Pilpres 2024

Joko Widodo Ingin Pengurus Pusat PKS dan Anies Baswedan Perhatikan Kaltim sebagai IKN Nusantara

Kata dia, meski PKS sebagai partai yang menolak pemindahan IKN Nusantara di parlemen, tentu pada 2024 mendatang hal ini juga harus menjadi prioritas.

Penulis: Mohammad Fairoussaniy | Editor: Budi Susilo
TRIBUNKALTIM.CO/MOHAMMAD FAIROUSSANIY
Joko Widodo yang merupakan Wakil Ketua Badan Perwakilan Wilayah (BPW) Kalimantan DPP PKS memimpin pembacaan ikrar 6 poin untuk pemenangan Anies Baswedan di Kaltim bersama seluruh kader DPW PKS Kaltim, Sabtu (10/6/2023) malam. Dan minta juga perhatian Kaltim yang jadi IKN Nusantara. 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang kini sudah berjalan pembangunannya di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur diakui jadi topik bahasan di internal Koalisi Perubahan.

Demikian dibeberkan oleh Wakil Ketua Badan Perwakilan Wilayah (BPW) Kalimantan Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (DPP PKS) Joko Widodo di Kota Samarinda, Minggu (11/6/2023). 

Kata dia, meski PKS sebagai partai yang menolak pemindahan IKN Nusantara di parlemen, tentu pada 2024 mendatang hal ini juga harus menjadi prioritas dan perhatian pihaknya, karena sudah ada landasan hukum.

Undang-undang nomor 3 tahun 2022 tentu menjadi landasan hukum yang tidak boleh dilanggar.

Baca juga: Joko Widodo Sodor 6 Poin Komitmen untuk PKS Kaltim, Menangkan Anies Baswedan di Pilpres

Adanya Ibu Kota Negara Nusantara jadi salah satu daya tarik tersendiri, sehingga PKS berharap deklarasi di Kalimantan Timur ini akan dilaporkan.

"Baik partai di tingkat pusat dan Pak Anies Baswedan sendiri agar memperhatikan serta melebihkan perhatian Kaltim sebagai IKN Nusantara," ujar Joko Widodo.

Meski, nantinya keberlangsungan IKN Nusantara juga bakal dievaluasi oleh DPR RI.

PKS menyatakan bahwa setelah berlandaskan Undang-undang yang ada, tentu menilai hal ini wajib berlanjut.

Baca juga: Beda dengan Demokrat dan PKS, PDIP Pastikan Program IKN Nusantara Jokowi Berlanjut

"Karena ini juga sudah menjadi Undang-undang, tentu siapapun presidennya akan datang, tentu harus berjalan, walau kebijakannya tergantung pemerintah dan DPR juga untuk evaluasi," sambungnya.

Para kader PKS Kaltim ikuti acara di Samarinda, pemenangan Anies Baswedan dalam Pilpres 2024. Joko Widodo yang merupakan Wakil Ketua Badan Perwakilan Wilayah Kalimantan DPP PKS memimpin pembacaan ikrar 6 poin untuk pemenangan Anies Baswedan di Kalimantan Timur bersama seluruh kader DPW PKS Kaltim, Sabtu (10/6/2023) malam.
Para kader PKS Kaltim ikuti acara di Samarinda, pemenangan Anies Baswedan dalam Pilpres 2024. Joko Widodo yang merupakan Wakil Ketua Badan Perwakilan Wilayah Kalimantan DPP PKS memimpin pembacaan ikrar 6 poin untuk pemenangan Anies Baswedan di Kalimantan Timur bersama seluruh kader DPW PKS Kaltim, Sabtu (10/6/2023) malam. (TRIBUNKALTIM.CO/MOHAMMAD FAIRUS)

Pengumuman Pendamping Anies Baswedan

Wakil Ketua Badan Perwakilan Wilayah (BPW) Kalimantan Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (DPP PKS) Joko Widodo menyebut Calon Wakil Presiden (Cawapres) pendamping Anies Baswedan segera diumumkan.

Ditemui saat berada di Kota Samarinda, ia menyebut Koalisi Perubahan (PKS, NasDem, dan Demokrat) masih sangat solid sampai hari ini.

Meski, diketahui banyak pemberitaan yang berseliweran ada pendapat-pendapat dan gesekan yang berbeda sehingga arah koalisi menjadi bias.

Baca juga: Terjawab Cawapres Anies Baswedan di Pilpres 2024, Sudirman Said Tepis Keretakan Koalisi Perubahan

"Sampai hari ini kami Alhamdulillah masih solid. Doa kan saja, kami berharap mudah-mudahan bulan Juni ini deklarasi Capres dan Cawapresnya," tegas Joko Widodo, Minggu (11/6/2023).

Di pusat, sambung Joko Widodo, PKS yang tergabung di tim 8 bersama Anies Baswedan sendiri dan perwakilan para koalisi terus menggodok strategi memenangkan Pilpres 2024.

Halaman
12
Sumber: Tribun Kaltim
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved