Sekretariat DPRD Paser Panggil OPD Bahas Renja Perangkat Daerah

TRIBUNKALTIM.CO, TANA PASER- Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Paser lakukan pertemuan dengan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah.

Pada giat tersebut, dipimpin oleh Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Paser Muhammad Iskandar Zulkarnain, serta dihadiri beberapa pejabat daerah, yang berlangsung di Ruang Rapat Bapekat, Sekretariat DPRD Paser, Rabu (15/3/2023).

Sekwan DPRD Paser menyampaikan, giat tersebut dilakukan sebagai upaya untuk menyempurnakan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

"Kami menyarankan agar setiap usulan judul Raperda yang berasal dari Pemda dilakukan proses penyaringan," terangnya.

Proses penyaringan tersebut guna memastikan, usulan judul Raperda tersebut memang menjadi kewenangan Pemda.

Baca juga: Ketua DPRD Paser Dorong Petugas Pantarlih Lakukan Pendataan dengan Maksimal

Baca juga: Anggota DPRD Paser Beri Dorongan Muhammadiyah dan Aisyiyah Ikut Berkontribusi Membangun Daerah

"Kemudian, berada pada ruang yang memang harus dalam bentuk Perda bukan Perkada atau Perbup. Dengan artian, yang cukup dibahas oleh Pemda jadi tidak perlu kesini (DPRD)," urainya.

Setiap usulan Raperda dari fraksi, diseleksi oleh  Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Sementara itu, Kasubag Program dan Keuangan Sekretariat DPRD Paser Isma Faulina mengatakan Forum Perangkat Daerah bertujuan sebagai penyempurnaan Renja yang sudah dibuat.

"Kita libatkan perangkat daerah untuk memberikan saran dan masukan, yang menjadi mitra kita secara lintas sektor," jelas Isma.

Berkaitan dengan program bagian keuangan, pelaksanaan program keuangan tersebut sebelumnya tidak tercantum dalam Renstra Sekretariat DPRD Paser.

"Kita ada membuat dokumen perencanaan selama 5 tahun, itu yang namanya Renstra yang kita terjemahkan dalam setiap tahunnya menjadi Renja," tambahnya.

Dalam dokumen Renja tersebut, sebelumnya terdapat beberapa yang tidak diisi untuk pagu anggarannya.

Seiring dengan berkembangnya situasi dan kondisi saat ini, seperti adanya agenda Pileg di tahun 2024 yang nantinya akan diikuti dengan pelantikan anggota terpilih.

"Untuk pelantikan anggota terpilih itu ada beberapa pelaksanaan sub kegiatan, dan kebetulan sub kegiatan itu tadinya masih nol anggarannya seperti kegiatan orientasi DPRD, jadi di 2024 harusnya kita anggarkan," tutupnya.

Terpisah, Kasubid Penagihan Pajak Daerah Bapenda Paser Mahmud membeberkan apa yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD hari ini, cukup memberikan pencerahan bagi OPD tentang Renja yang sangat terukur.

Baca juga: Ketua DPRD Paser Sebut Piala Adipura Jadi Catatan Sejarah Bagi Kabupaten Paser

"Sehingga rencana aksi itu nanti akan terlihat bentuknya, karena keberhasilan kita nanti diukur dari rencana kerja dan output apa yang akan dihasilkan kedepan. Ini sudah tergambar, dari apa yang disampaikan oleh Sekretariat DPRD Paser," jelasnya.

Untuk kedepannya, Ia mengusulkan saat dilakukan giat yang sama harusnya melibatkan langsung kepala OPD karena memiliki kewenangan terhadap apa yang akan direncanakan.

"Apa yang dipaparkan Sekretariat DPRD Paser tadi sudah cukup memberikan gambaran yang jelas, terhadap program yang akan dilaksanakan," tutup Mahmud. (*)