Daftar Fasilitas untuk ASN yang akan Pindah ke IKN Nusantara Kaltim, MenpanRB: agar Nyaman Bekerja

TRIBUNKALTIM.CO - Sabtu (10/6/20230, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengunjungi lokasi pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur (Kaltim).

Dalam kunjungannya ke IKN Nusantara, MenpanRB Abdullah Azwar Anas mengatakan Pemerintah akan menyiapkan skema pemindahan ASN sebaik mungkin.

Termasuk di antaranya adalah menyiapkan berbagai fasilitas bagi ASN yang akan pindah ke IKN Nusantara agar nyaman bekerja. 

Menurut MenpanRB, Abdullah Azwar Anas, pada tahap pertama atau pada 2024, PNS, anggota TNI, dan Polri yang dipindahkan sebanyak 16.990 orang yang terdiri atas 11.274 ASN dari 40 kementerian dan lembaga, serta serta TNI/Polri sebanyak 5.716 personel.

"Progres pembangunan (IKN Nusantara) berjalan baik dan luar biasa.

Tentunya ini diharapkan dapat menunjang target pemerintah untuk pemindahan ibu kota serta kepindahan ASN, TNI, Polri tahap awal pada 2024 nanti," kata Anas seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com. 

Pemerintah tak ketinggalan akan menyedikan berbagai fasilitas bagi ASN yang akan tinggal di IKN Nusantara.

Fasilitas itu meliputi sarana olah raga, lahan hijau, apartemen, danau, dan lain sebagainya.

Selain itu, akan ada juga sekolah dan fasilitas rumah sakit yang baik.

Hal itu dilakukan agar semua orang yang ada di IKN, termasuk ASN, bisa bekerja dengan nyaman dan optimal.

Baca juga: Jokowi Izinkan Tenaga Kerja Asing Jadi Pengawas Pembangunan IKN Nusantara, Alasan Luhut Pakai Bule

Anas juga mendorong percepatan terbentuknya Mal Pelayanan Publik (MPP) untuk mempermudah pelayanan publik pada masyarakat.

"Kementerian PANRB terus mendorong dan siap membantu agar pelayanan publik mudah, cepat, dan efisien dengan pengitegrasian layanan publik melalui MPP.

Kami berharap secepatnya MPP dapat hadir khususnya MPP Digital di IKN," ucapnya.

Pengintegrasian layanan melalui digitalisasi merupakan salah satu fokus Presiden Joko Widodo.

Hal ini dalam rangka mewujudkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

"Nanti IKN menjadi contoh bagaimana semua layanan terdigitalisasi," ujar Anas.

Sementara itu, Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan Otorita Ibu Kota Nusantara Thomas Umbu Pati Tena Bolodadi menjelaskan progres pembangunan IKN sudah mencapai 29,27 persen.

Dalam proses terbentuknya IKN, terdapat empat tahap proses (4P), yaitu persiapan, pembangunan, pemindahan dan penyelenggaraan pemerintahan.

"Penyelenggaraan pemerintahan tahun depan dan setelah berpindahnya ibu kota dari Jakarta ke Penajam Paser Utara melalui Keppres.

Baca juga: Lengkap Pidato Jokowi Bahasa Inggris di Singapura Promosi IKN Nusantara, Guyon Salah Pidato Pilpres

Kami hari ini sementara menggagas bagaimana pembagian wilayah untuk pemerintahan termasuk kami lagi menggagas untuk memperkuat peran otorita," ujar Thomas.

Satu ASN bisa Bawa Berapa Anggota Keluarga?

Badan Otorita IKN Nusantara memberikan penjelasan terkait fasilitas dan benefit yang akan diperoleh ASN yang pindah ke IKN Nusantara Kaltim. 

Bagi pegawai pemerintah yang dimutasi ke IKN Nusantara akan mendapat sederet fasilitas.

Fasilitas itu mulai dari rumah dinas hingga biaya tunjangan kemahalan yang bakal.

"Pada prinsipnya, pemerintah telah merumuskan konsep pemberian benefit bagi ASN yang dipindahkan ke IKN, meliputi pemberian fasilitas rumah dinas di wilayah Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN; pemenuhan biaya pindah untuk maksimal 5 orang; pemberian tunjangan kemahalan; dan pengaturan pemberian benefit yang fleksibel bagi tiap ASN," kata Deputi Bidang Perencanaan dan Pertanahan Otorita IKN, Mia Amalia seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com, Sabtu (13/5/2023). 

"Komponen yang dibiayai di antaranya adalah biaya transportasi pesawat, biaya pengepakan.

Semua biaya dianggarkan oleh masing-masing kementerian/lembaga," lanjutnya.

Mia bilang, flexible facility arrangement atau pengaturan fasilitas yang fleksibel ini disesuaikan dengan kebutuhan tiap ASN.

Dalam artian, masing-masing ASN memiliki hak untuk membawa hingga maksimal 5 orang sehingga dapat menyesuaikan formasi yang dipindahkan ke IKN.

Baca juga: Revisi UU IKN Nusantara Siap Dibahas, Jawaban Kepala Bappenas saat Ditanya Poin-poin Krusialnya

"Contoh suami, istri, dan tiga anak atau suami, istri, satu anak, kakek, dan nenek," jelasnya.

Mengenai fasilitas rumah dinas, lanjut Mia, disesuaikan dengan level jabatan seperti yang tercantum dalam Undang-Undang (UU) Nomor 3/2022 tentang Ibu Kota Negara dan Peraturan Presiden (Perpres) 63/2022 tentang Perincian Rencana Induk.

Rincian ASN yang Pindah ke IKN Nusantara

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menyebutkan, tahap pertama pada 2024, ASN, TNI, dan Polri yang dipindahkan ke Ibu Kota Negara Nusantara sebanyak 16.990 orang.

"Total 11.274 ASN dari 35 kementerian dan lembaga yang akan pindah," ucapnya dalam acara Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Balikpapan yang dikutip dari keterangan tertulisnya, Jumat (24/2/2023).

Anas pun merinci, pemerintah menargetkan personel TNI dan Polri yang pindah ke IKN sebanyak 5.716.

Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Madya yang akan dipindah sebanyak 193, sedangkan PPT Pratama sebanyak 964.

Sementara untuk pejabat fungsional yang dipindahkan sebanyak 8.091 orang, dan jabatan pelaksana ada 2.026 orang.

"Sehingga total ASN, TNI, Polri yang pindah ke IKN pada tahun 2024 ada sebanyak 16.990," kata dia.

Baca juga: Ramai Investor yang akan Kunjungi IKN Nusantara, Ekonom Ingatkan Proses Investasi Masih Panjang

(*)

Update Ibu Kota Negara

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.