5 Fakta SD Inpres yang Dapat Penghargaan UNESCO, Viral Pasca Jokowi Bandingkan dengan IKN Nusantara

TRIBUNKALTIM.CO - Berikut 5 fakta SD Inpres yang pernah dapat penghargaan UNESCO.

Program SD Inpres yang dibuat semasa pemerintahan Presiden ke-2 RI, Soeharto ini jadi viral di media sosial (medsos) setelah pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang membandingkan SD Inpres dengan proyek IKN Nusantara.

Dalam pernyataannnya, Presiden Jokowi mengungkap alasan menggunakan Tenaga Kerja Asing (TKA) sebagai pengawas di proyek IKN Nusantara untuk menjaga kualitas pembangunan agar tak seperti SD Inpres.

Pernyataan Presiden Jokowi ini kemudian banyak wara-wiri di medsos dengan keyword SD Inpres.

Awalnya, Presiden Jokowi menjelaskan mengenai alasan penggunaan Tenaga Kerja Asing atau TKA di IKN Nusantara. 

Terkait dengan penggunaan TKA ini menurut Presiden Jokowi sudah dibahas di rapat.

Kamis (15/6/2023) saat memberikan keterangan pers di Pasar Menteng Pulo, Jakarta, Presiden Jokowi menegaskan, jumlah TKA yang digunakan tidak banyak.

Mereka bertugas mengarahkan, mengontrol, dan mengawasi agar hasil proyek berkualitas.

Presiden juga menolak anggapan penggunaan Tenaga Kerja Asing untuk menarik investor ke IKN.

Jokowi mengatakan, "Kalau hanya satu, dua yang bisa mengarahkan, mengontrol, mengawasi sehingga bisa menghasilkan kualitas yang baik kenapa tidak."

Dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com, Jokowi juga menegaskan bahwa keberadaan pengawas asing di IKN Nusantara bukan bertujuan untuk menarik investor asing, melainkan untuk meningkatkan level kualitas.

"Jangan sampai nanti hasil akhirnya kayak SD Inpres, mau?" kata Jokowi.

Baca juga: Apa Itu SD Inpres? Jadi Trending setelah Presiden Jokowi Bandingkan dengan Pembangunan IKN Nusantara

Video Presiden Jokowi ketika membandingkan SD Inpres dengan IKN Nusantara pun ramai beredar di medsos.

Di Twitter hingga Sabtu (17/6/2023) sekitar pukul 17.00 WIB dalam satu jam saja ada 166 cuitan dengan kata SD Inpres.

Berdasarkan pengamatan Kompas.com, topik "sd inpres" menempati trending nomor 10 di Twitter pada Jumat (16/6/2023) malam dengan 15.400 cuitan.

"Detik-detik Jokowi 'tertawakan' kualitas SD Inpres," kata seorang warganet.

"Dibangun era Soeharto, menteri pendidikan nasional bapak pun belum tentu tau SD Inpres ini adanya di mana," kata warganet lainnya.

"SD inpres itu dibuat agar kegiatan belajar mengajar bisa segera terlaksana, budget seadanya, soal estetika bangunan nomor 2.

Tapi kalo pejabat ngejokes sd inpres, speechless gw," kata akun ini.

Apa sebenarnya SD Inpres?

Untuk diketahui SD Inpres adalah singkatan dari Sekolah Dasar Instruksi Presiden.

Fakta SD Inpres

Baca juga: Tak Mau Kualitas IKN Nusantara Senasib dengan SD Inpres, Jokowi Restui Tenaga Asing

1. Program SD Inpres ini dibuat di masa Orde Baru jaman Presiden ke-2 RI, Soeharto.

Dikutip dari Pusat Data Jenderal Besar H.M. Soeharto, sekolah ini dibuat berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 10 Tahun 1973 tentang Program Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar.

Kebijakan tersebut ada untuk memperluas kesempatan belajar, terutama di pedesaan dan daerah perkotaan yang penduduknya berpenghasailan rendah.

Ribuan hingga puluhan ribu gedung sekolah dibangun hampir setiap tahun.

