Masih Ada Jalan Rusak, Pemkab Berharap Infrastruktur Penajam Paser Utara Sama dengan IKN Nusantara

TRIBUNKALTIM.CO, PENAJAM - Sejumlah wilayah di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) akan masuk menjadi kawasan Ibu Kota Negara yang baru, IKN Nusantara.

Kini, Pemerintah terus mengebut pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan di IKN Nusantara, Kaltim.

Melihat masih adanya jalan rusak hingga rusak parah di Kabupaten PPU, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) berkeinginan agar infrastrukti di Penajam Paser Utara bisa sama dengan IKN Nusantara.

Pemkab PPU mengakui infrastruktur yang ada saat ini,masih kurang atau dalam kondisi yang tidak maksimal, terutama jalan.

Menurut Pelaksana Tugas (Plt) Asisten II Pemkab PPU Nicko Herlambang mengatakan, pembangunan jalan di Ibu kota baru, semakin masif.

Jalan yang menuju IKN, dari segala arah baik dari Silkar maupun dari Samboja, sudah diperbaiki.

Sementara, jalan yang ada di PPU cukup banyak yang mengalami kondisi rusak parah.

"Jalanan kita ini masih banyak yang dalam kondisi masih rusak berat," lanjutnya.

Dari 1.200 Kilometer (Km) jalan yang ada di PPU, terhitung yang masih rusak parah sekitar 600 km.

Sebagain besar jalanan yang kondisi rusak, bahkan merupakan jalan utama.

Baca juga: Alasan Investor Belum Ikut Membangun di IKN Nusantara, OIKN: Semua Ada Prosesnya, Ada Kewenangannya

Kata Nicko, anggaran daerah tidak mampu mengakomodir perbaikan jalan tersebut, karena diperkirakan biayanya cukup banyak.

Sehingga, diharapkan pemerintah pusat bisa mengambil alih upaya perbaikan tersebut.

"Sudah ada beberapa jalan kita yang diambil oleh pusat, kita berharap beberapa jalan utama yang membutuhkan dana besar itu bisa dikerjakan pusat juga," jelasnya.

Pemerintah pusat dinilai perlu memberikan perhatian kepada PPU, karena merupakan daerah asal IKN.

Disamping itu, PPU juga berkeinginan untuk menjadinya serambinya IKN.

Diguyur Dana Triliunan Rupiah

Pembangunan proyek infrastruktur dasar Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur telah mengucurkan triliunan rupiah.

Demikian dibeberkan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Timur (Kanwil Ditjen DJPb Kaltim) M. Syaibani via press rilis yang disampaikan kepada TribunKaltim.co pada Sabtu (27/5/2023) sore. 

Dia menjelaskan, kinerja APBN terhadap pembangunan IKN Nusantara dari pagu belanja Kementerian/Lembaga (K/L) yang ada di Kalimantan Timur senilai Rp 30,24 triliun.

Angka Rp 3,76 triliun atau 12,43 persen di antaranya dari pagu anggaran, telah terealisasi belanja atau digunakan untuk pembangunan infrastruktur dasar IKN Nusantara sampai dengan 30 April 2023.

Baca juga: MenpanRB: Wacana ASN bisa Work from Anywhere Kemungkinan Diterapkan saat Pemindahan ke IKN Nusantara

Sebesar Rp 3,76 triliun sebagian besar berupa belanja modal yakni Rp 1,62 triliun.

Alokasi belanja modal mayoritas digunakan untuk pembangunan IKN Nusantara yaitu sebesar Rp 21,94 triliun dari total pagu.

"Sedangkan kegiatan yang bersifat non-IKN tercatat pihaknya menyerap Rp 8,30 triliun," sebut M. Syaibani. 

Sesuai instruksi dan Undang-undang tentang Ibu Kota Negara Nusantara yang telah diketok palu oleh DPR RI sejak jauh hari sebelum pembangunan.

Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pembangunan IKN Nusantara akan dibiayai dari APBN sebesar 20 persen dan sisanya dibiayai dengan investasi.

Alokasi APBN untuk IKN yang dikucurkan pemerintah tercatat dari tahun 2020-2023 yang telah mencapai Rp 21,94 triliun baru terealisasi Rp 1,62 triliun atau 7,41 persen sampai dengan April 2023.

Bisa dibilang masih rendah, tetapi hal tersebut karena adanya beberapa proyek yang masih dalam tahap lelang.

"Serapan yang masih cukup rendah dikarenakan beberapa paket pekerjaan masih dalam proses lelang," kata M. Syaibani.

"Begitu juga alokasi dana yang sudah terserap saat ini rata-rata merupakan paket pekerjaan lanjutan multiyears contract (MYC) dari tahun sebelumnya," sambungnya.

Sama halnya jika melihat kinerja APBN Kanwil DJPb Kaltim berdasarkan 6 K/L dengan pagu anggaran terbesar.

Baca juga: Pembangunan IKN Nusantara Ancaman Deforestasi Kaltim, Transformasi menjadi Hutan Lagi Perlu 99 Tahun

Anggaran APBN banyak terserap untuk infrastruktur dasar yang condong ke pekerjaan fisik yang dilakukan Kementerian PUPR melalui satkernya di Kalimantan Timur.

Adapun rincian pagu anggaran masing-masing 6 K/L tersebut:

- Kementerian PUPR; Rp 22,95 triliun, realisasi Rp 1,94 triliun

- Kementerian Pertahanan; Rp 1,23 triliun, realisasi Rp 361,24 miliar

- Kepolisian Negara; Rp 1,21 triliun, realisasi Rp 379,26 miliar

- Kementerian Pendidikan dan Budaya; Rp1,08 triliun, realisasi Rp 167,03 miliar

- Kementerian Perhubungan; Rp 741,22 miliar, realisasi Rp 180,31 miliar

- Kementerian Agama; Rp 722,71 miliar, realisasi Rp 173,61 miliar

Realisasi belanja Kementerian PUPR sebesar Rp1,94 triliun atau mengalami kenaikan sebesar 213,82 persen (yoy).

"Didorong oleh kenaikan realisasi belanja modal untuk pembangunan IKN," terang M. Syaibani.

Hal tersebut ditopang oleh 3 satker yaitu:

- Pelaksanaan Jembatan Pulau Balang berupa Jalan untuk Dukungan Infrastruktur IKN;

- Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah II Provinsi Kaltim

- Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Kaltim berupa Penyelenggaraa Perumahan dan Kawasan Permukiman atau di KIPP IKN Nusantara.

Meski secara nominal realisasi PUPR besar, namun secara persentase hanya mencapai 8,24 persen dari total pagu.

Hal ini disebabkan karena masih terdapat kontrak belanja modal (konstruksi) yang belum selesai.

"Seperti pada tahun 2022, belanja modal baru dapat terealisasi setelah adanya kontrak, lelang, tender yang biasanya membutuhkan waktu yang sedikit lebih lama dari jenis belanja lainnya untuk terealisasi," ujar M. Syaibani.

Baca juga: Rapat bersama Sri Mulyani, Demokrat dan PKS Minta Pembangunan IKN Nusantara Ditunda, Bukan Prioritas

(TribunKaltim.co/Nita Rahayu-Mohammad Fairoussaniy)

Update Ibu Kota Negara

Berita IKN Nusantara

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS