Rapat bersama Sri Mulyani, Demokrat dan PKS Minta Pembangunan IKN Nusantara Ditunda, Bukan Prioritas

TRIBUNKALTIM.CO - Pembangunan IKN Nusantara di Kalimantan Timur (Kaltim) kembali jadi sorotan.

Kali ini yang terbaru, fraksi Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meminta agar pemindahan IKN Nusantara ditunda terlebih dahulu karena bukan termasuk anggaran prioritas.

Pernyataan untuk menunda pembangunan IKN Nusantara ini disampaikan fraksi Demokrat dan PKS dalam rapat bersama Menteri Keuangan, Sri Mulyani.

Dalam Rapat Paripurna DPR Ke-24 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2022-2023, Menkeu Siru Mulyani hadir mewakili Pemerintah.

Agenda Rapat Paripurna DPR Ke-24 tersebut adalah berkaitan dengan penyampaian pandangan fraksi atas kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM dan PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2024.

Dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com, awalnya, perwakilan dari Partai Demokrat, Rizki Natakusumah menyampaikan pandangan Fraksi Demokrat.

Dalam salah satu poinnya, Rizki mengatakan Demokrat meminta pemerintah untuk menunda terlebih dahulu kepindahan IKN.

Menurut dia, anggaran pembangunan untuk IKN bukan prioritas.

"Fraksi Partai Demokrat meminta pemerintah untuk terus mendorong terjadinya belanja negara yang memiliki multiplier effect, sehingga anggaran yang sifatnya non prioritas seperti IKN Nusantara bisa ditunda," ujar Rizki, Selasa (23/5/2023).

Rizki menilai, anggaran belanja negara lebih baik difokuskan terlebih dahulu untuk stabilitas harga, kebutuhan pokok, dan energi.

Dia menekankan masyarakat kecil yang hidup di kampung-kampung dan desa lebih membutuhkan kebutuhan-kebutuhan tersebut.

Setelah selesai membacakan pandangan Fraksi Demokrat, Rizki pun menyerukan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Presiden.

Baca juga: Warga Sepaku Keluhkan Pembayaran Katering untuk IKN Nusantara, Pesan 500 Porsi, 3 Bulan Baru Dibayar

"Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan dan perbaikan untuk Indonesia. AHY Presiden!" teriak Rizki.

Sementara itu, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memiliki pandangan yang sama seperti Demokrat selaku sesama partai oposisi.

Andi Akmal Pasluddin selaku perwakilan dari Fraksi PKS meminta pemerintah menunda pemindahan IKN.

"PKS berpandangan pemerintah lebih baik menunda pemindahan Ibu Kota Negara atau IKN," ucap Andi.  

Menurut Andi, anggaran untuk IKN lebih baik difokuskan pada pemulihan daya beli masyarakat, peningkatan kesejahteraan, peningkatan infrastruktur pertanian, dan belanja berkeadilan lainnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, pemindahan ibu kota negara RI dari Jakarta ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara bukan merupakan gagasan dirinya.

Namun, hal tersebut sudah menjadi pemikiran Presiden pertama RI Soekarno (Bung Karno) sejak dekade 1960-an.

"Yang perlu saya ingatkan bahwa kita pindah ke IKN Nusantara ini juga bukan gagasan saya. Endak," ujar Jokowi saat memberikan sambutan pada pembukaan Muktamar XVIII PP Muhammadiyah di Balikpapan, Kalimantan Timur, yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (22/2/2023).

 "(Tapi) ini sudah sejak Bung Karno. Tahun 1960, Bung Karno sudah akan memindahkan Ibu Kota (dari) Jakarta ke Kalimantan, yaitu di Palangkaraya," katanya melanjutkan.

Berdasarkan gagasan tersebut, kata Jokowi, pemerintah terus melakukan kajian di titik mana lokasi terbaik untuk memindahkan ibu kota negara.

Hingga akhirnya ditetapkan Kota Nusantara yang berada di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, yang akan menjadi ibu kota baru RI.

Selain itu, Jokowi mengatakan, memindahkan ibu kota dari Jakarta ke IKN bukan sekadar memindahkan bangunan gedung kementerian dan instansi pemerintahan, melainkan pemerintah ingin membangun sistem budaya kerja yang baru.

Baca juga: Kabar Terbaru Investasi di IKN Nusantara, Bahlil Pastikan Investor Masuk Usai Infrastruktur Selesai

"Bukan fisiknya yang ingin dipindah.

