Sebut IKN Nusantara Proyek Ambisius, PM Ceko Menantikan Kelanjutannya dan Tetap Boyong Pengusaha

TRIBUNKALTIM.CO - Perdana Menteri Republik Ceko, Petr Fiala bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, Selasa (18/4/2023).

Dalam pertemuan PM Ceko, Petr Fiala dengan Presiden Jokowi tersebut salah satu yang menjadi bahasan adalah proyek IKN Nusantara di Kalimantan Timur (Kaltim). 

Dalam sambutannya saat memberikan keterangan pers seusai pertemuan dengan Presiden Jokowi, PM Ceko, Petr Fiala menyebut proyek IKN Nusantara adalah proyek yang ambisius.

Namun demikian PM Ceko, Petr Fiala ingin melihat perkembangan dari proyek IKN Nusantara di Kaltim tersebut.

Hal itu disampaikan PM Petr saat memberikan keterangan pers bersama Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (18/4/2023).

"Kami (dalam pertemuan bilateral) juga membahas pembangunan ibu kota baru Nusantara di Kalimantan.

Itu proyek yang ambisius," ujar PM Petr Fiala seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com. 

"Saya ingin melihat proyek tersebut.

Perusahaan-perusahaan Ceko juga memiliki interest di sana," lanjutnya.

Menurut PM Petr, pihak Ceko bisa memberikan masukan soal energi hijau untuk IKN Nusantara.

Baca juga: Land Freezing Tak Mempan, BPN Terbitkan Aturan Baru Cegah Spekulan di IKN Nusantara

Selain soal IKN, PM Petr juga menyatakan ingin terus meningkatkan kerja sama di bidang pertahanan dan keamanan.

Dalam kunjungannya ke Indonesia kali ini, PM Petr Fiala sekaligus membawa para pengusaha dari Ceko yang berkeinginan memulai bisnisnya di Indonesia.

"Saya hadirkan wakil dari perusahaan-perusahaan Ceko yang ingin memulai bisnis di Indonesia," kata PM Petr Fiala.

Sebelumnya, rombongan PM Petr dan delegasi dari Ceko hadir di Istana Kepresidenan Bogor pukul 16.10 WIB.

Kunjungan tersebut merupakan yang pertama kali dilakukan pemimpin pemerintahan dari Republik Ceko ke Indonesia.

Selain melakukan pertemuan bilateral, Presiden Jokowi dan PM Ceko juga sempat menanam Pohon Kamper di halaman belakang Istana Kepresidenan Bogor dan mengunjungi ke Kebun Raya Bogor.

"Saya juga mengundang Ceko untuk berinvestasi di IKN Nusantara terutama di bidang transportasi massal ramah lingkungan," kata Jokowi.

Ia menambahkan, dalam pertemuan itu, kedua belah pihak juga membicarakan kerja sama di bidang perdagangan, investasi, pertahanan dan industri strategis, serta membicarakan isu ASEAN dan Indo-Pasifik

"Saya juga menyampaikan terkait beberapa regulasi EU (European Union/Uni Eropa) yang diskriminatif dan pentingnya mendorong penyelesaian negosiasi Indonesia-EU CEPA (Comprehensive Economic Partnership Agreement/Perjanjian Ekonomi Komprehensif)," tutur Jokowi.

Ia melanjutkan, kedua negara juga sepakat menjajaki kerja sama joint production atau produksi bersama terkait industri strategis, transfer teknologi dan capacity building.

Baca juga: Warga Tersingkir dari IKN Nusantara, Uang Ganti Rugi Rumah dan Kebun tak Cukup untuk Beli Lahan

Otorita Pamer Konsep Kota Hutan Tropis yang Cerdas di Jerman

Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusanntara di Kalimantan Timur dirancang menjadi hub transisi energi dunia.

Tahun 2045, IKN Nusantara ditargetkan menjadi kota dengan emisi netral.

IKN Nusantara dibangun berkonsep hutan tropis yang cerdas.