Hingga 1993-1994, tercatat hampir 150.000 unit SD Inpres telah berdiri di Indonesia.

Pembangunan SD Inpres juga diinisiasi oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas sekaligus ekonom Indonesia, Widjojo Nitisastro.

Total dana yang dikeluarkan untuk program ini hingga akhir Pembangunan Jangka Panjang Tahap (PJPT) I mencapai hampir Rp 6,5 triliun.

2. Sebaran Guru dan SPG

Seiring dengan pembangunan SD Inpres, Pemerintah juga menempatkan 1 juta Guru ke pelosok negeri.

Dalam buku Pendidikan yang Memiskinkan (2004) karya Darmaningtyas, pembangunan SD Inpres juga mendorong berdirinya Sekolah Pendidikan Guru (SPG).

Baca juga: Luhut, Jokowi dan Kemenaker Kompak Gunakan Tenaga Asing di Proyek IKN Nusantara

Setelah SPG dibubarkan pada 1989, orang-orang beralih ke Sekolah Menengah Atas (SMA).

Seiring perkembangannya, SD Inpres juga harus berjuang di tengah minat belajar di sekolah yang didirikan misionaris dan pesantren.

Pembangunan sekolah juga dilakukan seiring dengan Pembangunan Lima Tahun (Pelita) tahap II dan III yang menjadi titik awal pembangunan sistem pendidikan di Indonesia oleh rezim Orde Baru.

Peran pemerintah yang menguat juga terasa melalui pengaturan seragam, isi materi pelajaran, dan perilaku pihak yang terlibat dalam pendidikan.

3. Antarkan Ekonom raih Nobel

Trio ekonom, Abhijit Banerjee, Esther Duflo, dan Michael Kremer mendapatkan anugerah Nobel tahun 2019 menginisasi sebuah pendekataan untuk mengurangi kemiskinan yang berbasis pada sebuah desain eksperimen yang sangat hati-hati.

Dilansir TribunKaltim.co dari kompas.com, Esther Duflo, adalah penerima termuda sekaligus perempuan kedua yang dianugerahi Hadiah Nobel ekonomi.

Dilansir dari Indonesia.go.id, Duflo menjelaskan, pembangunan SD Inpres membuat 1.000 anak usia 2-6 tahun pada 1974 menerima lebih banyak pendidikan untuk setiap sekolah yang dibangun di wilayah mereka.

Program SD Inpres juga mendorong masyarakat menyelesaikan pendidikan dasar, menurunkan buta aksara, meningkatan upah, dan mengembalikan perekonomian negara.

Dampak lainnya, anak-anak usia 2-6 tahun pada 1974 menerima 0,12 hingga 0,19 tahun lebih banyak pendidikan untuk setiap sekolah yang dibangun per 1.000 anak di wilayah kelahiran mereka.

Tak hanya itu, program SD Inpres disebut meningkatan upah masyarakat sebanyak 1,5 hingga 2,7 persen untuk setiap sekolah.

Selain itu, juga memberikan dampak pengembalian ekonomi sekitar 6,8 hingga 10,6 persen.

Pada1988, tercatat Angka Partisipasi Murni (APM) anak di tingkat SD mencapai 99,6 persen.

Lalu, pada 1990, jumlah masyarakat buta aksara turun hingga 15,8 persen. 

Durasi masa pendidikan SD pun berdampak pada peningkatan upah sebesar 3-5,4 persen.

4. Raih penghargaan UNESCO

Keberhasilan program SD Inpres ini, membuat UNESCO memberikan penghargaan Piagam The Avicenna kepada Presiden Soeharto pada 19 Juni 1993.

5. Masih ada SD Inpres di Indonesia?

Dengan memasukkan keyword SD Inpres di website Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ada 3.000 entries untuk seluruh wilayah Indonesia. 

Baca juga: Wah, Jokowi Izinkan TKA Bekerja di IKN Nusantara, Tak Perlu Bayar Dana Kompensasi

(*)

Update Ibu Kota Negara

Berita IKN Nusantara

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS