Alissa Wahid Putri Almarhum Gus Dur di Balikpapan, Singgung Strategi Moderasi Beragama

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 terkait bidang agama dan kebudayaan dibahas di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur. 

Kegiatan ini digawangi oleh Kementerian PPN/Bappenas yang mengajak berbagai pakar dan ahli di bidangnya pada Senin 18 Juni 2023, sebagaimana press rilis yang diterima oleh TribunKaltim.co.  

Dalam kesempatannya, hadir Direktur Nasional GusDurian Network Indonesia (GNI), Alissa Wahid yang merupakan lulusan sarjana psikologi dari Universitas Gajah Mada.

Sosok Alissa Wahid juga dikenal sebagai putri sulung Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Dan Gus Dur merupakan mantan Presiden Republik Indonesia.  

Baca juga: Banyak Daerah di Kalimantan Berkategori 3 T, Perlu Bangun Sekolah Inovatif  

Saat sampaikan pandangannya di Balikpapan, Alissa Wahid berharap RPJPN memperhatikan subjek pembangunan agama dan budaya.

Menurutnya, ada 30 juta generasi muslim baru yang berumur 18 sampai 35 tahun di tahun 2020 yang memilki karakteristik tertentu yang harus menjadi sasaran pembangunan di bidang agama dan kebudayaan.

Mereka memiliki karakter tech savvy, religius, modern, dan memiliki daya beli yang tinggi.

"Diperlukan strategi khusus agar mereka menjunjung moderasi beragama. Tidak menjadi generasi yang intoleran,” ujar perempuan kelahiran Jombang, 25 Juni 1973 ini. 

Berkaca pada Rakyat Jepang

Pembicara kedua, Sukidi, Intelektual Muslim alumni Harvard University, mengusulkan agar strategi dalam RPJPN tidak hanya terkait dengan peningkatan kerukunan dan moderasi agama, tetapi agama dan budaya sebagai landasan tumbuhnya work ethic dan karakter yang kuat.

“Sebagaimana negara Jepang, karena pengaruh budaya yang kuat, penduduknya disiplin, suka kebersihan, pekerja keras, produktif dan berdaya saing tinggi. Karakter-karakter tersebut yang dibutuhkan agar masyarakat menjadi sejahtera” ujarnya.

Pembahas lainnya, Peneliti BRIN, Amin Mudzakkir, menjelaskan bahwa berdasarkan prinsip kesetaraan, tokoh tokoh agama, baik yang moderat maupun yang konservatif dilibatkan dalam penyusunan draft RPJPN lebih lanjut.

Pembangunan perlu merespons dinamika internal para pemeluk agama dengan cara memfasilitasi semua pihak, baik yang moderat maupun konservatif, untuk ikut terlibat di dalam penyusunan.

Baca juga: Perintah Khusus Jokowi ke Bappenas, Revisi UU IKN Nusantara Demi Permudah Investor

"Keinginan mereka perlu didengar, termasuk yang paling berisik sekalipun, lalu ditimbang dan diputuskan secara rasional bagi kemaslahatan publik dalam kerangka teknokrasi yang demokratis,” terangnya.

Menanggapi usulan dari pembahas termasuk berbagai usulan dari peserta lainnya, Dr. Ir. Subandi Sarjoko, M.Sc, Perencana Ahli Utama (PAU) Kementerian PPN/Bappenas menegaskan berbagai masukan akan menjadi bahan untuk penyempurnaan RPJPN yang saat ini sedang disusun.

Dia bahkan berharap semua peserta memberikan usulan secara tertulis kepada Kementerian PPN/Bappenas.

Seri Forum Konsultasi Publik yang diadakan di Balikpapan kali ini merupakan seri yang terakhir setelah sebelumnya terselenggara di Bandung dan Mataram.

Kegiatan didukung oleh INOVASI yang merupakan program kemitraan Pemerintah Australia dan Indonesia di bidang pendidikan.

Diidentifikasi jadi Tantangan

Dalam rangka mempertajam rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 terkait bidang agama dan kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas mengundang ratusan tokoh. 

Demikian dibeberkan oleh Didik Darmanto, SSos., MPA, Plt Direktur Bidang Agama, Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas melalui press rilis yang dikirim ke TribunKaltim.co pada Kamis (22/6/2023). 

Mereka berlatar belakang pemuka agama, aktivis LSM, cendekiawan, dan aparatur pemerintah.

Mereka berasal dari Bali, Kalimantan dan Sulawesi, baik sebagai pembicara maupun sebagai peserta Konsultasi Publik yang diadakan di Hotel Golden Tulip, Balikpapan, Senin (18/6/2023).

Baca juga: Bappenas Tertarik pada Palaran Samarinda, jadi Kota Baru Modern dan Berkelanjutan

Para peserta diberi kesempatan memberi masukan terhadap rancangan awal RPJPN 2025-2045.

Sehingga rancangan RPJPN tersebut menjadi rencana yang tajam, matang, dan mampu mengatasi berbagai isu strategis yang diidentifikasi menjadi tantangan dan berpotensi menghambat akselerasi pembangunan secara menyeluruh.

Beberapa isu tersebut antara lain posisi Pancasila sebagai dasar negara yang belum diimplementasikan sepenuhnya dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara.

Isu lain adalah pembangunan dan modernisasi yang eksploitatif dan mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup serta berdampak negatif pada ekosistem alam dan budaya lokal.

Baca juga: Menteri Bappenas Tinjau IKN Nusantara, Kantor KemenkoPolhukam Selesai Belakangan

Kebebasan beragama yang belum disertai dengan kemampuan literasi keagamaan yang inklusif, moderat, dan berorientasi kemaslahatan menjadi isu lain yang muncul sebagai tantangan.

Demikian juga wawasan dan identitas nasional sebagai bangsa majemuk ternyata tidak serta merta mampu melahirkan kehidupan beragama dan berbudaya yang inklusif.

"Sementara di sisi lain budaya literasi, kreativitas, dan inovasi masyarakat Indonesia tergolong rendah,” kata Didik Darmanto, Plt Direktur Bidang Agama, Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas.

Bappenas telah menyusun rancangan awal strategi dan arah pembangunan dengan pendekatan terpadu pengelolaan warisan budaya dan pengembangan kearifan lokal untuk mendorong produktivitas dan kesejahteraan dan penguatan jaminan kebebasan beragama dan berkeyakinan, hak berkebudayaan dan kebebasan ekspresi, serta pemberdayaan masyarakat hukum adat.

Baca juga: Hari Lahir Pancasila di Balikpapan, Suguhkan Tarian Nusantara hingga Bazar Kuliner Lokal

“Kebijakan dan strategi spesifik juga perlu dilakukan berdasarkan konteks daerah masing-masing,” lanjut Didik.

Hal lain yang menjadi penekanan Didik adalah target Indeks Kerukunan umat beragama tahun 2045 yang diharapkan naik menjadi 84,5 dari yang saat ini nilainya 73.

Demikian juga Indeks pembangunan kebudayaan naik dari sekitar 51.90 di tahun 2021 menjadi 68,15 di tahun 2045. (*)