Dilansir dari Kompas.com, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bambang Susantono memastikan bahwa seluruh sumber energi yang digunakan di Nusantara menggunakan energi baru terbarukan (EBT) seperti solar, air dan angin.

Hal tersebut dia sampaikan saat menghadiri ajang Hannover Messe di Jerman, Senin (17/4/2023).

"Ini bentuk komitmen kami dan Nusantara akan menjadi hub transisi energi di regional dan dunia. Pada 2045, Nusantara akan menjadi kota dengan emisi yang netral," kata dia dalam pernyataan tertulis.

Di Hannover Messe, pemerintah juga memamerkan maket Nusantara serta menjelaskan konsep dan progres pembangunannya.

Selain itu, Otorita Ibu Kota Nusantara juga akan memaparkan secara langsung kepada para pengunjung dari seluruh dunia yang hadir di Hannover konsep kota hutan tropis yang cerdas dan keberlanjutan sebagai bagian dari kota dunia pada abad 21.

Menurut Bambang, pemerintah juga berharap sejumlah investor tertarik untuk berinvestasi mendukung pembangunan Nusantara.

Baca juga: DPR Dorong Tata Ruang IKN Nusantara dan Daerah Penyangga Perhatikan Kearifan Lokal

"Tentu dengan kehadiran kami di sini, kami berharap ada beberapa komitmen dari investor yang tertarik untuk memanfaatkan peluang berusaha yang sangat potensial di ibu kota Indonesia, Nusantara," ujar Bambang.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang hadir langsung di Hannover Messe mengatakan, Indonesia sangat terbuka untuk investasi dan kerja sama di antaranya dalam ekonomi hijau.

"Kami tidak menutup diri, justru kami sangat terbuka untuk investasi dalam membangun industri hilir di Indonesia," ucap Jokowi.

Jokowi juga menyampaikan bahwa Indonesia menargetkan 23 persen sumber energi yang dihasilkan berasal dari energi baru dan terbarukan pada 2025.

Juga tak menutup kemungkinan menutup seluruh pembangkit listrik tenaga uap batu bara pada tahun 2050.

"Indonesia juga ingin memastikan transisi energi yang menghasilkan energi yang terjangkau bagi masyarakat kita," katanya.

Sementara itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah merilis peta resmi rencana detail tata ruang (RDTR) dan tata guna lahan Ibu Kota Nusantara.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menuturkan, peta tersebut menjabarkan penampakan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan atau KIPP di IKN.

"Luas KIPP 6.600 hektar. Ini ada 63 persen dari total luas 6.600 hektar itu yang merupakan kawasan hijau," ujar Basuki Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (5/4/2023).

Peta itu juga menunjukkan kawasan hutan yang mengelilingi KIPP, yakni membentang dari selatan, barat daya, barat, barat laut, utara, hingga timur laut kawasan itu.

Kemudian, terlihat gedung-gedung pemerintahan terletak di tengah KIPP.

Selanjutnya, ada kawasan Istana Kepresidenan yang akan menjadi kompleks terluas di KIPP.

Istana Kepresidenan di IKN Nusantara dibangun di atas lahan dengan luas 100 hektar.

Sementara itu, lahan Istana Wakil Presiden memiliki luas 14,58 hektar.

Untuk Gedung DPR/MPR RI akan dibangun di lahan seluas 41,81 hektar.

Selanjutnya, kompleks Mahkamah Agung, Mahkamah Konsitusi (MK0, dan Komisi Yudisial (KY) dibangun di lahan seluas 15,16 hekatar.

Terakhir, untuk gedung-gedung kementerian diberikan kisaran lahan pembangunan seluas 1 hektar-5 hektar.

Baca juga: Penampakan Layout KIPP IKN Nusantara, 63 Persen Dikelilingi Hutan, Luas 6.600 Ha

(*)

Update Ibu Kota Negara

Berita IKN Nusantara

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.