KPK Bongkar Alur Dugaan Korupsi Abdul Gafur Mas'ud, Dana Penyertaan Modal Perumda PPU

Kepentingan Pribadi Abdul Gafur Masud

Temuan KPK sendiri, dari pencairan uang yang diduga melawan hukum dan menimbulkan kerugian negara tersebut kemudian dinikmati para tersangka untuk berbagai keperluan pribadi.

Ali Fikri membeberkan, eks Bupati PPU Abdul Gafur Masud diduga menerima sebesar Rp 6 miliar.

"Dipergunakan antara lain untuk menyewa private jet, menyewa helikopter, supporting dana kebutuhan Musda Partai Demokrat Provinsi Kaltim," ujarnya.

Sementara BG diduga menerima sebesar Rp 500 juta dipergunakan untuk membeli mobil.

HY diduga menerima sebesar Rp 3 miliar dipergunakan sebagai modal proyek, sedangkan KA diduga menerima sebesar Rp 1 miliar dipergunakan untuk trading forex.

"Tim Penyidik sejauh ini telah menerima pengembalian uang dari para pihak terkait perkara ini sejumlah sekitar Rp 659 juta melalui rekening penampungan KPK dan kami akan terus telusuri lebih lanjut untuk optimalisasi aset recovery-nya," jelas Ali Fikri.

Baca juga: Profil Abdul Gafur Masud Eks Bupati PPU yang Kembali Jadi Tersangka KPK, Unggahan Sebelum Kena OTT

KPK juga menilai, Perumda seharusnya dikelola dan dioptimalkan untuk mendukung pemenuhan pelayanan publik sekaligus sebagai instrumen untuk menghasilkan penerimaan daerah berdasarkan prinsip-prinsip good corporate governance.

Bukan sebaliknya, disalahgunakan melalui modus korupsi yang kemudian menguntungkan pihak- pihak tertentu degan cara yang melawan hukum.

Atas perbuatannya para tersangka, disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (*)