Terbaru Klarifikasi Kemenkeu: Utang Rp 775 M terkait Mbak Tutut bukan Jusuf Hamka

Yustinus Prastowo mengatakan, utang tersebut terkait dengan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

"3 perusahaan yang terafiliasi dengan Ibu SHR (Siti Hardijanti Rukmana/Tutut) memiliki utang sekitar Rp 775 miliar terkait BLBI," kata Yustinus Prastowo saat dihubungi Tribunnews, Selasa (13/6/2023).

Saat ditanyai soal tiga perusahaan CMNP itu, Yustinus Prastowo enggan menjelaskan lebih rinci. Namun, dia memastikan, pemerintah telah melakukan hak tagih terhadap perusahaan tersebut.

"Sudah dilakukan, berproses," tutur Prastowo.

Jusuf Hamka Temui Mahfud MD

Pengusaha jalan tol Jusuf Hamka mengutarakan rasa syukurnya usai bertemu dengan Menteri Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD.

Pertemuan Jusuf Hamka dengan Mahfud MD dilakukan Selasa (13/6/2023) sore.

Baca juga: Jusuf Hamka Dipersilakan Tagih Utang ke Kemenkeu, Mahfud MD: Kalau Perlu Bantuan Teknis, Saya Bantu

Usai melakukan pertemuan tersebut, Jusuf Hamka menguatarakan syukurnya dengan berterima kasih pada Tuhan.

Ia juga menyebut Mahfud MD tak hanya menjalan amanah, tetapi juga seorang kesatria.

"Allahuakbar. Terima kasih ya Allah. Pertemuannya sangat bagus.

Beliau (Mahfud MD) bukan cuma amanah, tapi kesatria," kata Jusuf Hamka di kantor Kemenko Polhukam seperti dikutip TribunKaltim.co dari Tribunnews.com di artikel berjudul Bertemu Mahfud MD Untuk Bahas Utang Rp 800 Miliar Pemerintah, Jusuf Hamka: Allahuakbar!

Dalam pertemuan tersebut, Mahfud mengatakan, ia mengundang Jusuf Hamka terkait berita yang simpang siur akan utang yang dimiliki pemerintah terhadap si bos jalan tol.

"Saya undang beliau ke sini [karena] masih simpang siur beritanya. Saya resmi diminta presiden menangani masalah utang negara terhadap pihak swasta dan masyarakat.

Saya baru dengar ini dan minta dokumen dan sebagainya. Kemudian saya juga akan konfirmasi ke Kementerian Keuangan," kata Mahfud.

Ia mengaku pemerintah memiliki utang kepada Jusuf Hamka. Hal tersebut juga merupakan hasil keputusan dari Mahkamah Agung (MA).