Kita ingin memindahkan budaya kerja baru, ingin memindahkan pola pikir yang baru di ibu kota ini karena sistemnya sejak awal kita bangun, SDM-nya sejak awal kita siapkan," ujar Jokowi.

"Sehingga, kita harapkan ibu kota baru ini betul-betul sebuah ibu kota yang negara lain tidak memiliki," katanya lagi.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini lantas mengakui bahwa kepindahan ke IKN bukan merupakan pekerjaan yang mudah.

Ia juga membenarkan bahwa perlu waktu 15-20 tahun agar perpindahan ke IKN tuntas.

"Memang ini bukan hanya pekerjaan hanya setahun-dua tahun. Insya Allah selesai 15-20 tahun.

Tapi, kita harus berani memulainya. Jakarta sendiri sudah sangat padat.

Sangat macet," kata Jokowi.

"Tetapi, jakarta tetap akan terus kita perbaiki dan menjadi kota bisnis, kota pariwisata, kota ekonomi, dan Nusantara menjadi kota pemerintahan," ujarnya.

Investor Belum Masuk hingga Potensi Mangkrak

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengungkapkan bahwa belum ada investasi yang terealisasi dalam proyek pembangunan IKN.

Akibatnya, proyek yang dikerjakan pemerintah saat ini anggarannya masih bersumber dari APBN.

Baca juga: Luhut Dapat Tugas Baru dari Presiden Jokowi, Ketua Satgas Percepatan Investasi IKN Nusantara

Basuki menyebutkan, salah satu penyebab investasi di IKN belum terealisasi adalah teknis untuk pembelian tanah, antara lain mengenai bagaimana cara membeli tanah di IKN.

Sehingga, meski saat ini sudah ada rencana detail tata ruang (RDTR) yang sudah dibuat, tetap harus ada aturan teknis untuk membeli tanah.

"Bagaimana misalnya kalau ada yang membangun rumah sakit (RS) lima hektar.

Nah, itu belinya bagaimana (tanah)?" ungkap Basuki, Selasa (2/5/2023).

Proyek IKN Nusantara yang diprediksi menelan dana Rp 466,04 Triliun ini bahkan dikhawatirkan mangkrak jika terus menerus hanya mengandalkan dana APBN.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Analisis Kebijakan Indonesia (DPP AAKI), Trubus Rahadiyansyah menilai pembangunan IKN Nusantara  berpotensi akan mangkrak jika hanya mengandalkan anggaran dari APBN.

Bahkan menurutnya, jika dalam waktu dekat pemerintah belum menemukan investor, ia menyarankan agar mega proyek IKN ditunda sementara.

"Karena pembangunan IKN awalnya dibangun karena sifatnya Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), jika semata-mata menggunakan APBN potensi mangkraknya sangat besar," ungkap Trubus seperti dikutip TribunKaltim.co dari Kontan.co.id, Kamis (4/5/2023).

Lebih lanjut, kata Trubus, pembangunan IKN dapat berdampak terhadap penurunan pelayanan publik jika pemerintah memaksakan pembangunan IKN menggunakan APBN.

"Kita harus ingat bahwa dana APBN juga digunakan untuk pembangunan pelayanan publik yang lain seperti kesehatan dan pendidikan selain IKN," ungkap Trubus.

Trubus menilai, fakta bahwa belum adanya realisasi investasi dari investor ini manunjukan bahwa proyek IKN memang tidak menarik perhatian mereka.

Untuk itu, kata Trubus, pemerintah lebih baik meninjau ulang kelanjutan proyek IKN.

Hal ini dibutuhkan agar kerugian yang bersumber dari APBN tidak semakin lebar, dan memperkecil peluang pemerintah kembali berhutang.

Terkait sudah adanya payung hukum dalam hal ini UU IKN, UU IKN dapat dibatalkan jika memang ada keadaan yang memaksa.

Salah satu halnya yaitu kurangnya anggaran untuk pembangunan.

"UU sifatnya kan payung hukum dan menjadi sebuah kebijakan, tapi kebijakan itu harus melihat kondisi riil yang ada," imbuh Trubus.

Baca juga: ASN Pindah ke IKN Nusantara Mulai 2024, Satu ASN bisa Bawa Berapa Anggota Keluarga? Jawaban Otorita

(*)

Update Ibu Kota Negara

Berita IKN Nusantara

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.