3 Sektor Investasi Primadona di IKN Nusantara, Infrastruktur Nomor 3, Sudah 200 LoI

TRIBUNKALTIM.CO - Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) secara aktif menawarkan kepada investor lokal maupun internasional untuk turut mendukung pembangunan IKN Nusantara di Kalimantan Timur.

“Hingga saat ini, 200 Letter of Intent (LoI) untuk berbagai bidang investasi telah disampaikan yang menunjukkan tingginya minat investor,” tulis Otorita IKN dalam laman instagram @ikn-id dikutip Kamis (4/5), dilansir dari Kontan.

LoI yang telah diterima Otorita IKN terdiri dari berbagai bidang. Antara lain, 16 LoI fasilitas pendidikan, 7 LoI fasilitas kesehatan, 16 LoI perumahan, 12 LoI mixed use.

Lalu, 4 LoI perkantoran, 13 LoI utilitas, 16 LoI konsultan, 23 LoI energi, 4 LoI konektivitas, 10 LoI pengelolaan limbah, 21 LoI infrastruktur lainnya, 3 LoI zona industri, 32 LoI barang & jasa, dan 23 LoI teknologi.

Sebelumnya, Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Agung Wicaksono menjelaskan, berbagai regulasi yang dibutuhkan untuk menarik investasi telah diterbitkan.

Di antaranya Keputusan Menteri Keuangan (PMK) dan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) tentang pendanaan IKN, tentang kerja sama pemerintah dengan badan usaha, serta Peraturan Pemerintah (PP) untuk kemudahan investasi di IKN.

Sementara itu, Kepala Otorita IKN, Bambang Susantono mengatakan, nota kesepahaman itu ditandatangani olehnya dan Vice President ADB Ahmed M Saeed di Incheon, Korea Selatan, pada Jumat (5/5/2023).

Baca juga: Ini Penyebab Banjir Akses Menuju Proyek IKN Nusantara di Desa Bumi Harapan PPU

Baca juga: Cegah Malaria Saat Jokowi Kemah di IKN Nusantara, Pakai Larvasida dan Fogging 1 Km

Bambang Susantono menjelaskan, dalam kerja sama tersebut ada tiga hal yang disepakati.

Pertama, Bank Asia (ADB) bisa berkontribusi dalam perencanaan kota baru dengan membuat Platform Data Geospasial.

”Itu untuk memfasilitasi minat investor dan penilaian keselarasan rencana detail tata ruang (RDTR) dengan masterplan Nusantara,” ujarnya melalui keterangan tertulis, Minggu (7/5/2023).

Data geospasial itu nantinya mencakup informasi dan gambaran lokasi IKN Nusantara yang akan disesuaikan dengan RDTR.

Dengan demikian, investor bisa dengan mudah mengetahui informasi rinci mengenai lokasi mana saja yang potensial untuk investasi, lengkap dengan kondisi lahan, ketersediaan air, dan informasi lainnya.

Menurut Bambang Susantono, kerja sama itu dilakukan untuk memberikan dukungan pengembangan IKN Nusantara sebagai kota hutan netral karbon.

Adapun kesepakatan kedua adalah Bank Asia (ADB) bakal berkontribusi dalam penyusunan regionally and locally determined contributions (RLDC).

Itu merupakan analisis komprehensif di tingkat kota untuk mencapai target nol emisi karbon Indonesia pada 2060.

Selain itu, agar wilayah IKN Nusantara bisa mencapai netral karbon pada 2045.

Terakhir, dalam nota kesepahaman tersebut, keduanya sepakat memanfaatkan peluang untuk memobilisasi pembiayaan. (*)