Ibu Kota Negara

Masih Ada Jalan Rusak, Pemkab Berharap Infrastruktur Penajam Paser Utara Sama dengan IKN Nusantara

Masih ada jalan rusak di PPU, Pemkab berharap infrastruktur Penajam Paser Utara bisa sama dengan IKN Nusantara.

Editor: Amalia Husnul A
Dok Kementerian PUPR
Tol akses IKN Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur (Kaltim). Masih ada jalan rusak di PPU, Pemkab berharap infrastruktur Penajam Paser Utara bisa sama dengan IKN Nusantara. 

Diguyur Dana Triliunan Rupiah

Pembangunan proyek infrastruktur dasar Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur telah mengucurkan triliunan rupiah.

Demikian dibeberkan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Timur (Kanwil Ditjen DJPb Kaltim) M. Syaibani via press rilis yang disampaikan kepada TribunKaltim.co pada Sabtu (27/5/2023) sore. 

Dia menjelaskan, kinerja APBN terhadap pembangunan IKN Nusantara dari pagu belanja Kementerian/Lembaga (K/L) yang ada di Kalimantan Timur senilai Rp 30,24 triliun.

Angka Rp 3,76 triliun atau 12,43 persen di antaranya dari pagu anggaran, telah terealisasi belanja atau digunakan untuk pembangunan infrastruktur dasar IKN Nusantara sampai dengan 30 April 2023.

Baca juga: MenpanRB: Wacana ASN bisa Work from Anywhere Kemungkinan Diterapkan saat Pemindahan ke IKN Nusantara

Sebesar Rp 3,76 triliun sebagian besar berupa belanja modal yakni Rp 1,62 triliun.

Alokasi belanja modal mayoritas digunakan untuk pembangunan IKN Nusantara yaitu sebesar Rp 21,94 triliun dari total pagu.

"Sedangkan kegiatan yang bersifat non-IKN tercatat pihaknya menyerap Rp 8,30 triliun," sebut M. Syaibani. 

Sesuai instruksi dan Undang-undang tentang Ibu Kota Negara Nusantara yang telah diketok palu oleh DPR RI sejak jauh hari sebelum pembangunan.

Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pembangunan IKN Nusantara akan dibiayai dari APBN sebesar 20 persen dan sisanya dibiayai dengan investasi.

Alokasi APBN untuk IKN yang dikucurkan pemerintah tercatat dari tahun 2020-2023 yang telah mencapai Rp 21,94 triliun baru terealisasi Rp 1,62 triliun atau 7,41 persen sampai dengan April 2023.

Bisa dibilang masih rendah, tetapi hal tersebut karena adanya beberapa proyek yang masih dalam tahap lelang.

"Serapan yang masih cukup rendah dikarenakan beberapa paket pekerjaan masih dalam proses lelang," kata M. Syaibani.

"Begitu juga alokasi dana yang sudah terserap saat ini rata-rata merupakan paket pekerjaan lanjutan multiyears contract (MYC) dari tahun sebelumnya," sambungnya.

Sama halnya jika melihat kinerja APBN Kanwil DJPb Kaltim berdasarkan 6 K/L dengan pagu anggaran terbesar.

Baca juga: Pembangunan IKN Nusantara Ancaman Deforestasi Kaltim, Transformasi menjadi Hutan Lagi Perlu 99 Tahun

Halaman
1234
Sumber: Tribun Kaltim
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved