Hadiri Business Matching Produk Dalam Negeri, Wabup: Kukar Mendukung Keberlanjutan Produk Lokal

TRIBUNKALTIM.CO - Wakil Bupati (Wabup) Kutai Kartanegara (Kukar), H Rendi Solihin menghadiri Business Matching Produk Dalam Negeri 2023 yang dibuka Presiden RI Joko Widodo di Istora Senayan, Gelora Bung Karno, Jakarta, pekan tadi.

Wabup Rendi yang didampingi Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Arfan Boma Pratama mengatakan, seluruh kabupaten/kota diinstruksikan wajib menggunakan produk dalam negeri atau produk lokal daerah.

Guna mendukung instruksi Presiden tersebut, Pemkab Kukar saat ini dalam kebijakan-kebijakan pengadaan barang dan jasa telah menggunakan produk dalam negeri yang terdapat di e-katalog, walau masih relatif rendah.

"Khusus di Kukar penggunaan produk lokal harus lebih ditingkatkan, karena saat ini masih relatif rendah," ujar Rendi ditemui usai berkeliling arena Expo Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).

Baca juga: Realisasi Pendapatan Daerah Tertinggi Ke-3 Se-Indonesia, Pemkab Kukar Raih APBD Award 2023

Rendi yakin pada tahun 2023 ini akan terjadi peningkatan penggunaan produk lokal, seiring dengan adanya instruksi dari presiden terkait penggunaan produk dalam negeri.

"Di tahun 2024 proyeksi kita bidang perindustrian di Kukar harus juga mendukung keberlanjutan produk dalam negeri dengan memaksimalkan penggunaannya untuk kemandirian bangsa," tambahnya.

Terkait produk -produk yang ditampilkan dalam Expo P3DN, wabup sangat tertarik karena ada beberapa produk yang selama ini dikira impor dari luar negeri, ternyata sudah diproduksi di dalam negeri.

"Banyak, banyak sekali yang menarik,"pungkasnya.

Baca juga: Bupati Kukar Panen Bawang Merah dan Serahkan Bantuan untuk Petani di Sebulu

Sementara itu, Presiden Jokowi menegaskan bahwa pemerintah sangat serius dalam mendorong penggunaan produk dalam negeri sebagai kebijakan strategis untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Pak Menteri Perindustrian targetnya 95 persen dari pagu anggaran barang dan jasa itu harus dibelikan produk-produk dalam negeri. Kalau ini bisa kita lakukan, industri dalam negeri, industri UMKM kita semuanya akan hidup dan berkembang,” ujarnya.

Presiden pun mengapresiasi peningkatan signifikan produk dalam negeri yang masuk ke dalam e-Katalog.

Berdasarkan laporan Ketua Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Hendrar Prihadi, jumlah produk dalam negeri di e-Katalog meningkat dari semula 50 ribu hingga sekarang mencapai 3,4 juta produk. (*)