Nusantara

Baca juga: Polemik 16 Ribu Pekerja ke IKN Nusantara, Kaltim Kekurangan Tenaga Bersertifikat

“Kami belum dapat informasi pasti. Harga itu hanya beredar dari grup WhatsApp warga yang terdampak KIPP.

Kalau memang harga segitu, kami tidak terima, terlalu kecil,” ungkap dia.

Meski demikian, kata Dahlia, beberapa warga sudah dipanggil ke Balikpapan, kemudian diuruskan pembukaan rekening baru, lalu uang ganti rugi itu ditransfer melalui rekening tersebut.

“Kalau ada warga yang enggak mau, uangnya dititipkan di Pengadilan. Kami seperti ditodong,” pungkas Dahlia.

Hal yang sama juga dikeluhkan warga lain, Agusariyani. Lahan Agusariyani seluas 29 meterx70 meter berlokasi di pinggir jalan Desa Bumi Harapan.

“Sudah diukur sejak Desember tahun lalu, tapi sampai sekarang kami belum kepastian harga ganti rugi,” ungkap dia.