Talkshow Percepatan Penurunan Stunting, Calon Pengantin Anemia dan Kekurangan Energi Kronis

TRIBUNKALTIM.CO - Pemerintah Indonesia sangat serius mengatasi stunting.

Anggaran triliunan rupiah digelontorkan.

Berbagai program digencarkan, salah satunya program Bangga Kencana.

Presiden Joko Widodo pun menargetkan 2024 penurunan stunting harus mencapai 14 persen.

Baca juga: BKKBN Beber Kelor dan Lele Bisa jadi Makanan Calon Pengantin demi Tangkal Stunting

Indonesia punya roadmap penanganan stunting. Petanya masih sama.

"Ada 12 provinsi prioritas, karena prevalensinya tinggi, populasi yang besar. Secara prevalensi misalnya dari Nusa Tenggara Timur (NTT), Aceh, Sulawesi Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat. Kalau lima provinsi yang besar itu Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten dan Sumatera Utara,” ungkap Penyuluh KB Ahli Utama BKKBN Jakarta, Dr Ir, Listyawardani, M.sc dan Kepala Dinas DP3AKB Balikpapan, Dra. Alwiati, A.Apt dalam Talkshow Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting, Jumat (10/3/2023), di Studio Tribun Kaltim.

Berikut petikan wawancaranya:

Presiden Joko Widodo menargetkan 2024 penurunan stunting 14 persen. Apakah realistis dalam kacamata BKKBN untuk mencapai target tersebut?

Listyawardani (LD): Awalnya terkejut, karena tidak ada negara-negara yang berhasil menurunkan sampai 3 persen dalam kurun waktu satu tahun. Tetapi setelah dihitung dengan matematika, jika skenario itu berjalan memang bisa. Tapi dengan strategi, yaitu strategi percepatan penurunan stunting dengan 5 pilar strategi, 5 pentahelix dan 5 tematik. Dimulai dari 5 pilar strategi yaitu komitmen, komunikasi, konvergensi, ketahanan pangan dan penyatuan data. Pentahelix adalah pihak-pihak yang terlibat seperti pemerintah, masyarakat, organisasi, dunia usaha dan perguruan tinggi. Juga ada program 5 tematik yang harus dikawal.

Apakah itu dikatakan sebagai 15 program?

LD: Bukan 15. Tapi itu akan diterjemahkan secara operasional. Jadi di 5 tematik itu ada yang harus dikawal. Misal dengan mengawal calon pengantin melalui elektronik dari siap nikah hingga siap hamil. Kepala BKKBN juga sudah bersepakat dengan Menteri Agama bahwa calon pengantin harus memiliki sertifikat. Hal ini dilakukan untuk mengetahui hasil pemeriksaan kesehatan calon pengantin. Tematik yang kedua yaitu audit kasus stunting. Ketiga adalah pengawalan terjadinya konvergensi. Kemudian pendampingan keluarga, dan yang terakhir adalah dari kecamatan. Di kecamatan bisa mengadakan mini lokakarya.

Sebelum ada perintah dari Pak Jokowi, apakah belum pernah dilakukan?

LD: Pernah, misalnya konvergensi. Hanya saja waktu itu dilakukan di tataran pemerintah hingga kabupaten dan tidak melibatkan masyarakat. Sebenarnya banyak yang sudah dilakukan sebelumnya tetapi masih di awang-awang. Maka sekarang kita harus turun sampai ke tatanan keluarga.

Jadi kunci utamanya keluarga, ya?

LD: Ya. Dan itu juga alasan Pak Presiden menunjuk BKKBN untuk menjadi ketua pelaksana. Karena BKKBN berkecimpung dalam program-program untuk keluarga. Sekarang tinggal pelaksanaannya. Untuk mempercepat ini jika hanya melalui anggaran pemerintah saja tidak akan cukup. Maka kita akan mengajak dunia usaha, misalnya melalui program bapak asuhan stunting. Jadi semua keluarga dan anak risiko stunting harus punya bapak asuh. Ini bentuk kepedulian. Di sisi lain secara paralel kita juga terus melakukan pendampingan, monitoring melalui berbagai aplikasi, dan terus menggelorakan melalui media-media tentang isu stunting.

Baca juga: BKKBN Beri DAK BOKB Rp 43 Miliar Kepada Bupati dan Wali Kota se Kaltim

Daerah-daerah mana saja yang memiliki angka tertinggi stunting?

LD: Sebetulnya petanya masih sama. Ada 12 provinsi prioritas, karena prevalensinya tinggi, populasi yang besar. Secara prevalensi misalnya dari NTT, Aceh, Sulawesi Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat. Kalau lima provinsi yang besar itu Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten dan Sumatera Utara.

Ketika pandemi Covid penurunan stunting agak pelan, benarkah?

LD: Ya, agak melambat. Tapi waktu itu kita sudah dengan strategi baru. Kalau kita masih dengan strategi lama dan ditambah Covid, angkanya tidak akan turun sebanyak itu. Karena saat itu akses pangan terbatas. Banyak orang yang kehilangan pekerjaannya.